Genap Setahun, Zul-Rohmi Fokuskan Program dan Terapkan e-Kinerja

Zulkieflimansyah - Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Keterbatasan sumber daya memaksa Pemprov NTB untuk tidak bisa meletakkan perhatian penuh pada semua sektor. Maka, beberapa program atau sektor saja yang akan diberi dorongan penuh. Untuk menggarap sektor-sektor tersebut, birokrasi di NTB dikontrol lewat e-kinerja, melalui Balance Score Card (BSC).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menjelaskan, salah satu sektor yang akan mendapatkan perhatian ekstra dari Pemprov NTB adalah Pariwisata.

“Kita tentu tak bisa melupakan pariwisata. Pesan presiden kepada kami berdua, ndak usah banyak yang mau dikerjakan. Fokus beberapa. Kemudian masyarakat kita akan ingat itu,” ujarnya dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Satu Tahun Zul – Rohmi : Membangun Kebersamaan untuk NTB Gemilang” yang digelar di Kantor Harian Suara NTB, Kamis, 19 September 2019 sore.

Menurut Gubernur, pesan Presiden itu ada benarnya. “Ketimbang banyak, tapi tak dirasakan. Jadi tolong pariwisata (dikembangkan). Pariwisata itu yang bussines as usual kita anggap sudah jalan. Tetapi beberapa hal yang kita inginkan, misalnya Mandalika dan MotoGP,” sebutnya.

Kawasan Mandalika dan proyek MotoGP adalah salah satu proyek prestisius yang gaungnya jauh melampaui skala lokal regional. “Tetapi (gaungnya) juga nasional dan internasional. Jadi, persiapan kita membantu memfasilitasi agar Mandalika dan MotoGP selesai pada waktunya. Sehingga 2021 untuk pertama kalinya NKRI menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP yang penggemarnya salah satu paling banyak di dunia,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, beberapa fasilitas mulai digeber. Mulai Januari 2020, jalan by pass LIA – KEK Mandalika mulai dibangun. Kemudian, PT Angkasa Pura telah memastikan bahwa ada dana Rp1,5 triliun untuk perluasan bandara. Pelabuhan-pelabuhan di NTB juga dibenahi. Atensi pemerintah terhadap pariwisata, menurutnya sangat luar biasa.

“Kedua, yang kita inginkan dalam pariwisata, kita punya banyak gili-gili yang branding-nya sudah kelas dunia. Kita punya bayangan apa empat tahun ke depan, bahwa Gili Trawangan dan gili lainnya seperti apa. Jadi roadmapnya harus jelas. Sehingga jangan sampai ribuan orang di Gili Trawangan. Tapi kita tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang besar,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, beberapa gili akan digarap dengan serius. Sehingga, pariwisata di Kawasan Mandalika dan beberapa gili akan menjadi prioritas. Selain gili-gili, NTB juga memiliki Gunung Rinjani. Pesona Rinjani ini tak ada duanya di dunia.

Namun, Rinjani tak boleh kotor. Di sinilah, program zero waste menjadi program yang senafas dengan pariwisata. Selain Rinjani, ada pula Tambora, yang telah menjadi geopark nasional. Ada pula Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) yang kini menjadi cagar biosfer dunia.

Hal yang tak kalah pentingnya soal pariwisata adalah terkait perwujudan destinasi halal. “Branding kita kalau ngomong halal destination adalah Lombok, NTB. Tapi jangan sampai ngomong halal destination, pasar Timur Tengah tak digarap dengan bagus,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, pariwisata ini tak hanya identik dengan pantai, gunung atau air terjun. Untuk memajukan pariwisata, ternyata faktor kemudahan konektivitas ternyata mampu memberikan sumbangsih yang mencengangkan.

Untuk memajukan pariwisata, harus ada penerbangan langsung ke daerah ini. “Kita mengusahakan, bantuan pemerintah pusat Rp10 miliar mensubsidi penerbangan dari Perth – Lombok mulai Juni. Dan data menunjukkan, hadirnya direct flight dari Perth saja sudah mendongkrak kedatangan wisatawan Australia 400 persen. Saya membayangkan betapa banyaknya turis datang ke Lombok kalau ada direct flight Melbourne – Lombok, Sidney – Lombok,” ungkap Gubernur.

Manfaat ekonomi yang dirasakan dari sektor pariwisata pun luar biasa. Karenanya, Bang Zul yakin hotel-hotel di NTB tidak akan keberatan urunan untuk membiayai subsidi penerbangan guna mendatangkan wisatawan dari luar negeri. “Kalau APBD terbatas, pemerintah pusat tak mau menginjeksi lebih banyak. Untuk memberikan subsidi pada penerbangan.Awal-awal perlu dikasi perhatian,” serunya.

