Aset Wanprestasi, BPKP Dorong Peran Audit Inspektorat

Lahan milik Pemprov NTB di Jalan Bung Karno Mataram bekas bangunan instansi kesehatan. Di atas lahan ini direncanakan pembangunan NTB Convention Center (NCC)  namun pihak ketiga wanprestasi. (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aset wanprestasi yang dikelola pihak ketiga juga jadi atensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua institusi ini membahas khusus aset bermasalah Pemprov NTB dan didorong untuk segera dilakukan inventarisasi.

‘’Memang beberapa kali koordinasi dengan KPK soal ini,’’ kata Kepala  BPKP RI Perwakilan NTB, Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo kepada Suara NTB, Selasa, 10 September 2019.  Hasil koordinasi itu sudah diteruskan ke Pemprov NTB agar segera ditindaklanjuti.

Menurut Agus, untuk penuntasan aset bermasalah harus segera dilakukan inventarisasi, ditindaklanjuti dengan review. Selanjutnya, Pemprov harus bisa memilah sesuai aspek akuntabilitas. Inspektorat Provinsi NTB sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didorong ada di depan untuk proses inventarisasi dan memastikan tidak jadi temuan berlanjut.

‘’Tentunya, yang lebih tahu mengenai aset Pemprov yang bermasalah adalah Pemprov NTB itu sendiri. Sehingga kami mendorong APIP Pemprov NTB untuk bisa menjalankan peran assurance dan consulting-nya,’’ saran Agus.

Peran quality assurance atau monitoring dan pemeriksaan aset ini menurutnya dapat membantu Gubernur NTB menemukan solusi atas masalah aset yang berkepanjangan.

Baca juga:  Aset Pemprov di Gili Trawangan 23 Tahun Ditelantarkan Investor

Ditambahkan Agus, Pemprov NTB seyogyanya melakukan inventarisasi aset bermasalah dan melakukan kajian dari aspek legal. Dalam kasus lahan wanprestasi di Kota Mataram maupun Gili Trawangan, APIP ataupun BPKP bisa melalukan audit jika ada indikasi merugikan keuangan negara atau daerah. lebih dari itu, dapat juga perbaikan tata kelola aset.

‘’Kalau kita (BPKP, red) diminta untuk inventarisasi atau pun review tentu akan kita lakukan,’’ tandasnya.

Ditanya lebih jauh soal peluang audit investigasi untuk menemukan kerugian daerah dalam aset wanprestasi ini, menurut Agus perlu kajian regulasi dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Menurutnya, harus dilihat konteks wanprestasi yang berarti perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya. ‘’Mesti dilihat perjanjiannya seperti apa? Ada pasal denda, misalnya. Atau eksekusi jaminan, jadi agak ke keperdataan,’’ ujarnya.

Jika ingin lebih jauh, maka harus dilihat dan dikaji konteks wanprestasi sehingga ditemukan simpul persoalan.  Sebagaimana aset Pemprov 40 hektar di Gili Trawangan, “digantung” dengan  Hak Guna Usaha (HGU) selama 70 tahun namun wanprestasi. Pemprov tidak dapat apa apa. Sementara perputaran uang terus mengalir di atas lahan karena dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan perdagangan.

Baca juga:  Soal Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Pertimbangkan Dua Opsi

Terkait  gambaran itu, ditambahkan  Kepala BPKP, harus dicek potensi masalah pada perjanjinannya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si menegaskan, inventarisasi aset bermasalah itu sudah dilakukan, bahkan saat ini sedang dalam proses update data.

‘’Update data, jika ada penyusutan dan lain lain, sehingga terus dilakukan inventarisir,’’ tandasnya.

Sebagai APIP, katanya, tentu akan dilakukan audit jika terdapat indikasi munculnya potensi kerugian negara atau kerugian daerah dalam macetnya proses pengelolaan aset.

‘’Lebih-lebih, saat ini tata kelola aset bagian dari rencana aksi KPK untuk pembenahan,’’ pungkasnya.

Sebagai gambaran, pada Juni 2013 lalu, Pemprov NTB menandatangani MoU dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di lahan Jalan Bung Karno Mataram. Perjanjian sama dengan PT Varindo Lombok Inti (VLI) untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada  lahan eks rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB. Lokasi lahan di wilayah Karang Jangkong, Kota Mataram. Namun sampai saat ini belum dikelola sehingga  berstatus wanprestasi. (ars)