Dana RTG Mengendap Rp381 Miliar

Proses pembongkaran RTG yang diduga tidak sesuai spek di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara beberapa waktu lalu. Pihak fasilitator sempat merekomendasikan ke penegak hukum jika tidak dilakukan perbaikan. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah menyoroti dana bantuan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) yang masih mengendap sekitar Rp381 miliar. Ia meminta dana yang masih mengendap tersebut harus segera digunakan, supaya masyarakat korban gempa segera punya rumah.

‘’Saya datang ke sini (NTB, red) memastikan percepatan. Dana yang sudah dikasih itu harus digunakan dengan cepat. Duit sudah di daerah tapi belum digunakan,’’ kata Harmensyah dikonfirmasi usai rakor Percepatan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di NTB, di Mataram, Rabu, 9 Oktober 2019 siang.

Ia menyebutkan, total dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa di NTB sudah mencapai Rp5,2 triliun. Namun masih ada dana yang masih mengendap di rekening masyarakat sekitar Rp381 miliar. ‘’Ada Rp381 miliar masih ada di rekening masyarakat yang mengendap. Harus digunakan, jangan diendapkan,’’ katanya.

Baca juga:  Dilaporkan ke Polisi, Oknum Aplikator Kembalikan Uang RTG

Ia juga meminta Pemda agar segera menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data tambahan masyarakat yang akan menerima bantuan pembangunan dan perbaikan RTG. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi kemudian di-SK-kan oleh bupati/walikota. Agar masyarakat segera mendapatkan dana bantuan.

‘’Sebenarnya di awal-awal (tahun)  pendataan itu harus selesai. Ini sudah di akhir (tahun)  masih pendataan. Ini yang perlu dilakukan percepatan,’’ katanya.

Penggunaan dana bantuan harus selesai 25 Desember mendatang. Sehingga, BNPB meminta data-data anomali dan data tambahan harus selesai verifikasi dan validasinya dalam seminggu.

‘’Kita turunkan Inspektorat mengecek. Dan bersama daerah melakukan konfirmasi terhadap pendataan itu. Supaya langsung divalidasi, langsung disahkan bupati. Kami ingin masyarakat segera dapat rumah. Jangan lewat tahun lagi,’’ harapnya.

Baca juga:  Perluasan Gedung RSUD, Pemkot Mataram Pinjam Dana Rp 118 Miliar

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan sebenarnya dana sebesar Rp381 miliar tersebut bukan mengendap. Tetapi,  ada data anomali yang diperintahkan oleh Sestama BNPB agar segera ditarik ke rekening BPBD. Kemudian ditransfer ke data yang berhak menerimanya yang sudah direview oleh Inspektur Utama (Irtama) BNPB.

‘’Yang data anomali dan punya catatan dari Irtama BNPB, ndak boleh. Kabupaten/kota sudah mengajukan data anomali ke BNPB. Kemudian dari situ ada catatan-catan dari BNPB. Terhadap yang diberikan itu, tidak boleh dieksekusi. Tetapi terhadap yang ada catatannya dan duitnya ada di daerah, silakan itu dieksekusi,’’ jelas Khalik. (nas)