NTB Borong Empat Penghargaan

Achris Sarwani (Suara NTB/ars)

ROAD map atau peta jalan yang disiapkan untuk mencapai Visi NTB Gemilang dianggap paling tepat untuk NTB. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan, pihaknya terus mendukung dan mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi NTB.

‘’Pada saat kita menyusun naskah teknokratik RPJMD, di awal-awal pemerintahan gubernur saat ini, kami ada di situ. Artinya visi bapak (Gubernur), kami ikut terjemahkan di RPJMD yang disusun bersama. Memang tugas kami di BI, di level provinsi sebagai mitra, advisory, untuk pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi, selain inflasi yang sudah sesuai dengan undang-undangnya,’’ katanya.

Selain itu, Achris Sarwani menyampaikan, di daerah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh gubernur, bupati, dan walikota di setiap daerahnya. BI menjadi wakil di tiap daerah. Anggotanya banyak, anggota paling utama di posisi vertikal adalah Satgas Pangan, Bulog, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan.

Ia menyampaikan, NTB berhasil meraih penghargaan terbaik nasional dengan empat katagori. Yaitu TPID terbaik untuk Provinsi NTB, TPID terbaik untuk kota yaitu untuk Kota Mataram, TPID Kabupaten berprestasi yaitu Kabupaten Lombok Barat, dan satu penghargaan dari menteri perekonomian untuk Kabupaten Sumbawa.

‘’Ini prestasi luar biasa, provinsi lain tidak ada. Apresiasi kami, BI mencatat ini tidak dilakukan provinsi lain. Faktor kemarin (raih penghargaan) kami didatangi langsung dua provinsi dari Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, total 80 orang, dua bupati, Sekda Provinsi, dan beberapa Sekda Kabupaten, belajar kenapa bisa begini,’’ ujar Achris.

Dalam pertemuan dengan rombongan dari dua provinsi tersebut, disepakati bahwa keterlibatan kepemimpinan di level atas bisa mengembangkan ekonomi daerah yang di dalamnya ada inflasi. Karena dalam mengelola inflasi yang paling utama sebenarnya menjaga pasokan, produksi, bisa memproduksi sendiri lebih bagus. Tidak bisa memproduksi, maka mendatangkan. Juga berkaitan dengan kelancaran distribusi.

‘’Kemudian baru harga bisa dijangkau oleh masyarakat, dan terakhir komunikasi, kemampuan Gubernur dan Wagub mengkomunikasikan ke seluruh masyarakat sebuah keniscayaan yang kita rasakan,’’ kata Achris. (ron)