Kemarau Berlanjut, NTB Darurat Kekeringan

Hamparan lahan kering di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara yang tidak bisa digarap untuk pertanian akibat krisis air irigasi. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kemarau yang berlanjut hingga September, mengubah kebijakan pemerintah daerah. Pemda dan Pemkot meningkatkan status siaga darurat menjadi darurat kekeringan. Setelah peningkatan status itu, Gubernur pun menetapkan Provinsi NTB darurat kekeringan.

Dinaikkannya status siaga menjadi darurat itu menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik setelah melihat kebijakan masing-masing kota dan kabupaten terdampak. Pemkab melalui BPBD setempat yang tadinya menetapkan status siaga, menaikkan menjadi darurat kekeringan.

‘’Ada memang daerah yang masih siaga darurat seperti Lotim. Tapi kita sudah keluarkan SK Gubernur, bahwa NTB darurat kekeringan,’’ kata Kepala H. Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Jumat, 13 September 2019.

Daerah yang sudah meningkatkan status jadi darurat kekeringan sesuai data tanggal 4 September 2019 diantaranya, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Sementara Kota Bima, Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih tetap dengan status siaga darurat kekeringan air bersih.

Namun menurut Khalik, dengan status darurat kekeringan pada enam daerah tadi, cukup menjadi syarat Gubernur NTB mengeluarkan SK darurat  kekeringan.

Selanjutnya, dengan dasar SK itu, pihaknya sedang mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Pemprov NTB.  Anggaran yang tidak disebutkan jumlah usulannya itu, dihajatkan untuk membantu operasional kerja BPBD, baik untuk Provinsi NTB,  kabupaten maupun kota terdampak.

Baca juga:  Kemarau Panjang, Warga Rebutan Air Bersih

Dana BTT ini dipastikannya sudah dibahas Kamis (12/9) lalu oleh Penjabat Sekda NTB, Dr.Ir.H. Hiswandi, M.Si dan diharapkan segera terealisasi.

‘’Kita harapkan segera dicairkan. Karena kondisi sudah sangat membutuhkan gerak cepat kita.  Banyak masyarakat membutuhkan bantuan air bersih,’’ ujarnya.

Dalam situasi saat ini menurut Khalik, mustahil mengandalkan Pemda kabupaten dan kota, khususnya BPBD masing-masing daerah. Alasannya, terbatas armada untuk distribusi air, diperparah dengan minimnya anggaran untuk penanganan darurat kekeringan. Kekurangan sarana dan prasarana  (Sarpras) yang paling dirasakan adalah mobil tangki untuk distribusi air. Bahkan ada BPBD yang tidak memiliki mobil tangki, sehingga harus berkoordinasi dengan PDAM setempat.

‘’Sementara kondisinya di kabupaten dan kota sangat terbatas kemampuan mereka. Sehingga provinsi harus segera intervensi,” tandasnya.

Terpisah, Forecaster on Duty BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Restu Patria Megantara menjelaskan, pada dasarian I September 2019, tidak ada hujan mengguyur NTB.  Hari Tanpa Hujan  (HTH) berturut turut umumnya dalam kategori kekeringan ekstrem lebih dari 60 hari hingga  149 hari.

‘’HTH kategori kekeringan ekstrem lebih dari 60 hari  terjadi pada 77 persen wilayah NTB,’’ kata Restu.

Baca juga:  Kurangi Dampak Kekeringan, Bank NTB Syariah Distribusikan Air Bersih Selama Sebulan

Data itu berdasarkan  pantauan 84 pos pemantau hujan, dari 108 data pos di NTB.  HTH terpanjang terpantau di pos hujan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang 149 hari.

BMKG pun mengeluarkan peringatan dini kekeringan untuk wilayah dengan kriteria HTH ekstrem, seperti   Lombok Barat untuk kecamatan Sekotong , Lembar, Narmada, Lingsar, Gerung, Batu Layar.  Lombok Utara untuk Kecamatan Gangga, Tanjung, Bayan, Pemenang.  Lombok Tengah  di Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah.

Lombok Timur untuk Kecamatan Sambelia, Pringgabaya, Terara ,SakraBarat, Sukamulia, Masbagik, Swela, Keruak, Jerowaru. Sementara di   Sumbawa Barat untuk Kecamatan Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Maluk,  Sekongkang ,Poto Tano, Seteluk, Sumbawa di Kecamatan Alas Barat, Lape, MoyoHulu, Moyoilir, Sumbawa, BatuLanteh, Buer, OrongTelu ,Alas, Labangka, Plampang, Lunyuk, Moyo Utara, Utan, Labuhan Badas.

Di Kabupaten Dompu, terpapar kekeringan di Kecamatan Pajo, Hu’u,Kilo,Kempo,Woja,Manggalewa. Kemudian Pekat dan Dompu. Sementara Kabupaten Bima utuk Kecamatan Sape, Palibelo, Woha, Bolo, Wawo, Belo, Wera, Madapangga, Lambitu ,Lambu, Soromandi, Tambora, Langgudu, Palibelo, termasuk Kecamatan Donggo.  Kondisi sama di Kota Bima, untuk Kecamatan  Raba, Asakota, Rasane Timur. (ars)