Syarat Standar MotoGP, Pembangunan Trauma Center Harus Segera Diwujudkan

Ilustrasi MotoGP

Mataram (Suara NTB) – Pembangunan infrastruktur penunjang untuk gelaran MotoGP telah menjadi komitmen Pemprov NTB. Walaupun begitu, beberapa kendala masih ditemui dan berusaha diselesaikan. Tidak terkecuali untuk fasilitas kesehatan seperti trauma center yang sangat dibutuhkan secara strategis namun belum dapat diwujudkan sampai saat ini.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah,MTP menerangkan bahwa pembangunan trauma center memang harus terwujud mengingat posisinya yang menjadi syarat standar penyelenggaraan MotoGP. Walaupun begitu, belum adanya mekanisme untuk pengadaan anggaran disebut menjadi kendala.

‘’Kemarin kami sudah mencoba, karena anggaran ini belum tersedia. Kita coba usulkan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),’’ ujar Ridwah kepada Suara NTB, Senin,  21 Oktober 2019  di Mataram.

Pengadaan trauma center tersebut akan difokuskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. “Dari beberapa analisa yang kita buat, yang paling memungkinkan adalah membangun trauma center itu di RSUD Provinsi,’’ sambungnya.

Makanisme tersebut disusun untuk menanggulangi rencana pembangunan rumah sakit internasional di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi lokasi gelaran MotoGP. ‘’Itu sudah kita bicarakan dengan pihak ITDC yang terkait langsung dengan penyelenggaraan MotoGP,’’ ujar Ridwan.

Terkait pengusulan trauma center menjadi KPBU, Ridwah menyebut prosesnya tengah berjalan sampai ke tahap studi pendahuluan. Dengan begitu,

pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat dimulai setidaknya sebelum 2021.

Selain melalui KPBU, Pemprov NTB juga menyiapkan mekanisme pembangunan melalui dana alokasi khusus (DAK). Walaupun begitu, hal tersebut belum dapat dipastikan mengingat besaran DAK yang akan diterima NTB belum diterima. ‘’Kalau (trauma center) masuk di DAK, uang itu yang kita pakai. Kalau DAK belum ada, sudah kita usulkan jadi KPBU,’’ ujar Ridwan.

Ada katanya, mekanisme paling buruk yang disiapkan terkait pengadaan fasilitas kesehatan. Yaitu kemungkinan pengadaan trauma center yang tidak dapat terealisasi sampai dengan 2021. ‘’Pasti ada jalan keluarnya. Paling tidak kita mungkin akan membangun Puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan di lokasi sana,’’ pungkasnya.

Dikonfirmasi sebelumnya, Direktur RSUD NTB, dr H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS menerangkan sampai saat ini pihaknya telah melelang gambar Detail Engineering Design (DED) untuk Trauma Center kepada beberapa pihak. “Sumber pembiayaan kita (terus) ikhtiarkan. Kalau APBD mudah-mudahan (ada), kalau APBN dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mungkin tidak bisa sampai 100% seperti yang kita harapkan,” ujarnya ketika ditemui pekan lalu di Mataram.

Saat ini pihaknya memang mempertimbangkan mengajukan proyek tersebut menjadi KPBU. Walaupun begitu, langkah tersebut masih membutuhkan perhitungan yang matang mengingat nilai proyek standar KPBU harus mencapai Rp200 miliar. (bay)