Revisi UU Perkawinan Disahkan, NTB Optimis Tekan Pernikahan Dini

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – DPR RI telah mengesahkan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya revisi UU tersebut, batas usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Pemprov optimis, peningkatan batas usia perkawinan ini akan mampu menekan kasus pernikahan dini yang masih cukup tinggi di NTB.

“Harusnya sih begitu (menekan pernikahan dini). Karena UU itu sebagai dasar untuk pelaksanaan berbangsa dan bernegara. Tentunya akan kita sikapi,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, dikonfirmasi di BSLU Mandalika, Jumat, 20 September 2019 siang.

Sebenarnya, kata Wagub, NTB selangkah lebih maju dari UU Perkawinan tersebut. Dalam UU sebelumnya dikatakan batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi NTB sudah punya regulasi sejak zaman kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, jika batas usia perkawinan perempuan minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

“Jadi, kita sejak zaman TGB sudah selangkah lebih maju. Alhamdulillah, dengan adanya pengesahan¬† UU Perkawinan ini memperkuat lagi regulasi yang kita buat. Yang jelas di NTB itu sudah lama, perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun,” ucapnya.

Kasus pernikahan dini di NTB masih cukup tinggi. Berdasarkan data Pemprov dalam NTB Satu Data, kasus pernikahan dini anak usia 10-19 tahun di 10 kabupaten/kota di NTB berada di atas 30 persen sampai 58 persen pada 2018. Seperti Lombok Barat, angkanya 49,89 persen, Lombok Tengah 57,98 persen, Lombok Timur 58,05 persen.

Kemudian Lombok Utara 47,95 persen, Sumbawa Barat 37,81 persen, Sumbawa 37,32 persen, Dompu 34,19 persen, Bima 34,64 persen, Kota Mataram 42,14 persen dan Kota Bima 32,95 persen.

Untuk mencegah pernikahan dini, kata Wagub harus dimulai edukasi dari tingkat dusun lewat posyandu, sehingga, revitalisasi Posyandu menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB dalam empat tahun ke depan.

“Dengan revitalisasi Posyandu, kita bisa kontrol dengan baik dari dusun. Jadi akan ketahuan. Nanti kalau berjalan. Kita lagi set up. Kalau sudah berjalan, kader di laporan bulannya di situ juga ada catatan kalau ada pernikahan di dusun tersebut. Sehingga kita tahu pernikahan dini atau pendewasaan usia perkawinan sukses atau tidak. Dari Posyandu kontrolnya,” katanya.

Melalui revitalisasi Posyandu, lanjut Wagub, akan banyak orang yang akan mengontrol atau mengawasi, sehingga, pengawasan terhadap pernikahan dini akan semakin ketat ke depan.

“Jangan sampai anak umur 15 tahun dibikin KTP-nya umur supaya bisa menikah. Makanya diedukasi. Tanpa edukasi, tak ada artinya kita paksa-paksa sesuatu,” jelasnya.

Pendewasaan usia perkawinan, kata Wagub agar bayi dan ibunya sehat. Mereka yang menikah benar-benar sudah siap secara mental. Apabila ada konflik rumah tangga, tidak sebentar-bentar bercerai. Kemudian secara ekonomi mereka juga sudah  matang. Sehingga ke depan, pendidikan anak-anaknya sampai ke tingkat yang tinggi. (nas)