Catatan BNPB, Lima Daerah Belum Validasi Data Anomali

Pertemuan Irtama, Sestama, Karo Keuangan BNPB RI bersama Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi catatan pada sejumlah daerah terdampak gempa  karena belum tuntas melakukan validasi data anomali korban gempa. Sementara daerah yang sudah tuntas hanya dua, Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Hal itu terungkap dalam pertemuan BPBD NTB dengan Sekretaris Utama dan Inspektorat Utama BNPB yang berlangsung di Mataram, Jumat, 6 September 2019 lalu.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik didampingi Tim Pengendali Kegiatan (TPK) rehab rekon pascabencana gempa. Hadir juga Karo Keuangan BNPB dan PJOK Dana Siap Pakai (DSP).

Ahsanul Khalik menyebut, sesuai hasil pertemuan, disimpulkan beberapa poin sesuai yang dilaporkan pihaknya. Daerah yang sudah tuntas melakukan validasi data anomali adalah KSB dan Lombok Timur. Dua daerah itu sudah tuntas ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh BNPB, selanjutnya tinggal pencairan untuk bantuan tambahan sesuai perbaikan data anomali.

Sementara lima daerah lainnya belum dilakukan verifikasi, didorong agar dipercepat.

Baca juga:  Semangat Persaudaraan Jadi Modal Utama Masyarakat NTB

‘’Untuk KLU, Lobar, Loteng, Sumbawa dan Kota Mataram, belum dilakukan verifikasi oleh Irtama. Karena data yang dikirim masih di Pimpinan BNPB,’’ ujar Khalik.

Terkait ini, agar kabupaten dan kota dimaksud segera mengirimkan hasil validasi data anomalinya. Di mana data  itu sesuai penetapan Surat Keputusan (SK)  Bupati dan Walikota yang sudah diterbitkan. ’’Agar diserahkan hasil validasi ke Irtama BNPB RI pada kesempatan pertama,’’ sarannya.

Diharapkan hasil validasi ini sesegera mungkin dituntaskan. Sebab data itu jadi bahan untuk pengeluaran surat ijin penggunaan kembali dana yang sudah ditarik dari rekening BPBD Kabupaten dan Kota.

‘’Dengan data itu, akan jadi penambaham kekurangan anggaran bantuan stimulan dari data tambahan hasil validasi data anomaly,’’ ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BNPB  memberikan peringatan kepada pemerintah daerah di NTB agar segera menuntaskan masalah data anomali korban gempa.  Seharusnya  data itu tuntas pada Juni 2019 lalu, namun hingga Agustus  tak kunjung beres.

Baca juga:  Dana RTG Mengendap Rp381 Miliar

‘’Pemerintah pusat sudah wanti wanti. Jika tidak sampai selesai 2019 ini, banyak yang jadi persoalan. Karena memang banyak yang belum dapat bantuan. Ini masalah paling krusial,’’ kata Ahsanul Khalik sebelumnya.

Ia mengingatkan kembali kepada masing- masing daerah yang sampai saat ini belum juga tuntas melakukan validasi data anomali. Seperti warga yang belum dapat bantuan seharusnya segera dilakukan input.

‘’Ini jadi salah satu kelemahan kita. Harusnya selesai Juni kemarin, ini sudah Agustus. Kemarin KLU dan Lotim sudah janjikan awal Agustus, tapi sampai hari ini belum,’’ ungkapnya.

Diketahuinya, pelaksana teknis untuk validasi data anomali adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Mereka mengecek dan mendata korban yang belum termasuk penerima manfaat, baik berdasarkan temuan maupun laporan fasilitator. Menaikkan grade yang tadinya rusak ringan atau sedang, menjadi rusak berat. Begitu juga sebaliknya.  Data anomali ini kecenderungan terkait dengan kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia).   (ars)