Wisata Medis, Peluang dan Ikhtiar yang Tak Sederhana

Mori Hanafi - Wedha Magma Ardhi - Ridwan Syah - Lalu Moh. Faozal - Agus Talino (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan NTB sebagai salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang menjadi daerah pengembangan wisata medis (medical tourism). Berkaca dari negara lain seperti Malaysia, butuh waktu puluhan tahun dalam pengembangan wisata medis. Banyak hal yang perlu dibangun. Dari infrastruktur, perangkat, sumber daya manusia hingga sistem pelayanan. Semuanya bermuara pada datangnya wisatawan untuk berwisata medis di NTB.

Demikian benang merah pendapat para narasumber dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema ‘’Menjajaki Wisata Medis di NTB’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis, 31 Oktober 2019.

Diskusi menghadirkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Kepala Dispar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. Kemudian Plh Direktur RSUD NTB, dr. Oxy Tjahyo Wahyuni, Sp.EM, Sekretaris Dikes NTB, Marjito, S.SI, SKM, M.Kes. Ketua IDI NTB, dr. Doddy A. K, Sp.OG, Dekan Fakultas Kedokteran Unram, dr. Hamsu Kadriyan, Ketua BPPD NTB, Anita Achmad. Ketua DPD Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua Pembina BPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra. Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, Ketua HPI NTB, Dr. Ainuddin dan Divisi Operasional ITDC, Pariwijaya. Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Ridwan Syah mengawali pandangannya, menegaskan bahwa wisata medis merupakan gaya hidup baru di dunia pariwisata. Peluang pasarnya juga besar. ‘’Peluang dan tantangan ini harus kita ambil. Karena kita punya beberapa syaratnya,’’ ujar Ridwan Syah.

Ia mengatakan NTB harus menyiapkan konsep pengembangan wisata medis dari sekarang. Pasalnya, belum ada daerah di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai destinasi wisata medis. Daerah-daerah di Indonesia baru sebatas mewacanakan pengembangan wisata medis. Karena pengembangan wisata medis butuh waktu dan proses.

“Saran saya, kita siapkan konsep wisata medis. Kita buat rencananya, bagaimana menciptakan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia yang didukung health tourism,” ujarnya.

Dari konsep yang dibuat, maka bisa dimulai pengembangan wisata medis secara bertahap. Mulai dari penyiapan sumber daya manusia (SDM). Menurut Mantan Kepala Bappeda NTB ini, mau tidak mau NTB harus menyiapkan pengembangan wisata medis. Karena Lombok dan Sumbawa sudah menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Bahkan, pada 2021, NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. ‘’Kalau tak disiapkan, nanti bingung. Lebih baik kita menyiapkan rencana sebelum bencana datang. Ketimbang bencana sudah datang, kita tak siap apa-apa,” katanya.

Untuk itulah, kata Ridwan ia berdebat soal rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika. Semula, rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kemenkes. Karena memang penyelenggaraan MotoGP di Mandalika muncul belakangan.

Pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika dihajatkan untuk mendukung suksesnya MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dan ini menjadi proyek strategis nasional. Sehingga, Kemenkes mengalokasikan anggaran sebesar Rp42 miliar tahap pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika. Untuk pelayanan kesehatan dalam rangka MotoGP di Sirkuit Mandalika 2021.

Namun, kata Ridwan, lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional tersebut tidak berada di kompleks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, hanya membutuhkan lahan sekitar 5 hektare. Justru, lokasinya akan dibangun di lahan milik Pemda yang berada di Sengkol atau Puyung.

Jika demikian, kata Ridwan, sebaiknya anggaran sebesar itu dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau sarana prasana RSUD Provinsi NTB. Dengan membangun trauma center. Sedangkan di KEK Mandalika dibangun sejenis klinik untuk penanganan tingkat pertama. Apabila pasien atau wisatawan membutuhkan penanganan yang lebih intensif, tinggal diangkut menggunakan helikopter ke RSUD Provinsi NTB.

“Jadi, memang untuk menuju ke sana tidak mudah. Tapi perlu kita siapkan dengan perencanaan yang baik,” katanya.

Terkait dengan pengembangan wisata medis, perlu dilihat keunggulan komparatif yang dimiliki NTB. Yang lebih penting lagi, NTB harus punya keunggulan kompetitif sehingga menjadi berbeda dengan daerah lain.

