NTB Raih Penghargaan Akselerasi IPK Terbaik Nasional

NTB meraih penghargaan IPK terbaik nasional dari Menaker M. Hanif Dhakiri. Penghargaan diberikan kepada Gubernur NTB diwakili Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, M.Agus Patria. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri, menyerahkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) terbaik nasional kepada Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.MSc di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Penghargaan diberikan, karena dinilai berhasil meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan selama memimpin NTB.

NTB meraih Penghargaan IPK terbaik berdasarkan kategori akselerasi karena mengalami peningkatan indeks secara signifikan selama 3 tahun berturut-turut, dengan indeks 57,84 point. Nilai IPK  itu meningkat tajam jika dibandingkan  tahun 2017 sebesar  46,41 dan meningkat lagi menjadi 50,55 di tahun 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Agus Patria, SH.MH yang mewakili Gubernur NTB di Jakarta mengungkapkan, pengukuran IPK dilakukan oleh Tim  Badan Perencanaan dan Pengembangan  Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Baca juga:  Nurul Persembahkan Tiga Emas untuk Indonesia

Ia menjelaskan, ada sembilan indikator yang dinilai dalam menentukan nilai IPK itu. Diantaranya Perencanaan Tenaga Kerja, kemudian Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja. Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja serta  Hubungan Industrial. Kondisi Lingkungan Kerja dan Pengupahan

hingga Aspek Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ‘’Alhamdulillah NTB meraih penghargaan terbaik,’’ ujar Agus.

Menaker Hanif dalam sambutannya mengingatkan pentingnya masalah tenaga kerja atau ketenagakerjaan. Menurutnya  tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah, salah satunya bisa dilihat dari keberhasilannya membangun dunia ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan mengatasi pengangguran di wilayahnya masing-masing.

Baca juga:  Sekolah di Tambang Batu Hijau Wakili Indonesia di Kompetisi Pendidikan Internasional

Katanya, penganugerahan penghargaan IPK tahun 2019 didasarkan pada pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penghargaan diberikan kepada tiga provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan besar, tiga provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan sedang, dan tiga provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan kecil.

Selain itu, diberikan juga penghargaan kepada provinsi yang memiliki indeks dengan akselerasi terbaik atau provinsi yang mengalami peningkatan indeks signifikan selama kurun waktu minimal 2 tahun terakhir. (r)