Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di NTB Jadi Rujukan Nasional

Ahsanul Khalik. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Proses penanganan gempa di NTB menjadi perhatian nasional. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa dengan pola pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) diadopsi secara nasional.

Secara terbuka Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta daerah daerah lain, termasuk Sulawesi Tengah dan Maluku untuk mengadopsi penanganan bencana di Provinsi NTB.

Saat paparan di hadapan Presiden RI Joko Widodo  Selasa, 8 Oktober 2019 lalu, jenderal TNI bintang empat itu merekomendasikan pola- pola relokasi yang pernah dilakukan pascagempa di NTB ditiru.

Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik mengutip penjelasan Kepala BNPB, bahwa proses relokasi melibatkan unsur TNI dan Polri, sebagaimana dilakukan pemerintah saat menangani bencana gempa di Lombok dan Sumbawa, sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) RI H. Jusuf Kalla.

Baca juga:  Dana RTG Mengendap Rp381 Miliar

‘’Sesuai dengan arahan Bapak Wapres juga pada saat rapat yang lalu di Kantor Wapres, supaya polanya mengikuti pola yang dilakukan NTB, yaitu melibatkan unsur TNI dan Polri,’’ kata Ahsanul Khalik Rabu, 9 Oktober 2019 mengutip penjelasan Doni Monardo.

Selain pola sinergitas dengan TNI Polri, Ahsanul Khalik juga menjelaskan atensi nasional setelah mencermati penanganan pascagempa di NTB. Dimana dalam perjalanan kerja masa transisi rehab rekon, pola penanganan dampak gempa dibagi dalam kategori rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Baca juga:  Dilaporkan ke Polisi, Oknum Aplikator Kembalikan Uang RTG

Dengan dasar ini kemudian ditentukan distribusi anggaran pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk berbagai tipe disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelum pembangunan, diawali dengan  seleksi dan tanda tangan Pakta Integritas kepada Aplikator, ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokmas. Dalam  perjalanan pekerjaan, diawasi fasilitator Sipil dan TNI.

Pada kesempatan sama, Kepala BNPB juga melaporan  terkait  perkembangan penanganan bencana di Sulawesi Tengah, Maluku, termasuk di NTB untuk fase rehab rekon. (ars)