Nama Pansel Sekda Belum Final

Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah (Sekda)  NTB terus berproses. Nama-nama anggota Pansel JPT Madya masih belum final.

Pemprov NTB sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk permintaan satu nama pejabat eselon I yang akan dijadikan Pansel JPT Mandya Sekda NTB. Sementara itu, masa jabatan Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si akan berakhir 13 September 2019, sesuai Perpres No. 3 Tahun 2018.

‘’Nama pejabat dari Kemendagri yang akan jadi Pansel sedang berproses di Kemendagri. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada jawaban dari Kemendagri. Baru kita melangkah ke proses selanjutnya,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 11 September 2019 siang.

Ia menyebutkan, Pansel Sekda NTB yang dibentuk sebanyak lima orang. Satu orang dari unsur Kemendagri dan empat orang pakar atau akademisi. Namun, Fathurrahman masih enggan membeberkan nama-nama pakar yang akan menjadi Pansel. Karena saat ini masih belum final dan sedang berproses.

Baca juga:  Dilantik Sebagai Sekda, Hasan Basri Pasang Target

Setelah keluar nama pejabat dari Kemendagri yang akan menjadi Pansel Sekda NTB, Fathurrahman mengatakan pihaknya akan langsung konsultasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah mendapat rekomendasi KASN, barulah akan dibuka pendaftaran calon Sekda NTB.

‘’Mudah-mudahan bisa paralel konsultasi dengan KASN. Setelah ada ini (nama pejabat dari Kemendagri)  langsung kita ke KASN. Nanti akan dikonsultasikan nama-nama anggota Pansel tersebut,’’ terangnya.

Nantinya KASN akan menilai nama-nama anggota Pansel yang diajukan Pemprov NTB. KASN akan melihat daftar riwayat hidup masing-masing anggota Pansel dan bidang keilmuannya.

Terkait dengan masa jabatan Penjabat Sekda NTB,Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si yang akan berakhir karena sudah genap tiga bulan. Fathurrahman mengatakan tentunya sudah ada langkah dari Kemendagri. Sesuai Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah Pasal 5 ayat 3 bahwa  masa jabatan Penjabat Sekda paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Baca juga:  Kepala Bappenda Pendaftar Pertama Calon Sekda NTB

‘’Artinya, sesuai dengan aturan Kemendagri punya kewenangan untuk itu. Artinya, memperpanjang juga tidak ada persoalan. Tergantung dari Kemendagri,’’ kata Fathurraman.

Apakah ada usulan dari gubernur terkait nama-nama Penjabat Sekda? Fathurrahman mengatakan secara formal memang tidak diatur. Kewenangan penunjukan Penjabat Sekda setelah tiga bulan terlampaui, berada di Kemendagri.

“Setelah terlampaui tiga bulan, Sekda definitif belum dihasilkan maka kewenangan menunjuk lagi Penjabat Sekda ada di Kemendagri,” jelasnya.

Fathurrahman menjelaskan sesuai dengan Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Bahwa memang dalam satu pasal di Perpres tersebut mengatakan masa jabatan Penjabat Sekda paling lama tiga bulan jika terjadi kekosongan Sekda.

Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan. Perpres ini menyebutkan, menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan. (nas)