Ia mengatakan, rencana pengembangan medical tourism sudah lama bergaung. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan Permenkes Tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis. Bahkan di Malaysia, pengembangan wisata medis sudah 20 tahun sejak 1997.

“Kalau ditanya apa yang harus kita siapkan. Pertama, layanan kesehatan itu sendiri. Kita lihat rumah sakit kita punya apa. Sehingga orang mau berobat ke Lombok, baik dari luar negeri maupun daerah lain. Sementara kita juga lebih banyak mengirim orang sakit keluar daerah. Karena ketiadaan alat-alat kesehatan yang kita miliki,” katanya.

Dengan adanya layanan kesehatan yang baik di NTB. Maka, kata Ridwan, akan bisa menghemat devisa. Karena masyarakat NTB tak perlu berobat keluar daerah. Selain itu, NTB juga dapat menarik orang untuk berobat ke sini.

Baca juga:  Bangun Kepercayaan, Siapkan SDM untuk Wisata Medis

Setelah penyiapan layanan kesehatan yang baik, pengembangan wisata medis juga menyangkut aksesibilitas dan amenitas yang dimiliki. NTB sudah memiliki bandara dan pelabuhan kapal pesiar yang representatif. Untuk transportasi udara, sudah ada penerbangan langsung dari dalam dan luar negeri ke NTB.

Selain itu, perlu disiapkan juga faktor pendukungnya. Seperti keramahtamahan, kebersihan dan keamanan. Dari tiga aspek tersebut, kata Ridwan, NTB memiliki ketiga-tiganya.

“Kalau kita melihat alasan kenapa orang mau ke suatu daerah. Yang pasti fasilitas kesehatan yang ada di sini tidak ada di daerahnya. Atau karena faktor biaya. Kenapa dia ke Malaysia? Karena di sana lebih murah dibandingkan Jakarta,” terangnya.

Menurut Ridwan, orang tidak mungkin akan jauh-jauh pergi berobat ke Amerika. Pasti mereka akan mencari negara tetangga terdekat yang memiliki dua keunggulan. Pertama, pelayanan kesehatan yang baik dibandingkan di tempat mereka. Kedua, biaya pelayanan kesehatan yang lebih murah.

Ia mencontohkan seperti di Amerika, untuk mengencangkan wajah biayanya 35.000 dolar Amerika. Sedangkan di Malaysia, biayanya hanya separuh. Di samping itu, Malaysia memberikan visa yang berlaku tiga bulan. Sehingga orang berobat tidak lagi repot mengurus masalah keimigrasian.

Kaitan dengan pengembangan wisata medis di NTB, Ridwan menyarankan perlu dibuat paket wisatanya. Selain paket orang berobat ke NTB, juga ada paket wisatanya.

“Jadi, rawat jalannya di sini saja. Kita bisa menjual paketnya. Kalau orang sakit supaya mempercepat kesembuhannya kita bawa ke Pulau Moyo atau gili-gili. Sehingga menjadi satu paket, antara paket berobat dan dengan paket jalan-jalannya,” sarannya.

Dalam pengembangan wisata medis, lanjut Ridwan, NTB memiliki pesaing Bali. Mereka jauh memiliki pengalaman, aksesibilitas dan konektivitas yang lebih unggul dibandingkan NTB. Sehingga harus ada keunggulan yang perlu ditawarkan sehingga mereka memilih NTB. Keunggulan tersebut dapat dijadikan sebagai jenama NTB.

“Jadi harus ada diferensiasi sehingga mereka tertarik datang ke Lombok. Ini sangat mungkin karena kita memiliki persyaratan itu. Tinggal kita fokus. Kita punya laboratorium hepatika. Seluruh dunia mengakui, satu-satunya terbaik itu di NTB. Kenapa tidak branding itu yang kita naikkan. Karena daerah lain tak punya. Ini menjadi sesuatu yang menarik, jadi pembeda. Kalau sakit hepatitis maka berobat  ke NTB,” tandasnya.

Siapkan Layanan Kesehatan

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si menilai, penyiapan layanan kesehatan yang baik merupakan bagian yang sangat penting ketika berbicara Lombok sebagai salah satu pilot project dalam manajemen krisis kepariwisataan.

Faozal menjelaskan, ia bersama BPPD NTB mempunyai pengalaman

ketika ada rombongan Fam Trip kepala sekolah dari Australia datang ke Lombok. Tiba-tiba pada pagi hari, ada salah seorang kepala sekolah yang mengalami serangan jantung. Kemudian ada kejadian yang menimpa wisatawan asal Perth Australia ketika mengendarai sepedai motor di kawasan selatan Lombok Tengah, mereka mengalami kecelakaan.

