Belanja Proyek Pengurangan Kemiskinan Disorot, Pemprov Perkuat Fungsi Pembinaan

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan memperkuat fungsi pembinaan dan pengendalian Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja proyek prioritas pengurangan kemiskinan yang dilakukan instansi vertikal yang ada di NTB. Sehingga, ada kolaborasi dan sinergi antara belanja APBN dengan APBD.

Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB menyoroti masih banyaknya belanja proyek prioritas percepatan pengurangan kemiskinan di wilayah NTB. Sampai 25 Oktober 2019, dari pagu Rp194,48 miliar belanja proyek prioritas percepatan pengurangan kemiskinan yang digelontorkan dari APBN, baru terserap 60,18 persen atau Rp117,04 miliar.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 31 Oktober 2019 siang, mengatakan bahwa memang Pemprov tidak bisa mengendalikan dana-dana yang ditangani instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah. Namun, pihaknya akan memperkuat fungsi pembinaan dan pengendalian GWPP.

‘’Ke depan harus sinergi lagi. Apalagi sekarang, Pak Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kita akan pakai itu untuk melakukan upaya-upaya pengendalian, koordinasi. Itu lebih akan kita tekankan lagi,’’ ujar Ardhi.

Ia menjelaskan, Bappeda sedang melakukan evaluasi dana APBN yang digelontorkan ke NTB dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB). Baik yang berada di OPD provinsi maupun OPD kabupaten/kota.

Baca juga:  Mahasiswa Turun ke Desa, Penurunan Angka Kemiskinan Diprediksi Lebih Cepat

Untuk dana dekon, TP dan UB yang berada di kabupaten/kota, kata Ardhi, masih bisa dilakukan monitoring. Tetapi untuk instansi vertikal, masih perlu dilakukan koordinasi lagi. Sehingga fungsi GWPP di daerah akan dimaksimalkan. ‘’Dari sana kita akan mengambil langkah, apa yang akan kita lakukan,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Perwakilan Kementerian Keuangan NTB, yakni Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, ahun 2019, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp194,48 miliar untuk 10 proyek prioritas percepatan pengurangan kemiskinan di daerah ini.

Namun, hingga 25 Oktober 2019, realisasi belanjanya baru mencapai Rp117,04 miliar atau 60,18 persen. Padahal, tahun anggaran 2019 akan segera berakhir kurang lebih dua bulan lagi.

10 proyek prioritas percepatan pengurangan kemiskinan di NTB yang pendanaannya dari APBN 2019. Antara lain, proyek peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA dengan alokasi anggaran Rp150,8 miliar, baru terealisasi Rp99,09 miliar atau 65,71 persen.

Kemudian, proyek bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin dengan alokasi anggaran Rp10,01 miliar, baru terealisasi Rp3,4 miliar atau 34,64 persen. Proyek pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dengan alokasi anggaran Rp8,5 miliar lebih, baru terealisasi Rp4,04 miliar atau 47,14 persen.

Baca juga:  Pemprov Terjunkan 900 Mahasiswa Berantas Kemiskinan

Selanjutnya, proyek penataan penguasaan dan pemilikan TORA dengan alokasi anggaran Rp7,25 miliar, baru terealisasi Rp1,5 miliar lebih atau 20,92 persen. Proyek pengembangan kapasitas usaha dengan alokasi anggaran Rp6,03 miliar, baru terealisasi Rp4,5 miliar atau 74,49 persen.

Proyek pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA dengan alokasi anggaran Rp3,69 miliar, baru terealisasi Rp783 juta atau 21,20 persen. Proyek penyaluran bantuan tunai bersyarat secara non tunai dengan alokasi Rp3,58 miliar, baru terealisasi Rp1,79 miliar atau 50,08 persen.

Proyek penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan dengan alokasi anggaran Rp2,3 miliar, baru terealisasi Rp550 juta atau 23,92 persen. Proyek penyiapan prakondisi masyarakat perdesaan dan kawasan dengan alokasi anggaran Rp1,92 miliar, baru terealisasi Rp1,009 miliar atau 52,51 persen. Terakhir, proyek perluasan cakupan kepesertaan JKN dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran Rp276 juta lebih, sudah terealisasi Rp253 juta lebih atau 91,63 persen. (nas)