BPS Survei Integritas Enam OPD Lingkup Pemprov NTB

Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono bersama Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim saat sosialisasi teknis pelaksanaan SPI. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) dilibatkan sebagai pelaksana dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov NTB. Survei untuk mengukur sejauhmana indeks persepsi  korupsi yang jadi program penilaian setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penilaian itu meliput enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Biro Administrasi Pembangunan.

Enam OPD yang jadi objek penilaian SPI. (Sumber : BPS NTB)

Survei di NTB melibatkan 130 responden yang dibagi dalam tiga komponen. Diantaranya 60 responden internal atau Aparatur Sipil Negara (ASN), 60 responden eksternal atau pengguna layanan, kemudian 10 responden expert atau ahli yang dipandang mengetahui integritas di pemda. Saat ini SPI masih berlangsung.

Menurut Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB Arrief Chandra, pertanyaan beragam disampaikan kepada responden sampel. Untuk sampel internal,   diawali dengan pedataan karakteristrik responden. Titik tekan survei pada persepesi tentang integritas kerja pegawai.

‘’Kita melakukan survei tentang bagaimana budaya intergritas, sistem antikorupsinya, budaya organsasinya, serta penilaian PNS terhadap internal di unit kerja tersebut,’’ papar Arrief Chandra.

Baca juga:  Tersangka OTT Pungli Dilantik Jadi Pejabat di Kabupaten Bima

Sementara untuk eksternal, survei terkait karakteristrik respoden. “Penekanannya pada transparansi dan akuntabilitas layanan pada OPD, termasuk akuntabilitas pegawai di OPD itu,’’ sebutnya.

Akuntabilitas berkaitan dengan respons dan proses penanganan laporan indikasi tindak pidana korupsi di internal OPD tersebut. Dicontohkan, ketika ada pengaduan tentang pungutan liar dan modus korupsi lainnya, ketersediaan kanal laporan baik secara manual maupun sistem online.

‘’Apakah ada whistle blower system. Menurut penilaian eksternal itu ada tidak aksesnya,’’ jelas dia.

Sementara dari kalangan expert, menanyakan bagaimana persepsi individu terhadap pelayanan OPD.  Bagaimana pandangan individu yang ditunjuk tersebut terhadap pelayanan di enam OPD, bahkan ditanyakan berdasarkan pengalaman responden. ‘’Tidak saja sistem kerjanya, tapi juga pengalaman responden terkait kinerja petugasnya,’’ tandasnya.

Sementara menurut Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, bahwa SPI akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan perangkat antikorupsi di sejumlah sektor pelayanan publik.  Ia terus mendorong agar OPD beradaptasi dengan sistem teknologi informasi demi transaparansi. Seperti dalam manajemen pengelolaan pemerintah dengan e-planning dan e-budgeting.   Selain itu di sektor lain, seperti  Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dan perizinan yang berbasis online, termasuk pajak online, sistem pengaduan secara online, juga whistle blower system.

Baca juga:  Tiga Pejabat Eselon II Digeser, Jabatan Kadisperin Dibiarkan Lowong

Selama ini, upaya pendampingan untuk penerapan Zona Integritas (ZI) diikuti dengan kepatuhan tingkat  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang ditetapkan sebagai percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona itu dibagi bagi dan dilakukan pendampingan oleh masing masing Inspektur Bantuan (Irban).  Memperkuat itu, sektor pelayanan publik terus dilakukan perbaikan pelayanan, mencegah peluang pungli dan praktik percaloan.

Inspektur berharap rekomendasi perbaikan dalam catatan SPI KPK tahun 2018 jadi rujukan OPD untuk optimalisasi. Apalagi penilaian ini dilakukan secara ketat, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas rekomendasi KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 Mengenai penilaian SPI KPK tahun 2019 yang sedang berlangsung, ia optimis akan terus meningkat, seiring dengan perbaikan layanan di pemerintahan.  (ars/*)