Harapan-harapan Terhadap Para Anggota DPRD NTB Baru

0
Ahsanul Khalik dan Azis Bagis (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB yang baru,  telah dilantik Senin, 2 September 2019 kemarin di Gedung DPRD NTB. Banyak harapan yang  digantungkan pada wakil rakyat yang baru. Mulai dari persoalan ekonomi, hingga soal penyusunan sistem untuk menanggulangi potensi bencana NTB yang masih butuh banyak perhatian dan pembenahan regulasi.

Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Azis Bagis menaruh harapan besar agar para wakil rakyat yang duduk di DPRD NTB dan baru dilantik kemarin. Azis berharap pembawa aspirasi rakyat ini memiliki pemahaman yang luas tentang ekonomi mikro dan makro.

Ekonomi mikro dan makro ini mencakup banyak hal tentang persoalan-persoalan mendasar bagi ekonomi masyarakat. Demikian juga tentang kebijakan-kebijakan serta terobosan yang harus dilahirkan untuk menjawab segala persoalan ekonomi dalam mendukung pembangunan NTB.

Pertama, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB ini, para anggota dewan harus mengikuti perkembanagn ekonomi makro, yang indikator – indikatornya bersifat lebih makro. Baik dalam skala lokal daerah, nasional dan internasional.

‘’Sekarang bukan barang sulit untuk mengaksesnya. Tinggal klik,’’ katanya. Sehingga para anggota dewan mengetahui perkembanagn ekonomi makro. Ekonomi makro terus berkemang. Dengan mengikuti perkembangan tersebut menurutnya akan lebih baik dan mudah bagi para legislator dalam melahirkan kebijakan-kebijakan, atupun hal-hal yang bersifat legislasi.

‘’Karena dilatarbelakangi oleh pemahaman dia tentang ekonomi mikro,’’ ujarnya.

Dengan demikian, apa yang menjadi aspirasi masyarakat NTB ini dapat dijawabnya. Yang paling mendasar saat ini terkait lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Seperti diketahui, lapangan kerja dari pemerintah sangat terbatas. Swasta juga demikian.

Di dalam ekonomi mikro, bagaimana para anggota dewan dapat mencari terobosan-terobosan yang bisa dipenuhinya harapan masyarakat luas ini tentang lapangan kerja.

‘’Mungkin dia harus ikut mendorong tumbuh kembangnya industri-industri kecil, menengah yang ada di NTB. Kemudian bagaimana dia juga ikut menstimulasi investasi luar. Singkatnya lapangan pekerjaan itu menjadi harapan banyak masyarakat,’’ katanya.

Pemda juga tak sepenuhnya mampu menjawab persoalan ini.  ‘’Di sinilah peran anggota dewan ikut memikirkan jalan keluarnya. Sebagaimana dia dipilih masyarakat untuk menjawab harapan masyarakat pemilihnya.’’

‘’Lapangan pekerjaan ini sangat mendesak. Bayangkan anak SMK saja tidak bisa bekerja. Kan lucu. Ini yang mesti dicari tahu persoalannya. Padahal lulusan SMK disetting lebih cepat mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan yang dimilikinya. Tapi kok bisa tidak memenuhi itu. ini persoalan ekomomi mikro yang harus dijawab,’’ ujarnya.

Lalu soal ekonomi makro. Sebagai kebijakan ekonomi yang dilahirkan oleh pemerintah.  Misalnya yang berkaitan dengan tingkat inflasi. Adanya kenaikan dan turunnya harga-harga kebutuhan pokok.

‘’Dia harus mengerti kenapa tiba-tiba harga naik, atau kenapa tiba-tiba harga turun. Dan apa solusinya? Para anggota dewan sudah harus tahu. Karena anggota dewan ini adalah yang terpilih, terpelajar dan sudah matang. Semua hal bisa dilakukan dengan baik untuk menjawab tantangan ekonomi di daerah,’’ katanya.

Perhatikan Sistem Kebencanaan

Dilantiknya 65 anggota legislatif DPRD NTB masa jabatan 2019-2024 diharapkan membawa angin segar bagi kemajuan pembangunan daerah. Salah satunya terkait penyusunan sistem untuk menanggulangi potensi bencana NTB yang masih butuh banyak perhatian dan pembenahan regulasi.

Untuk itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos,MH mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kebencanaan mengharapkan, anggota Dewan yang baru bisa memberikan dukungan yang cukup bagi pembenahan sistem kebencanaan di NTB. ‘’Semoga Dewan terpilih memberikan perhatian yang khusus terhadap kebencanaan di NTB,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin, 2 September 2019 di Mataram.

Diterangkan Ahsanul, NTB memiliki potensi kebencanaan yang cukup besar mengingat posisinya yang berada tepat di jalur cincin api. Dari 16 jenis bencana yang ada, 11 diantaranya sangat mungkin terjadi di NTB. ‘’Kami sangat berharap kita bisa bersinergi,’’ ujar mantan Kadis Sosial NTB tersebut.

Sebagai OPD yang membidangi kebencanaan, Ahsanul menerangkan pihaknya secara aktif akan memberikan masukan-masukan dan harapan-harapan kepada anggota dewan yang baru. Ahsanul sendiri merasa optimis dewan yang baru saja dilantik pada  Senin, 2 September 2019 itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan Pemprov NTB.(bul/bay)