PPK Klarifikasi Dana Bank Sampah Rp 1,5 Miliar

Ilustrasi dokumen anggaran (sumber foto : maxpixel)

Mataram (Suara NTB) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program NTB Zero Waste menyampaikan klarifikasi soal dana yang mengalir ke bank sampah senilai Rp1,5 miliar.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (LHK) Provinsi NTB hanya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun rancangan teknis kegiatan, namun tidak mengendalikan anggaran.

PPK program NTB Zero Waste,  Sahru Zali dihubungi di ruangannya, Rabu, 4 September 2019, sumber anggaran dan pengelolaan bukan jadi kewenangannya. Sepenuhnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (LHK) Provinsi NTB ini mengaku hanya menerima usulan dari Bank Sampah selaku pengelola. Bank Sampah, katanya, mengajukan anggaran melalui proposal dengan nilai permintaan bantuan Rp1,7 miliar.

‘’Tapi yang disetujui Rp1,5 miliar. Tapi semuanya itu ada di BPKAD. Kami hanya susun peraturan teknisnya saja,’’ ujar dia.

Sahru juga menyebutkan, sesuai rekomendasi hasil kajian teknis hibah Bansos untuk progam zero waste, Bank Sampah Bintang Sejahtera mengajukan usulan untuk beberapa kegiatan. Seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat senilai Rp247.500.000, pendampingan 50 bank sampah senilai Rp 97.500.000. Aplikasi online bank sampah senilai Rp 125.000.000. Bantuan untuk 50 kelompok Bank Sampah binaan masing masing Rp 10.000.000, sehingga total menjadi Rp 500.000.000.

Baca juga:  Kejaksaan Mulai Selidiki Proyek Bank Sampah

Kemudian bantuan sarana dan prasarana Rp 15.600.000 dikali 50 kelompok sehingga menjadi total Rp 780.000.000. Bantuan ini berupa gudang, gerobak, karung, timbangan. Dari total  pengajuan Rp1,7 miliar setelah dirasionalisasi menjadi Rp1,5 miliar.  Bantuan itu untuk 50 kelompok di Pulau Lombok.

Sejauh ini ia belum menerima surat panggilan apapun dari Kejaksaan Tinggi NTB soal laporan tersebut. Namun sepenuhnya ia menyerahkan prosesnya ke Kejaksaan untuk memproses laporan itu. Ia pun mengaku tidak menyangka ada laporan dugaan masalah pada program zero waste tersebut, karena baru setahun dimulai.

Sahru kemudian mengklarifikasi posisinya pada program program tersebut  hanya sebagai  PPK pengganti. Saat usulan dan anggaran dicairkan, masih jabatan PPK sebelumnya, Dr. Fatoni.

Baca juga:  Kemenko Maritim Soroti Persoalan Sampah

Sehingga ia mengaku tidak tahu soal teknis lebih jauh soal program tersebut, terlebih soal anggaran karena sepenuhnya ada di BPKAD.

Mengenai bantuan  tahun 2019 untuk item proyek yang sama senilai Rp 2,5 miliar, dipastikannya anggarannya belum turun. Masih dalam proses kajian dan telaah, namun untuk RAB sudah disusun. Bantuan itu akan diperuntukkan bagi 74 kelompok yang terbesar di Pulau Sumbawa, dengan nilai Rp10 juta per kelompok. “Jadi bergilir, kalau tahun 2018 di Pulau Lombok, tahun ini di Pulau Sumbawa,” jelasnya. Penganggaran menurutnya masih dengan pola sama, sepenuhnya ada di BPKAD.

Sebelumnya, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengakui sudah ada klarifikasi awal ke PPK. Namun itu sebatas permintaan informasi awal untuk mendapat gambaran soal kasus itu. Sementara untuk proses formalnya, akan dilayangkan surat panggilan, termasuk pihak pihak yang terkait dengan aliran dana Rp1,5 miliar itu. Termasuk indikasi aliran dana ke oknum Caleg. (ars)