Gubernur malahan mengungkapkan, wisatawan paling banyak yang datang ke NTB ternyata bukan orang Eropa, ataupun Amerika. Melainkan dari Malaysia.

“Karena ada direct flight dari Malaysia. Tapi promosi pariwisata kita buat orang Malaysia masih sedikit. Kita masih menyiapkan semua destinasi kita buat orang barat.Padahal yang datang ke tempat kita ternyata Malaysia. Pernahkah ada event, buat welcome orang Malaysia? Kita bule oriented betul. Padahal dari data yang ada, yang paling banyak turis Malaysia,” ujarnya sembari menegaskan, konsep halal destination bisa diwujudkan dengan memoles islamic center menjadi ikon destinasi halal yang luar biasa.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP
Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP

Kontrol Kinerja Lewat BSC

Meskipun program sudah terfokus, namun jika birokrasi yang menjalankannya tidak terkontrol, hal itu tetap tidak akan maksimal. Untuk tujuan ini, Pemprov NTB sudah memiliki mekanisme kontrol yang berbasis e-kinerja. Yaitu, menggunakan balance score card (BSC). BSC dipakai untuk memastikan kinerja OPD dalam mengeksekusi program benar-benar dinilai secara objektif.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB berencana akan mengembangkan BSC untuk memonitor pelaksanaan program-program strategis yang sumber pembiayaannya dari APBN, BUMN maupun APBD.

“Dalam e-kinerja, kita bisa melihat indikator-indikator utama yang menjadi tugas-tugas selama lima tahun ke depan. Ada 15 indikator kinerja utama,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dalam diskusi tersebut.

Ardhi menjelaskan para pejabat struktural  yang berada di  46 OPD lingkup Pemprov NTB akan terpantau kinerjannya lewat e-kinerja menggunakan BSC. Ia mencontohkan capaian e-kinerja 46 OPD Pemprov sampai Agustus lalu rata-rata hijau. Artinya, capaian kinerja OPD rata-rata berada di atas 80 persen.

Meskipun begitu, ada juga OPD yang kinerjanya kuning dan merah. Misalnya, OPD yang kinerjanya merah pada bulan Juli, yakni RSJ Mutiara Sukma. Pada bulan Juli, kinerjanya merah karena capaiannya 43,68 persen.

Lewat BSC, diketahui penyebab merahnya kinerja RSJ Mutiara Sukma. Di RSJ Mutiara Sukma ada satu Sub Bagian dan tiga seksi. Yakni, Subbag TU, Seksi Pelayanan Medik, Seksi Penunjang Medik dan Seksi Keperawatan. Setelah dilihat lewat BSC, ternyata ada eselon IV yang belum melaporkan kinerjanya pada bulan bersangkutan.

“Setiap melaporkan capaian kinerja, maka eselon IV harus melampirkan bukti. Contoh, SK gubernur selesai. Maka SK discan dan diupload di sistem. Kalau sudah betul, maka eselon III memverifikasi. Terakhir, eselon II memvalidasi,” jelas Ardhi.

Setelah divalidasi oleh pejabat eselon II,  tidak bisa langsung diterima di sistem. Tetapi Bappeda akan melakukan kroscek. Ketika itu betul sesuai kondisi lapangan, maka Bappeda akan menyetujui, sehingga capaian OPD akan muncul di sistem.

“Dengan BSC ini, maka Gubernur, Wagub, Sekda, Inspektorat dan Bappeda. Dan kami sedang kembangkan untuk Asisten I, II dan III kita berikan password sesuai OPD yang menjadi koordinasinya. Tetapi hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengubah-ubah,” jelasnya.

Lewat aplikasi BSC ini, kata Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini, betul-betul melatih kejujuran dan mengungkap dengan cepat  persoalan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga akan segera diambil tindakan apabila ada kendala yang dihadapi.

BSC juga akan meningkatkan kualitas pengawasan melekat atasan terhadap terhadap bawahannya. Dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antarpejabat dalam satu OPD. Ardhi mengatakan BSC ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan tujuh tahun baru bisa berjalan bagus. Sedangkan di  Pemprov NTB baru berjalan tujuh bulan.

Dalam rangka mengendalikan program strategis, Bappeda juga sedang menyiapkan dashboard seperti pengawasan kegiatan pelaksanaan APBD seperti ini. Namun khusus untuk program strategis.

“Jadi mengendalikan bukan saja APBD. Tetapi juga APBN, BUMN seperti Angkasa Pura. Bagaimana pencapaian targetnya. Sehingga pak Gubernur bisa mengecek. Misalnya AP berjanji memperpanjang landasan pacu, memperluas taxiway, terminal bandara. Akan kita masukkan di sini. Kemudian target waktunya kapan,” katanya. (aan/nas)