BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember

Ilustrasi Proyek (suarantb.com/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengeluarkan surat edaran terkait percepatan pengerjaan proyek menjelang akhir tahun anggaran 2019. Berdasarkan surat edaran tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB tidak akan membayar proyek yang pengerjaannya molor,  melewati 31 Desember.

BPKAD akan membayar pengerjaan proyek sesuai progresnya sampai 31 Desember 2019. Apabila ada proyek yang tidak tuntas sampai 31 Desember dan dilakukan perpanjangan. Maka hal itu menjadi urusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsekuensinya akan menjadi utang yang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2020.

‘’Kalau 31 Desember, proyek belum selesai, itu urusan dengan PPK. Tapi tidak kita bayar. Kita hanya bayar (progres pengerjaan)  sampai 31 Desember. Kalaupun dia beri perpanjangan, nanti ada konsekuensi menjadi utang. Utang itu ndak bisa kita langsung bayar tahun berikutnya, tetapi setelah APBD Perubahan,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Baca juga:  Daerah Menunggu Keputusan Pembubaran TP4

Untuk pembayaran pengerjaan proyek yang melewati 31 Desember, harus jelas dulu. Biasanya, Pemprov akan menunggu hasil audit BPK bahwa sisa pekerjaan tersebut menjadi utang. Kemudian akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2020.

Zainul mengatakan, pengajuan SPM tidak seperti tahun lalu. Tidak ada lagi rekomendasi gubernur kepada OPD yang terlambat mengajukan SPM. ‘’Sekarang tidak ada lagi di dalam surat edaran itu. Pokoknya 31 Desember, selesai. Secara pengelolaan, kas kita tutup 31 Desember. Kalau ada pekerjaan dilanjutkan (diperpanjang) itu komitmen PPK,’’ katanya.

Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, realisasi APBD NTB 2019 yang besarnya Rp5,449 triliun. Sampai 24 Oktober 2019, realisasi keuangan sudah mencapai 62,47 persen sedangkan realisasi fisik 70,46 persen. Pemprov NTB menargetkan realisasi keuangan dan fisik sebesar 66,84 persen dan 77,87 persen sampai 31 Oktober 2019.

Baca juga:  Transfer Dana Diterima Pemkot Mataram Turun Rp 25 Miliar

Untuk proyek yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 139 paket senilai Rp299,195 miliar atau 91,45 persen sudah selesai lelang. Artinya, proyek yang sudah selesai lelang ini ada yang masih dalam pengerjaan dan ada juga yang sudah selesai proses pengerjaan. Sedangkan 13 paket proyek senilai Rp15,119 miliar masih sedang tender. Total paket proyek yang dilelang lewat ULP tahun ini sebanyak 152 paket senilai Rp314,314 miliar.

Sedangkan untuk proyek non tender atau penunjukan langsung jumlahnya sebanyak 4.523 paket senilai Rp744,909 miliar. Jumlah proyek yang sudah penandatanganan kontrak atau SPK/SPB sebanyak 3.545 paket senilai Rp574,193 miliar atau 78,38 persen.  Masih ada 479 paket proyek penunjukan langsung senilai Rp128,850 miliar sedang proses. Kemudian  499 paket proyek penunjukan langsung senilai Rp41,866 miliar yang belum proses. (nas)