Penanganan di Puskesmas Kuta tidak bisa, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Mataram. Karena tak sabar dengan pelayanan rumah sakit di Kota Mataram, akhirnya bule tersebut mengabarkan pelayanan yang diterima sehingga menjadi viral di Australia. Ia merasa bahwa tidak mendapatkan pelayanan maksimal di Lombok. Padahal hanya sekedar kecelakaan dan luka di bagian kepalanya.

“Apa yang terjadi? Pemerintahnya mengirim private jet dari Perth ke Lombok, membawa tiga dokter. Dokter ortopedi, dokter bedah dan dokter jantung. Karena mereka sangat care dengan warganya. Cerita inilah yang mendorong kami bersama Dinas Kesehatan. Bagaimana kalau kita membuat wisata medis,” tutur Faozal.

Faozal mengatakan, pelaksanaan balap MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika mendorong Pemda untuk menyiapkan layanan kesehatan yang baik. Pelayanan medis berperan sangat penting untuk meyakinkan Dorna menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Oleh karena itu, Faozal mengatakan pihaknya sudah membuat MoU dengan semua rumah sakit dengan adanya MotoGP 2021 di Ssirkuit Mandalika.

“Kita bergembira, karena konsep Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan. Bahwa salah satu roadmap wisata medis di Indonesia adalah NTB. Ini menjadi peluang kita. Pasti pusat akan mendorong kita ke situ,” ucapnya.

Dari lima provinsi di Indonesia, sebut Faozal, NTB salah satunya. Dalam roadmap pengembangan wisata medis di NTB, ada dua rumah sakit yang masuk. Yaitu RSUD Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB. Dua rumah sakit ini akan didorong sesuai roadmap medical tourism. “Bagi kami di Dinas Pariwisata, siap menguatkan branding ini. Ini menjadi jualan kita. Kemudian bagian dari menguatkan pasar,” ujarnya.

Tulang Punggung Ekonomi

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menilai, konsep wisata medis sejalan dengan tulang punggung ekonomi NTB, yaitu pariwisata dan pertanian. Terkait dengan ini, NTB sebenarnya memiliki praktik terbaik, bagaimana sektor pembangunan di NTB diidentikkan ke sektor pariwisata.

“Yang sekarang sudah bagus itu contohnya, bagaimana kita membangun infrastruktur jalan. Jalan kita dengan kemantapan 83 persen, nasional sudah mencapai 90 persen. Itu sudah mampu membangkitkan sport tourism,” ujarnya.

Baca juga:  IDI Dukung Rencana Wujudkan Wisata Medis

Menurutnya, industri wisata olahraga di NTB telah berkembang. Mulai dari balap sepeda, hingga maraton, NTB sudah menggelar berbagai agenda berskala internasional. Nantinya, jalan di Mandalika bahkan akan menjadi arena balap MotoGP. Ke depannya juga akan menjadi arena Formula 1.

“Yang sekarang kita jajaki, pembangunan waduk di Rababaka Kompleks, yakni Tanju dan Mila. Itu yang dihubungkan oleh tunnel yang panjangnya 2 km. Yang paling panjang itu 1,7 km. Ini akan kita akan jadikan sport tourism minat khusus sebagai arum jeram.  Masuk ke terowongan, kemudian itu keluar di hamparan danau yang bagus,” ujarnya.

Bagaimana dengan medical tourism? Menurut Ardhi, wisata medis memang harus dibangun dari sekarang. Untuk mendukung wisata medis, tiga aspek harus dibangun. Yakni amenitas, aksesibilitas dan atraksi. “Bagaimana proses medik itu menjadi proses edukasi. Tidak saja bagi pasien, tetapi juga keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, komponen utama yang membutuhkan sentuhan serius adalah tata kelola rumah sakit. “Bagaimana rumah sakit itu kesannya lebih bagus, tidak meneramkan. Namanya medical tourism, datang ke situ semakin menjadi nikmat,” ujarnya.

Ia menilai, sembari melakukan penguatan-penguatan di komponen medisnya, upaya kolaborasi dengan pelaku bisnis wisata juga perlu diperkuat. Dibangun pula koordinasi dengan rumah sakit swasta. “Ini bisa kita buatkan roadmapnya, bagaimana membangun rumah sakit di Mataram. Sehingga memberikan kesan kepada masyarakat untuk berobat ke Mataram,” tandasnya.

