Percepat Tuntaskan Validasi Data Tambahan Korban Gempa

Ilustrasi korban gempa di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan tenggat kepada kabupaten/kota menyelesaikan validasi data tambahan rumah rusak korban gempa selama seminggu. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, sedang mempercepat penyelesaian validasi data tambahan ini di lapangan, terutama daerah yang terkena dampak gempa paling parah seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU).

‘’Pemerintah maunya tidak ada masyarakat terdampak gempa yang tidak terakomodir bantuan perbaikan rumah. Sementara pendataan-pendataan sebelumnya, ini tidak totalitas. Ada masyarakat yang tidak aktif, ternyata dia tidak terdata,’’ kata Kepala Disperkim NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 15 Oktober 2019 siang.

Korban gempa yang tidak terdata, kata Sugihartha, baru belakangan diketahui. Sehingga data tambahan korban gempa yang rumahnya rusak masuk data tambahan yang diusulkan ke BNPB untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Data tambahan tersebut sedang dilakukan validasi di lapangan oleh Pemda kabupaten/kota.

‘’Jadi kita menunggu untuk segera diinformasikan kembali. Itu sesuai arahan Sestama (Sekretaris Utama BNPB) saat  rapat koordinasi minggu kemarin,’’ katanya.

Soal data tambahan ini, Sugihartha mengatakan tak hafal angka pastinya. Tetapi, telah diusulkan bantuan untuk perbaikan rumah korban gempa yang belum tercover dalam bantuan sebelumnya ke BNPB.

Baca juga:  Wapres : Rehab-Rekon di NTB Harus Tertangani Tuntas

Apakah tenggat satu minggu melakukan validasi dapat dituntaskan? Sugihartha mengatakan, untuk kabupaten/kota yang tidak terlalu besar dampak bencana gempa dan optimis akan segera selesai. Namun, untuk daerah terdampak gempa cukup parah seperti KLU, kemungkinan butuh waktu, artinya tidak bisa tuntas seminggu.

‘’Di daerah-daerah pelosok ternyata masih belum terdata. Karena ketidakpahaman masyarakat. Sehingga itu yang perlu didata. Datanya jauh dari jangkauan. Sehingga tidak mudah, tidak cepat untuk direalisasikan,” katanya.

Namun, kabupaten/kota sudah sepakat menyelesaikan validasi data tambahan secepatnya.

Sugihartha menjelaskan, proses validasi data bisa berakhir ketika Pokmas sudah terbentuk. Artinya, semua Pokmas sudah melaksanakan perbaikan rumah yang rusak di lapangan.

‘’Itu baru pastinya validasi selesai. Ketika Pokmas baru terbentuk. Kemudian dilakukan verifikasi, belum tentu dia sudah sesuai. Kemungkinan besar masih ada perubahan-perubahan. Tapi berharap semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat mendapatkan bantuan itu, tervalidasi kita berharap secepat mungkin selesai. Artinya, Pokmas segera terbentuk secara totalitas,’’ tandas mantan Kepala Biro AP Setda NTB ini.

Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa lebih dari Rp5,2 triliun. Namun akibat adanya masyarakat yang belum terdata, Pemda mengajukan lagi dana bantuan untuk perbaikan rumah korban gempa ke BNPB.

Baca juga:  Satu Aplikator Nakal Masuk DPO

Data Pemprov NTB, jumlah rumah yang rusak akibat gempa di tujuh kabupaten/kota sebanyak 222.530 unit. Tersebar di Kota Mataram 13.437 unit, Lombok Barat 72.222 unit, Lombok Tengah 27.224 unit, Lombok Utara 49.853 unit, Lombok Timur 26.643 unit, Sumbawa Barat 18.481 unit dan Sumbawa 14.670 unit.

Dengan rincian, rumah rusak berat 75.195 unit, rusak sedang 32.829 unit dan rusak ringan 144.506 unit. Dari jumlah kerusakan rumah tersebut, sebanyak 96.456 unit rumah sudah selesai diperbaiki atau dibangun.

Dengan rincian, Kota Mataram 4.149 unit, Lombok Barat 46.336 unit, Lombok Tengah 8.699 unit, Lombok Utara 11.253 unit, Lombok Timur 10.541 unit, Sumbawa Barat 5.833 unit dan Sumbawa 9.643 unit. Berdasarkan kriteria kerusakan, rumah yang selesai dibangun atau diperbaiki adalah rusak berat 26.153 unit, rusak sedang 15.417 unit dan rusak ringan 54.902 unit.

Sedangkan data rumah dalam proses pelaksanaan perbaikan sebanyak 78.440 unit. Tersebar di Kota Mataram 8.560 unit, Lombok Barat 24.302 unit, Lombok Tengah 6.681 unit, Lombok Utara 29.252 unit, Lombok Timur 5.615 unit, Sumbawa Barat 1.973 unit dan Sumbawa 2.057 unit. (nas)