BPKP Dilibatkan untuk Tuntaskan Kontribusi Aset LIA

Ilustrasi Lombok International Airport (LIA). (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan PT. Angkasa Pura (AP) I menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menuntaskan persoalan kontribusi atas pemanfaatan aset di Lombok International Airport (LIA). Belum adanya kontribusi yang diterima Pemprov NTB sejak LIA beroperasi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian BPKP mengenai persoalan tersebut. “Kita sudah sepakat beberapa waktu lalu antara Pemda dengan PT. AP I menyerahkan kepada BPKP sebagai mediator. Ini sedang proses. Kemarin kami sudah ditemui juga oleh BPKP,’’ ujarnya Zainul dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 24 Oktober 2019

Zainul mengatakan BPKP masih melakukan kajian. Diharapkan akhir bulan ini sudah keluar hasil kajian dari BPKP. Dikatakan, perjanjian antara Pemprov NTB dan PT. AP I ketika ikut dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di LIA masih belum detail. Apakah polanya sewa atau kontribusi. Sehingga inilah ang sedang dikaji oleh BPKP.

Baca juga:  Percepat Tender Proyek, Gubernur Keluarkan Tujuh Instruksi

Pemprov NTB sudah melakukan appraisal mengenai kontribusi aset tersebut yang nilainya sekitar Rp36 miliar. PT. AP I juga kabarnya sudah melakukan appraisal. Tetapi, Pemprov belum mengetahui hasil appraisal yang dilakukan PT. AP I.

“Akhir bulan ini ada hasil kajian BPKP. Apa yang harus kita lakukan. Apakah langsung nego atau menghitung lagi (melakukan appraisal) bersama-sama. Nanti tergantung hasil kajian BPKP. Mereka mengkaji sekaligus memberi saran kepada keduabelah pihak,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Zainul, Pemprov tidak akan ngotot dengan hasil appraisal yang telah dilakukan. Apa yang menjadi rekomendasi BPKP akan ditindaklanjuti. Apakah nanti akan dilakukan appraisal secara bersama-sama.

Baca juga:  Sejak 2016, Temuan BPK untuk APBD NTB Capai Rp14 Miliar

Ia mengatakan persoalan kontribusi aset di LIA memang terus menjadi temuan BPK. Sampai saat ini masih belum tuntas penyelesaiannya. “Kita didorong menyelesaikan segera. Kita upayakan dan berharap agar bisa diselesaikan tahun ini,” katanya.

Diketahui, aset Pemprov NTB di LIA yang sekarang sudah dilepas tersebut pada tahun 2013, KPKNL telah melakukan appraisal dengan nilai wajar sebesar Rp114 miliar lebih. Pelaksanaan pembangunan aset pemprov di areal LIA didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006.  Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura.

Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama itu, Pemprov akan mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. (nas)