Realisasi DAK Seret, OPD Diminta Pacu PPK

Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk NTB masih seret. Seretnya, realisasi DAK Fisik dari pemerintah pusat akibat persyaratan pencairan yang belum dipenuhi Pemda.

Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DAK Fisik diminta memacu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Agar mendesak para kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pekerjaan. Supaya dapat segera diusulkan pencairan DAK Fisik ke pemerintah pusat.

‘’OPD-nya yang harus memacu PPK-nya supaya dipercepat. Supaya ndak mengganggu (kegiatan) yang lain,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 10 Oktober 2019 siang.

Ia menjelaskan, transfer DAK akan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apabila pekerjaan selesai. Pekerjaan selesai harus dibuktikan dengan berita acara seraj terima pekerjaan.

Karena belum ada pekerjaan proyek DAK Fisik yang serah terima. Maka sekarang dibayar menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara PAD yang dimiliki Pemprov kecil. Sehingga, Pemprov terbebani Rp70 miliar untuk membayar pekerjaan DAK Fisik. ‘’Mau bayar kegiatan yang lain nunggu ada uang masuk dulu,’’ jelasnya.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, hingga 30 September 2019, pemerintah pusat sudah mencairkan DAK Fisik untuk Pemprov NTB sebesar 22,33 persen atau Rp102,03 miliar dari pagu Rp457,02 miliar. Namun dana yang dikeluarkan dari APBD NTB untuk pembayaran proyek DAK Fisik sudah mencapai Rp170 miliar. Artinya, Pemprov menggunakan dana yang bersumber dari PAD sekitar Rp70 miliar untuk membayar pekerjaan DAK Fisik sembari menunggu pencairan dari Kemenkeu.

Baca juga:  Menunggak Kerugian Negara, Lima OPD Diadili TPTGR

Terkait dengan realisasi pekerjaan proyek DAK Fisik untuk Pemprov NTB, Sadimin mengatakan datanya berada di masing-masing OPD. Paket proyek DAK Fisik untuk Pemprov NTB tahun 2019 tersebar di sejumlah OPD. Antara lain belanja modal peralatan dan mesin alat kedokteran/kesehatan di RSUP NTB dengan pagu Rp2,5 miliar lebih dan belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran/kesehatan Rp10,6 miliar.

Kemudian di Dinas Kesehatan, yakni  pengadaan bangunan gedung Kantor Bidang SDK dengan pagu Rp1,9 miliar lebih dan Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK (DAK penugasan) dengan pagu Rp7,1 miliar.

Kemudian belanja pengadaan alat laboratorium IPA lainnya di Dinas Dikbud dengan pagu Rp10,3 miliar lebih. Dan pembangunan jalan setapak/jalur sepeda desa wisata Sembalun Lombok Timur dengan pagu Rp400 juta.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan empat paket proyek. Yakni Tambat perahu di Pulau-Pulau Kecil Kawasan Sumbawa-Sumbawa Barat senilai Rp815 juta, Turap PPI Sape Rp400 juta, Pembangunan Talud PP Labuhan Lombok Rp400 juta dan perlengkapan pengawas dengan pagu Rp1,1 miliar.

Selanjutnya paket  proyek DAK Fisik Dinas PUPR NTB, yakni Rehabilitasi jaringan irigasi Kalimantong I Rp3 miliar, Pembangunan jalan Huu – Parado Rp19,1 miliar lebih, Pembangunan jalan Bajo-Sampungu Rp13 miliar, pembangunan jalan Kiwu-Sampungu Rp13 miliar lebih, Pembangunan/peningkatan jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta Gerung Rp9 miliar.

Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa II Rp300 juta, rehabilitasi saluran irigasi DI Santong Rp7,1 miliar, rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting Rp3 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp4,8 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks Rp5,6 miliar lebih. Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa III dengan pagu Rp300 juta, Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa I dengan pagu Rp500 juta,

Baca juga:  Belanja Modal Numpuk di Akhir Tahun, Satker Harus Benahi Perencanaan

Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Lombok dengan pagu Rp300 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Santong dengan pagu Rp270 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting dengan pagu Rp150 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp200 juta dan Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks dengan pagu Rp220 juta.

Kemudian Dinas Pariwisata, yakni  penataan lansekap Sarae Nduha Desa Doropeti Kecamatan Pekat Dompu Rp2 miliar, Pembangunan hiker’s shelter Desa Sembalun Rp1 miliar. RSJ Mutiara Sukma satu paket, yakni renovasi gedung instalasi rawat jalan/poliklinik dewasa dan anak Rp8,6 miliar.

Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar.  Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar.(nas)