Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit

Lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Pemilik lahan meminta pemerintah dan ITDC segera membayar lahan sesuai ketentuan yang berlaku. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., memberikan atensi terhadap penyelesaian pembebasan lahan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Gubernur menegaskan masyarakat yang menjadi pemilik lahan harus diperhatikan haknya. Namun, harga pembebasan lahan jangan sampai terlampaui tinggi.

“Kalau masalah tanah sangat sensitif. Kita tidak mau juga masyarakat tidak diperhatikan haknya. Tapi jangan sampai keterlaluan (harga pembebasan lahannya). Bahkan ada  yang minta sampai Rp500 juta,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram terkait pemagaran lahan pembangunan sirkuit MotoGP yang dilakukan masyarakat di KEK Mandalika.

Ia berharap penyelesaian masalah lahan di KEK Mandalika segera tuntas. Harga pembebasan lahan sesuai dengan hasil appraisal yang telah dilakukan. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan juga dapat membayar sedikit di atas harga appraisal sesuai UU No. 2 Tahun 2012.

Apabila masyarakat yang menjadi pemilik lahan tidak menerima harga pembebasan lahan sesuai appraisal. Maka untuk kepentingan umum, uang pembebasan lahan akan dititipkan di pengadilan.  “Pengadilan sudah ngomong kepada kita, kalau untuk kepentingan umum dititipkan nanti di pengadilan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si., menjelaskan ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan lahan di KEK Mandalika. Maka ITDC bersama Pemkab Lombok Tengah terus melakukan upaya-upaya penyelesaian dan mengambil solusi atas persoalan tersebut.

Sebelumnya, ada masalah soal tanah enclave di KEK Mandalika sekitar 6,4 hektare. Masyarakat ada yang sudah mau menerima pembebasan lahan sesuai hasil appraisal sekitar 1,6 hektar dan sekitar 2,6 hektare masyarakat yang menjadi pemilik lahan minta direlokasi. Ada juga masyarakat yang mau dibebaskan lahannya sesuai UU No. 2 Tahun 2012.

Baca juga:  Pemagaran Lahan Sirkuit MotoGP Berlanjut, Bupati Loteng Kumpulkan Anggota Forkompinda

“Ada lagi masyarakat yang mengklaim jalan desa (agar dibebaskan). Kita lihat nanti bagaimana penyelesaian dengan Pemda dalam kasus seperti itu seperti apa,” kata Komisaris ITDC ini.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menerangkan pihaknya sangat mengharapkan gelaran MotoGP benar-benar dapat terwujud sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu 2021 mendatang. Mengingat pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan, salah satunya berupa suntikan anggaran.

“MotoGP itu harus terwujud di 2021. Karena itu (sudah jadi) komitmen negara,” tegas Faozal saat dikonfirmasi, Jumat, 4 Oktober 2019 di Mataram. Menurut Faozal seluruh stakeholder terkait dan ITDC selaku pengelola saat ini harus segera memulai proses pembangunan di KEK Mandalika yang akan memfasilitasi MotoGP.

Diterangkan Faozal pihaknya telah melakukan koordinasi dengan ITDC. “Saya janji bersama Pak Ngurah (Ngurah Wirawan, Direktur Konstruksi dan Operasi, Red) akan ada rapat dengan seluruh investor di ITDC,” ujarnya.

Pada rapat yang akan digelar paling lambat minggu terakhir Oktober 2019 tersebut akan membahas beberapa hal. Salah satunya adalah peran dan posisi masing-masing investor yang telah disetujui untuk terlibat untuk menyukseskan MotoGP dan mengembangkan KEK Mandalika. “Kita (akan) petakan semua posisi investor yang sudah masuk ke Mandalika itu. Termasuk untuk gelaran MotoGP,” pungkasnya.

Sementara di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, pagar yang menghalangi proses pembebasan lahan mulai dibongkar, Jumat, 4 Oktober 2019. Pembongkaran ini dilakukan warga setelah melalui proses negosiasi dengan difasilitasi oleh Pemkab Loteng dan mendapat jaminan penyelesaian lahan dari Bupati Loteng.

Baca juga:  Yuk, Intip Penampakan Tikungan Pertama Sirkuit MotoGP Mandalika

Anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmia yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat sore, mengaku kalau pagar lahan Sirkuit MotoGP yang dipasang warga sejak Minggu (29/9) lalu sudah dibongkar. Pembongkaran berlangsung sekitar pukul 10.00 wita, dipimpin langsung Kepala Desa Kuta dan disaksikan tokoh masyarakat serta aparatur desa lainnya.

Sebelumnya, pada Kamis (3/10) malam, semua pihak terkait dikumpulkan oleh Bupati Loteng di Pendopo Bupati Loteng guna membahas persoalan lahan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Bupati Loteng menegaskan kesiapannya untuk membantu penyelesaian pembebasan lahan tersebut secepatnya. Dengan catatan, warga segera membongkar pagar yang dipasang beberapa hari yang lalu.

“Pak Bupati Loteng berkomitmen menyelesaikan persoalan klaim lahan tersebut paling tidak sampai pekan depan. Atas dasar itulah, warga bersedia membongkar pagar lahan sirkuit MotoGP yang diklaim oleh warga,” ujarnya.

Diakuinya, komitmen Bupati Loteng tidak dituangkan secara tertulis, hitam di atas putih. Tapi karena warga masih percaya akan komitmen kepala daerah, sehingga warga memandang tidak perlu ada pernyataan komitmen secara tertulis. “Kita tunggu saja komitmen pak Bupati,” tandas Alus.

Dikonfirmasi terpisah, via ponselnya Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., membenarkan kalau pagar lahan sirkuit MotoGP di dalam kawasan The Mandalika sudah dibongkar oleh warga. Namun demikian, Nursiah belum memberi keterangan lebih lanjut terkait pembongkaran pagar lahan sirkuit MotoGP tersebut. “Nanti detailnya kita sampaikan,” jawabnya singkat.  (nas/bay/kir)