Gubernur Pimpin Rapat Bahas Persoalan Aset Gili Trawangan

Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

Persoalan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, Selasa, 3 September 2019 lalu. Kepolisian dan Kejaksaan memberikan sejumlah opsi yang dapat dilakukan Pemprov NTB terkait lahan yang sudah ditelantarkan investor lebih dari 23 tahun tersebut.

Rakor Forkopimda tersebut dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Dihadiri bupati/walikota dan pimpinan kepolisian, kejaksaan dan pimpinan daerah lainnya.

‘’Salah satu materi yang dibahas terkait masalah GTI. Itu memang perlu tindaklanjut atau follow up dari rapat kemarin,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 5 September 2019.

Beberapa opsi terkait penyelesaian persoalan lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut menjadi catatan masing-masing pihak untuk segera mengambil langkah strategis. Menurut Irnadi, langkah-langkah strategis yang akan diambil menyelesaikan persoalan aset di Gili Trawangan tersebut akan terus dipantau gubernur.

Baca juga:  Ironi Ikon Wisata Dunia, Gili Trawangan Tak Punya Toilet Representatif

‘’Opsi-opsi itu tentu menjadi catatan masing-masing pihak untuk segera mengambil langkah strategis yang akan terus dipantau Pak Gubernur,’’ kata Irnadi.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan bahwa memang ada beberapa saran dan masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Saran dan masukan tersebut menjadi perhatian Pemprov NTB.

Apakah

ada opsi untuk memutus kontrak kerja sama dengan PT. GTI? Irnadi mengatakan ia belum bisa menjawab. Karena itu kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola aset.

‘’Pemda dalam hal ini Pak Gubernur akan mempertimbangkan opsi-opsi terbaik untuk bagaimana kemaslahatan masyarakat,’’ terangnya.

Intinya, kata Irnadi, persoalan aset Pemprov yang berada di Gili Trawangan salah satu topik yang dibahas dalam rakor Forkopimda NTB tersebut. Artinya, Pemda tetap fokus menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga:  Ironi Ikon Wisata Dunia, Gili Trawangan Tak Punya Toilet Representatif

‘’Saya yakin pihak terkait akan mengambil langkah. Itu butuh pendalaman lagi. Aset yang memang butuh ditertibkan, akan ditertibkan oleh Pemprov,’’ tandasnya.

Diketahui, perjanjian kerja sama pengelolaan aset antara Pemprov NTB dengan PT. GTI menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov NTB 2018. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam menyatakan Pemprov berpeluang memutus kontrak kerja sama dengan PT.GTI yang telah diberikan mengelola lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Namun, sampai 20 tahunan, aset daerah tersebut belum juga dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kerja sama pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan menjadi catatan BPK lantaran jangka waktu kerjasamanya cukup lama, yakni 70 tahun. Selain itu, kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut juga sangat minim, hanya Rp30 juta setahun. (nas)