Perkuat Pelayanan

 

Untuk mewujudkan wisata medis di NTB sendiri disebut bukan hal yang main-main, mengingat kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup besar. Anggota DPRD NTB, Mori Hanafi, menerangkan bahwa untuk mewujudkan konsep tersebut, fasilitas kesehatan di NTB secara umum perlu membenahi pelayanan terlebih dahulu.

‘’Kita jujur saya sampai saat ini kita lihat kemampuan. Kalau kita lihat, jangankan melayani tamu. Melayani warga kita saja tidak mampu,’’ ujar Mori. Dicontohkannya seperti antrean pasien yang tidak jarang harus menunggu sampai 25 hari hanya untuk mendapatkan pengobatan. ‘’Yang antre itu ada dari pulau seberang (Pulau Sumbawa, Red). Tidak memungkinkan untuk masyarakat yang menderita sakit berat mengantre begitu lama,’’ sambungnya.

Mori sendiri membenarkan bahwa kualitas dokter di NTB memang tidak perlu diragukan. ‘’Dokter-dokter kita itu outstanding semua, bagus,’’ ujarnya. Namun, politisi Gerindra tersebut menyoroti daya tampung, fasilitas umum dan kualitas pelayanan secara umum yang masih membutuhkan pembenahan.

‘’Tema ini (wisata medis, Red) terlalu berat. Bagaimana meningkatkan kualitas (baru) saya sepakat,’’ tegasnya. Diterangkan Mori, wisatawan mancanegara tidak mungkin akan terpenuhi kebutuhannya jika kebutuhan masyarakat lokal sendiri belum dapat diberikan dengan maksimal.

Peningkatan kualitas pelayanan sendiri disebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat percepatan pembangunan di NTB. Salah satunya adalah gelaran MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan digelar pada 2021 mendatang.

‘’Saat ini saya rasa lebih baik bagaimana kita fokus supaya (pelayanan) rumah sakit kita tingkatkan. Karena ada event-event yang luar biasa besar sebentar lagi. MotoGP 2021 yang akan menjadi pusat perhatian dunia. Itu lebih logis,’’ ujar Mori.

Untuk persiapan menuju wisata medis sendiri, Mori menyarankan agar rumah sakit di NTB mulai mengembangkan paviliun khusus untuk melayani tamu-tamu khusus. Selain itu, diperlukan juga satu rumah sakit rujukan, semisal di Kota Bima, untuk mengurangi jumlah antrean yang terjadi di RSUD NTB sebagai rujukan utama saat ini. “Kami di DPR sedang mewacanakan itu,” ujarnya.

Terkait kebutuhan anggaran, dicontohkan Mori seperti peningkatan status akreditasi di RSUD Bima saja membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk kebutuhan bangunan dan alat. Untuk itu, dirinya lebih menyetujui peningkatan berkala untuk menyambut dan mengakomodir kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, dari sisi pariwisata Mori juga menyoroti pemangku kepentingan dan pelaku industri yang tidak diberikan suntikan dana secara proposional. ‘’Posisinya sekarang BPPD tidak punya uang, padahal ini tulang punggung promosi kita. Dinas Pariwisata juga kecil (anggarannya,’’ ujarnya. Hal tersebut dinilai sangat tidak sejalan dengan peran yang diberikan pariwisata, di mana sektor tersebut menyumbang kenaikan PDRB 2 persen setiap tahunnya.

Diterangkan Mori, jika pemerintah serius ingin menerapkan wisata medis di Indonesia, termasuk di NTB, dibutuhkan dua hal. Yaitu peningkatan pelayanan di rumah sakit dan menaikkan anggaran bidang kepariwisataan sekaligus insentif khusus bagi pelaku industri pariwisata. ‘’Kita ini masih jauh dari ideal. Obat kita saja masih mahal,’’ ujarnya.

Menurut Mori, pemerintah saat ini perlu fokus mengelola sumber daya di tengah banyak sekali keterbatasan. Dalam kaitannya dengan penerapan wisata medis, adalah memaksimalkan seluruh layanan yang ditawarkan saat ini. “Dalam teori ekonomi itu sumber daya kita sedikit, tapi bagaimana kita fokus menghasilkan yang maksimal,” pungkasnya. (nas/aan/bay)