Belanja OPD Pemprov NTB Dirasionalisasi Rp150 Miliar

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah kondisi defisit anggaran, Pemprov mengambil kebijakan untuk merasionalisasi atau memangkas kegiatan-kegiatan rutin yang kurang prioritas di tahun 2019. Pemprov sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merasionalisasi belanja yang kurang prioritas mencapai Rp150 miliar.

‘’Misalnya belanja makan minum. Mungkin bisa separuhnya untuk tidak diajukan (ditunda). Itulah yang kita inginkan. Agar tak mengganggu program prioritas. Kalau secara hitung-hitungan Rp150 miliaran, yang dihemat belanja 2019,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 24 Oktober 2019.

Rasionalisasi belanja 2019 ini, kata Zainul, karena Pemprov punya utang dana bagi hasil  ke kabupaten/kota sebesar Rp156 miliar pada 2018. Sehingga, hal inilah yang dicicil sedikit demi sedikit dengan merasionalisasi belanja yang kurang prioritas, agar utang kepada kabupaten/kota tersebut dapat dibayar.

Baca juga:  OPD Penunggak Kerugian Keuangan Daerah Dapat Peringatan

Ia menyebut, dana bagi hasil ke kabupaten/kota yang tidak terbayar pada 2018 lalu sekitar tiga bulan, yakni triwulan IV. Tahun ini, dana bagi hasil ke kabupaten/kota rencananya akan dibayar sampai November.

Zainul menjelaskan, seluruh OPD sudah diminta untuk merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, agar ditunda pelaksanaannya tahun ini. Misalnya, honor untuk penyusun laporan agar ditiadakan.

Kemudian belanja dinas dikurangi. Semula perjalanan dinas untuk 10 orang, maka dikurangi hanya untuk 2 orang. ‘’Kita berusaha paling tidak OPD sendiri yang melihat, mana kegiatan ang tidak terlalu prioritas dipending,’’ katanya.

Baca juga:  Pemprov dan Lotim Terbesar Peroleh Jatah Dana APBN

Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 76 persen. Ada sejumlah komponen penerimaan daerah yang kemungkinan tidak tercapai 100 persen sampai akhir tahun 2019. Misalnya, retribusi daerah, realisasinya baru 47 persen. Sementara, sumber penerimaan lainnya yang diharapkan sudah tidak ada lagi.

Kondisi defisit anggaran ini bukan saja dialami daerah. Tetapi, kata Zainul, juga dialami pemerintah pusat. Bahkan, sebutnya, pada 2018 lalu, sebesar Rp106 miliar dana bagi hasil (DBH) yang tidak dicairkan pemerintah pusat untuk NTB sampai Desember 2018.

‘’Makanya yang harus kita bayar ke  kabupaten/kota tidak bisa kita tunaikan. Itu sekarang kita cicil. Agar utang 2018 bisa terbayar,’’ tandasnya. (nas)