NTB Gelontorkan Rp1,8 Miliar untuk Bantuan Air Bersih

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelontorkan anggaran Rp1,8 miliar untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami ratusan ribu warga di sembilan kabupaten/kota di NTB. Anggaran tersebut berasal dari dana tak terduga APBD Perubahan 2019.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut akan digunakan untuk membeli air bersih dan operasional kendaraan yang mengangkut air bersih kepada warga terdampak. Anggaran itu akan diberikan ke BPBD kabupaten/kota.

‘’Nanti kita mau kerja sama juga dengan NGO, kita fokuskan untuk distribusi air bersih. Karena kebutuhan air bersih masyarakat kita untuk saat ini memang sangat tinggi. Terutama di daerah-daerah terdampak,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna penetapan pimpinan dewan definitif di Kantor DPRD NTB, Senin, 23 September 2019 siang.

Khalik mengatakan, daerah terdampak krisis air bersih semakin meluas. Ia mengaku mendapatkan laporan dari Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Bahwa ada penambahan wilayah terdampak kekeringan. Namun, data resminya masih belum diterima BPBD NTB.

Data resmi  BPBD NTB saat ini sesuai data yang disampaikan sebelumnya. Jumlah masyarakat terdampak kekeringan di NTB sebanyak 674.017 jiwa. Sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan, terdapat di 69 kecamatan pada 302 desa. Dengan rincian, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan masyarakat terdampak 16.246 KK atau 64.985 jiwa. Lombok Tengah tersebar di 9 kecamatan dan 83 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 69.380 KK atau 273.967 jiwa.

Baca juga:  Pemprov Ajak Loteng Bahas Bendungan Mujur

Lombok Timur terdapat di 7 kecamatan dan 37 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 42.546 KK atau 128.848 jiwa. Lombok Utara terdapat di 5 kecamatan dan 20  desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 9.388 KK atau 28.136 jiwa.

Sumbawa Barat terdapat di 3  kecamatan dan 13 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 2.660 KK atau 10.084 jiwa. Sumbawa terdapat di 17  kecamatan dan 42 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Dompu terdapat di 8  kecamatan dan 33 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 15.094 KK atau 48.717 jiwa. Bima terdapat di 10  kecamatan

dan 36 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 4.190 KK atau 20.819 jiwa. Dan Kota Bima terdapat di 4  kecamatan dan 13 kelurahan. Dengan jumlah masyarakat terdampak 6.014 KK atau 17.597 jiwa.

Dengan meluasnya daerah terdampak kekeringan, kata mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini. Kemampuan BPBD kabupaten/kota menangani pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak sangat terbatas.

‘’Ini (anggaran) yang Rp1,8 miliar akan kita pergunakan untuk air bersih. Tapi juga kami akan minta bantuan kepada TNI/Polri, NGO untuk lebih terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Itu (anggaran) termasuk untuk beli air dan operasional,’’ terangnya.

Dijelaskan, BPBD kabupaten/kota sudah melakukan penanganan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak sejak Agustus lalu. Sehingga, kata Khalik, mereka sudah ‘’babak belur’’. Beberapa BPBD kabupaten/kota sudah habis anggaran untuk distribusi air bersih.

Apakah anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut cukup? Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini mengatakan bahwa memang anggarannya masih kurang dari kebutuhan. Kekurangannya akan diupayakan ke BNPB. Selain meminta bantuan anggaran untuk pemenuhan air bersih. Pihaknya juga mengusulkan pembangunan 100 sumur bor.

Baca juga:  Krusial, Penyiapan Infrastruktur Dasar Air Bersih di Kawasan Samota

‘’Kita usulkan 100 sumur bor. Tapi kita belum tahu berapa yang akan dipenuhi oleh pusat. Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat kita,’’ imbuhnya.

Jika dihitung sesuai kebutuhan, kata Khalik, anggaran sebesar Rp20 miliar saja tidak cukup. Tetapi dengan dukungan anggaran dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan usulan anggaran ke pusat. Ia berharap kebutuhan anggaran untuk penanganan krisis air bersih dapat terpenuhi.

Puncak kekeringan di NTB diprediksi Oktober mendatang. Bahkan sampai Desember, diperkirakan beberapa wilayah di NTB masih membutuhkan air bersih. Sehingga darurat kekeringan di NTB ditetapkan sampai Desember mendatang.

Ia mengatakan, kekeringan yang melanda NTB tahun ini memang parah. Namun, NTB bukan satu-satunya daerah yang terdampak kekeringan cukup parah di Indonesia. Disebutkan, ada tujuh provinsi termasuk NTB yang paling parah terdampak kekeringan. Provinsi lainnya yang terdampak parah kekeringan seperti Bali, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten.

Ditanya jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di NTB. Khalik mengatakan antara 5 – 10 liter per jiwa sehari. Jika rata-rata setiap jiwa mendapatkan 5 liter, maka kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di NTB yang sebanyak 674.017 jiwa mencapai 3,3 juta liter sehari. (nas)