Perbaikan Infrastruktur Jalan Daerah Terisolir, Diperjuangkan Lewat PHJD Kementerian PUPR

Akses jalan yang memprihatinkan menuju KAT di Kecamatan Batulanteh Sumbawa yang membuat wilayah ini terisolir. (Suara NTB/disosntb)

Mataram (Suara NTB) – Kondisi infrastruktur jalan di daerah Tepal, Kecamatan Batulanteh  Kabupaten Sumbawa, sangat memprihatinkan. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah tersebut masih terisolir.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 21 Oktober 2019 mengatakan, Pemprov kesulitan mengintervensi perbaikan jalan tersebut karena status jalan kabupaten. Namun, Pemprov akan memperbaiki akses jalan ke sana sampai daerah Batudulang.

Azhar mengatakan, Pemprov sedang memperjuangkan anggaran perbaikan akses jalan di Tepal lewat Program Hibah Jalan Daerah (PHDJ) Kementerian PUPR, yang akan mulai dilaksanakan 2020 mendatang. PHDJ direncanakan selama tiga tahun, 2020-2023.

‘’Insya Allah kalau jalan yang ke Tepal itu, mudah-mudahan tak ada aral melintang nanti Kabupaten Sumbawa dapat bantuan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari pusat. Dompu juga dapat sama provinsi,’’ ujar Azhar.

Kementerian PUPR lewat PHJD akan memberikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk Pemprov selama tiga tahun. Sedangkan Kabupaten Sumbawa dan Dompu, rencananya masing-masing akan memperoleh Rp150 miliar selama tiga tahun. Setiap tahun, Sumbawa dan Dompu akan memperoleh anggaran PHJD sebesar Rp50 miliar, sedangkan provinsi Rp100 miliar.

‘’Untuk memelihara jalan ke Tepal itu saya kira cukup. Tahun 2020 mulai. Kemarin kita sudah ke Jakarta bersama Pemda Sumbawa dan Dompu. Dua kabupaten itu mendapat bantuan,’’ katanya.

Penanganan jalan di Tepal, kata Azhar, memang tidak bisa menggunakan APBD provinsi. Karena statusnya jalan kabupaten. Sehingga diperjuangkan lewat PHJD Kementerian PUPR.

Ia menyebut, ada kabupaten/kota

yang sudah mengusulkan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Seperti di Kota Bima. Namun usulan tersebut masih ditampung dulu. Sesuai ketentuan, usulan perubahan status jalan dilakukan lima tahun sekali. Apabila jalan kabupaten/kota sudah beralih menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Maka perbaikannya akan ditanggung oleh APBD provinsi dan APBN untuk jalan nasional.

Azhar menyebutkan, jalan provinsi yang sudah berubah status menjadi jalan nasional. Seperti akses jalan dari Kokoq Puteq, Kecamatan Bayan, Lombok Utara sampai Labuhan Lombok, kini statusnya menjadi jalan nasional. Panjangnya sekitar 40 Km. Sebelumnya, akses jalan dari Ampenan-Senggigi-Pemenang sampai Sembalun juga telah beralih status menjadi jalan nasional.

‘’Dengan banyaknya jalan provinsi menjadi jalan nasional. Mudah-mudahan jalan kabupaten juga berubah jadi provinsi,’’ katanya.

Diberitakan sebelumnya,  setidaknya 212 KK warga NTB masih tinggal di daerah terisolir di Kabupaten Sumbawa dan Bima. Masyarakat NTB yang disebut Komunitas Adat Terpencil  tersebut masih terisolir lantaran akses infrastruktur jalan cukup memprihatinkan.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Disos NTB, H. Amir, MM mengatakan KAT masih tersisa di dua kabupaten di NTB, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Sumbawa,  mereka berada di empat lokasi jumlahnya sekitar 200 jiwa.

Untuk Bima, lokasinya di So Soro Desa Lere Kecamatan Parado 46  KK,  dan So Tolomoro Desa Kuta 32 KK. Untuk di Sumbawa lokasinya  di Dusun Fajar Bakti Desa Baturotok 32 KK, di Dusun Ladan 51 KK. (nas)