NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi  Djalilah,  saat presentasi  pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 di hadapan Tim Evaluator, dari KI pusat, di ruang Matraman Hotel Mercury, Jakarta,Kamis, 17 Oktober 2019. (Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi  Djalilah, M.Pd mengungkapkan keterbukaan informasi publik di NTB dalam 2 tahun ini terus diperkuat dan dibuka selebar-lebarnya. Langkah ini dilakukan, agar interaksi pemerintah daerah dengan rakyat tidak ada jarak.

‘’Kami buka seluruh kanal komunikasi dan arus informasi dua arah. Sehingga interaksi pemerintah daerah dan rakyat  tidak ada jarak. Tidak hanya secara aktif menyampaikan informasi, program dan kebijakan pembangunan NTB Gemilang. Tetapi juga kami terbuka menerima kritik, saran dan mendengar beragam informasi. Termasuk apa-apa kebutuhan rakyat, sehingga dapat direspons, dilayani dan ditangani dengan cepat,’’ terang Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 dihadapan Tim Evaluator, dari Komisi Informasi (KI) pusat, di ruang Matraman Hotel Mercury, Jakarta Kamis, 17 Oktober 2019.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dari Tim Evaluator yang terdiri dari para pakar, Komisioner KI,  praktisi dan tenaga ahli  terkait inovasi dan kolaborasi mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik di NTB, Wagub yang hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos. MH menjelaskan, hampir semua kanal komunikasi dibuka dan terbuka bagi publik. Mulai dari komunikasi langsung hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial.

Sejak dilantik setahun lalu, pihaknya sudah menggagas tiga inovasi layanan publik yang dijadikan sebagai program unggulan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pertama, program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap Jumat. Program ini, kata Wagub merupakan implementasi konsep silaturahmi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, kritik  dan saran secara langsung.

Baca juga:  Satu Data Membangun NTB

 Sehingga forum itu sangat bermanfaat. Tidak saja sebagai media penyampaian aspirasi, kritik dan saran oleh masyarakat secara langsung kepada gubernur/wakil gubernur. Tetapi juga diseminasi dan klarifikasi informasi. Juga diskusi dan tanya jawab untuk menyempurnakan kebijakan dan program pemerintah. Sekaligus Pemecahan masalah dan solusi cepat yang terjadi di masyarakat bersama aparatur perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Karena pada forum itu, kata Umi Rohmi tidak hanya dihadiri oleh OPD, tetapi Kolaborasi antara Pemerintah dengan pakar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lintas generasi. Dan dilaksanakan secara bergilir dan rutin di Kabupaten/Kota se-NTB atau tempat khusus ( misal di kampus, dll)

Kedua: Layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu diadakan, kata Wagub karena

komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan. “Dan kami ingin memberikan layanan yang secepat-cepatnya”, terang Wagub.

Sehingga dengan aplikasi NTB care, pihaknya dengan cepat mendapatkan beragam informasi dari warga.

Wagub juga menjelaskan bahwa di aplikasi NTB telah tersedia halaman khusus (whistle blowing system) untuk menampung pengaduan masyarakat yang ditangani secara cepat oleh instansi teknis terkait.

Tidak itu saja, Wagub Umi Rohmi menyebut layanan melalui aplikasi NTB Care telah diintegrasikan dengan sejumlah kanal komunikasi lainnya. Seperti NTB SMS Center/0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah di NTB. Sehingga semua informasi dari masyarakat dengan cepat dapat diketahui.

Ketiga, Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal  NTB Satu Data. Melalui Portal itu, kata Wagub memudahkan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan. ‘’Ini sebagai alternatif media diseminasi data dan informasi pembangunan daerah,’’ ungkapnya.

Baca juga:  Diskominfotik Dorong ‘’Open Government’’ Melalui NTB Satu Data

Semua kanal komunikasi publik itu, terang Umi Rohmi dikelola secara kolaborasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Misalnya Pemanfaatan Forum Data yang melakukan pertemuan tiap bulan untuk updating data dan informasi yang akan dipublikasikan di Portal NTB Satu Data. Anggota Forum Data adalah seluruh OPD dan dibina oleh BPS. Forum Data Provinsi juga melakukan sinkronisasi data informasi dengan Forum Data Kabupaten/Kota se-NTB sehingga terwujud layanan NTB Satu Data yang update dan akurat.

Demikian juga NTB Care dikelola secara bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan instansi pengelola layanan dasar lainnya.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar perangkat daerah Provinsi NTB. Sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program pemberdayaan Desa – Sejak 2016 melaksanakan program DBip (Desa Benderang Informasi Publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3. Ini merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. ‘’Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki website, karena desa-desa itu masih blank spot. Insya Allah tahun 2020 nanti, kami berkomitmen seluruh desa blankspot akan bisa dituntaskan,’’ katanya.

Tidak itu saja, NTB juga sudah mengintegrasikan website resmi Badan Publik Provinsi dan Badan Publik Perangkat Daerah dengan media sosial (Facebook, Twitter, dan WA Group). Serta diseminasi informasi melalui Inspiratif Expo serta pergelaran seni budaya dan pertunjukan rakyat bekerja sama dengan pekerja seni, pemerintah kabupaten/kota dan desa. (*)