Diskominfotik Dorong ‘’Open Government’’ Melalui NTB Satu Data

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menjadi salah satu pembicara diskusi Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM di NTB, Selasa, 29 Oktober 2019. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Kesatu-paduan data yang valid dan terverifikasi merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung pembangunan melalui open government atau pemerintahan yang terbuka, termasuk di NTB. Dengan adanya basis data yang terjamin kredibilitasnya, maka banyak persoalan di NTB yang bisa diselesaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menerangkan bahwa Pemprov NTB saat ini memang tengah fokus pada keterbukaan data serta validasi dan verifikasi data.

‘’Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur (Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd) adalah open government. Itu harus didukung data,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 30 Oktober 2019 di Mataram.

Dicontohkan Gede seperti penyusunan rencana industrialisasi ataupun penanganan kemiskinan di NTB yang tidak akan tepat sasaran jika tidak diimbangi dengan sumber data yang jelas. Dengan kesadaran tersebut, Pemprov NTB saat ini juga tengah mengupayakan program NTB Satu Data yang pada akhirnya merujuk Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Foto Bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, dan pembicara dalam diskusi terbatas Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM di NTB, Selasa, 29 Oktober 2019. (Suara NTB/bay)

‘’NTB satu data memang lahir sebelum Perpres 39, kita akan lakukan penyesuaian. Di NTB satu data ini bukan hanya jumlah data itu yang menjadi targert kita, tapi data yang disajikan berkualitas,’’ ujar Gede. Untuk itu Diskominfotik NTB telah menginisiasi lahirnya Forum Data di mana pembinaan pengelolaan data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) NTB.

Melalui Forum Data tersebut, Gede mengharapkan adanya kesamaan indikator dan format penyusunan di masing-masing produsen data, dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program dan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Seluruh data tersebut selanjutnya akan diproses di satu tempat melalui Wali Data, yaitu Diskominfotik NTB melalui Bidang Statistik Sektoral.

Baca juga:  NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019

Diterangkan Gede saat ini basis data NTB memang masih membutuhkan pembenahan, dalam artian validasi dan verifikasi ulang. ‘’Sekarang ini kemungkinan data tumpang tindih itu masih ada,’’ ujarnya. Untuk itu, Forum Data NTB juga telah menyusun SOP untuk melakukan pengujian data yang ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2019 mendatang.

‘’Kita ingin data yang dikeluarkan itu betul-betul data yang baik, sehingga tidak ada duplikasi data maupun overlapping (tumpang tindih),’’ ujar Gede.

Terkait keterbukaan data Pemprov NTB saat ini, diterangkan Gede menunjukkan persentase yang baik. Jika diukur dari aduan yang diterima Komisi Inforamsi NTB saja, untuk 2019 hanya diterima dua buah aduan yang pada tahun 2015 bisa mencapai belasan aduan.

Hal itu disebut menunjukkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi dari pemerintah. Menurut Gede, hal tersebut mengikuti beberapa kanal informasi yang disiapkan Pemprov NTB saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 Seperti program Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, situs NTB Satu Data, serta seluruh perangkat informasi dan kontak yang ada di seluruh OPD.  ‘’NTB Care saja menerima 900 lebih aduan untuk tahun ini. Artinya masyarakat memang butuh data dan informasi dengan cepat. Bukan lagi dengan model yang lama harus bersurat ke dinas dan segala macam,’’ ujarnya.

Ditegaskan Gede, dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang mulai dibangun, maka keberadaan data yang kredibel menjadi  tugas utama dari masing-masing OPD untuk kemudian disatukan dalam NTB Satu Data. Dengan begitu, informasi dan data dapat segera disalurkan ke masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengapresiasi perancangan program NTB Satu Data yang digagas oleh Pemprov NTB saat ini. PWYP sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan, dan sumber daya alam yang terpusat di London, Inggris.

Baca juga:  DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek Dorong Terwujudnya Akses Pemanfaatan Data

‘’Saya melihat bahwa keinginan pemerintah daerah untuk menata kelola dari sisi pemerintah daerah itu sendiri adalah hal yang positif,’’ ujar Maryati ketika menjadi pembicara pada kegiatan Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM di NTB, Selasa (29/10). Selain NTB, hanya segelintir provinsi yang melakukan hal serupa, yaitu Aceh dan Kalimantan Timur.

Dicontohkan Maryati seperti keterbukaan NTB terkait perizinan tambang untuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber energi baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Melalui Perda tersebut, NTB telah membuktikan dirinya untuk menerapkan open government dengan membuka peluang partisipasi masyarakat. ‘’Partisipasi (aktif) masyarakat diperlukan agar meningkatkan tata-kelola pemerintahan,’’ ujarnya.

Diterangkan Maryati, keterbukaan data adalah lahan subur untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di mana kepercayaan pada saat ini adalah modal utama untuk mendapatkan pemerintahan yang kuat.

‘’Hari ini kepercayaan adalah power (kekuatan). Karena kalau masyarakat tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, maka tidak ada program yang akan berjalan,’’ ujarnya.

Mengingat NTB mencanangkan program satu data bahkan lebih dulu dari dikeluarkannya Perpres 39 Tahun 2019, maka NTB dinilai berada pada jalur yang tepat dengan membuat aturan yuridis dalam penyatuan data untuk kepentingan pembangunan. Di mana pembangunan saat ini, menurut Maryati, pada prinsipnya memang menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berintegritas melalui penciptaan satu data. (bay/*)