Satu Tahun Kepemimpinan Zul – Rohmi, Pemprov Efektif Terapkan BSC Ukur Kinerja Pejabat

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul – Rohmi), pada 19 September 2019. Pemprov akan mulai efektif menerapkan Balance Score Card (BSC) untuk mengukur kinerja pejabat struktural eselon IV, III dan II beserta seluruh ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjelaskan, dalam masa ujicoba penerapan BSC beberapa bulan terakhir, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa menggunakan BSC. Namun, OPD masih kurang dalam pengungkapan proses kegiatannya.

‘’Misalnya tadi, ada (kegiatan) yang tidak tercapai. Itu ada pembangunan  fasilitas, kendalanya apa? Itu eselon IV harus mengisi kendalanya apa? Solusinya apa? Di situ atasannya yang memberikan petunjuk, solusinya apa? Itu yang belum terisi, belum terungkap,’’ kata Ardhi dikonfirmasi usai jeda rapat pimpinan (Rapim) yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, 17 September 2019 sore.

Lewat aplikasi BSC, kinerja seluruh OPD lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan program-program unggulan dalam APBD 2019 akan terlihat. Output kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD dapat dilihat outputnya setiap saat. Evaluasi dilakukan tiap bulan.

Dari evaluasi yang dilakukan gubernur dalam rapim tersebut, kata Ardhi, memang ada catatan yang harus menjadi perhatian OPD. Nantinya akan ada lima OPD yang akan menjelaskan kinerjanya di aplikasi BSC. Untuk memastikan bahwa  Kepala OPD betul-betul mengawasi bawahannya.

Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan, pengukuran kinerja pejabat menggunakan metode BSC masih dalam tahap pembelajaran dalam beberapa bulan terakhir. Penggunaan metode BSC untuk mengukur kinerja pejabat akan benar-benar efektif diterapkan dan segera di-launching.

Dalam menggunakan metode BSC, pengisian capaian output jangan sampai hanya kelihatan hijau atau 100 persen. Tetapi kinerja secara kuantitatif kecil. Hal seperti ini, kata Ardhi jangan sampai terjadi. Karena OPD dalam mengisi capaian output kinerja sesuai APBD yakni sesuai DPA masing-masing OPD.

Dijelaskan, dalam pengisian capaian output kegiatan dilakukan evaluasi secara berlapis. Pertama, capaian output diisi oleh pejabat eselon IV, dikoreksi/validasi oleh pejabat eselon III. Kemudian disetujui oleh Kepala OPD.

‘’Nah, sebelum masuk di output capaian itu,  akan divalidasi oleh Bappeda untuk melihat sesuai target,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Ardhi mengatakan penggunaan BSC untuk menghilangkan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan menggunakan BSC, visi dan misi pembangunan yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa sinkron dengan Rencana Strategis (Renstra).

‘’Itulah makanya BSC itu didorong oleh Pak Gubernur. Itu salah satu alat menurut penilaian Pak Gubernur, bahwa itu untuk mensikronkan antara RPJMD dengan Renstra,’’ kata Ardhi.

Dengan menggunakan BSC, dapat memastikan kinerja masing-masing OPD secara faktual sesuai dengan rencana. BSC merupakan salah satu alat pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur mengontrol kinerja masing-masing OPD.

Semua kegiatan-kegiatan OPD secara alamiah langsung menuju pada impact yang diharapkan dari target-target yang ada di dalam indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci RPJMD. Hal inilah yang sedang diuji di Bappeda.

‘’Sinkronisasi bahasa besarnya. BSC itu adalah alatnya, salah satu alat. Yang untuk dunia usaha, private sector memang menunjukkan keberhasilan mencapai kinerja,’’ terangnya.

BSC merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat. Serta dapat diterapkan  tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga untuk sosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menyampaikan terobosan baru Pemprov ini ke Menteri PANRB, Syafruddin di Jakarta beberapa waktu lalu. Penerapan E-Kinerja berbasis BSC ini merupakan terobosan baru di NTB dalam upaya untuk mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program yang ada di lingkup Pemprov NTB.

Melalui BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau. Kepala daerah setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD. Demikian juga para Kepala OPD, dapat memantau kinerja bawahannya. Sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.