Gaji P3K Ditanggung Pusat

Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Teka teki mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini sudah terjawab. Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar.

Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K di seluruh Pemda di Indonesia, termasuk NTB. Khusus untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota, total anggaran yang dialokasikan untuk penggajian P3K sebesar Rp116,32 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 10 Oktober 2019 siang membenarkan adanya informasi bahwa pusat menanggung penggajian P3K yang merupakan hasil rekrutmen tahap I. Ia menjelaskan, usulan penggajian P3K oleh Pemerintah Pusat merupakan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/Kota, agar Pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian P3K yang sudah lulus dalam rekrutmen tahap I.

‘’Artinya, kita sudah diakomodir keinginan seluruh BKD Provinsi dan BKDPSDM kabupaten/kota yang disampaikan  dalam Rakornas maupun rakor-rakor dengan Kementerian PANRB  yang kita laksanakan,’’ kata Fathurrahman.

Dengan diakomodirnya penggajian untuk P3K tahun 2020 mendatang, maka Pemda sekarang sudah tak perlu khawatir. Karena penggajian P3K sudah masuk dalam salah satu komponen belanja DAU 2020.

Baca juga:  Kota Mataram Usulkan 600 CPNS dan P3K

‘’Sudah terakomodir dalam salah satu komponen DAU dan sudah diperjelas ada itemnya,’’ katanya.

Ia menjelaskan, sebelum gaji P3K diakomodir dalam APBN 2020. Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah menyampaikan data eks honorer K2 yang lulus dalam rekrutmen P3K beberapa waktu lalu. Artinya, besaran anggaran yang diterima untuk penggajian P3K sesuai dengan eks honorer K2 yang lulus seleksi.

Dengan jelasnya penggajian P3K ini, Fathurrahman berharap Badan Kepegawaian Negara (BKN) secepatnya menyelesaikan terkait dengan pemberkasan P3K. SK pengangkatan P3K dikeluarkan oleh BKN. ‘’Diharapkan, penyelesaian mereka yang sudah lulus. Tinggal menunggu keputusan dari BKN,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, total DAU yang diterima Pemprov NTB tahun 2020 sebesar Rp1,641 triliun lebih. Terdiri dari DAU Formula sebesar Rp1,623 triliun dan DAU Tambahan, dalam item bantuan pendanaan penggajian P3K sebesar Rp17,255 miliar.

Khusus untuk bantuan penggajian P3K seluruh NTB dialokasikan sebesar Rp116,32 miliar. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar.

Baca juga:  Pembatalan Rekrutmen P3K Tunggu Kebijakan Pemerintah

Diketahui, sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB dinyatakan lulus menjadi P3K.  Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus menjadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Dalam rekrutmen P3K tahap I beberapa waktu lalu, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari 2019.

Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. (nas)