Siapkan Fondasi Membangun Industri

Farid Faletehan - Khairul Ihwan - Andi Pramaria - H.Agus Talino (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Industrialisasi berbasis produk pertanian menjadi salah satu fokus Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah lima tahun ke depan. Pemprov NTB kini tengah membangun fondasinya. Diawali  dengan pemetaan (mapping) Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini.

HAL tersebut mengemuka dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’Sinergi Membangun Industri di NTB’’ yang dilaksanakan di Ruang Redaksi Harian Umum Suara NTB, Kamis (29/8). Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si, Direktur Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB, M. Khairul Ihwan, MT, Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, Ketua Kadin NTB, Ir. H. L. Herry Prihatin dan Pemerhati Ekonomi NTB, Dr. M. Firmansyah, SE, M.Si.

Dari kabupaten/kota, hadir Kadis Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, Kadisperindag Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si, Kadisperindag Lombok Barat, Agus Gunawan, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima, H. Arifudin, Kabid Industri pada Diskop UMKM Perindag Sumbawa, Andi Kusmayadi dan Kabid IKAH Disperindag Lombok Timur, Sumaryadi.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si mengatakan, sinergi dalam pengembangan industrialisasi di NTB nampak ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Menurutnya, sinergitas sudah terjalin dengan baik dalam konteks perencanaan tahun berikutnya, yakni 2020.

‘’Bagaimana kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh kabupaten/kota dituangkan juga di provinsi. Kemudian koordinasi-koordinasi juga dilakukan antara provinsi dan kabupaten. Kita melakukan rapat koordinasi di tingkat provinsi. Bagaimana menyatukan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota,’’ terangnya.

Sehingga, kata Andi, sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja di dalam konteks koordinasi kemungkinan dari kabupaten/kota tidak menyampaikannya kepada bupati/walikota.

‘’Saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian NTB, tidak bisa juga saya harus menembus bupati/walikota, bagaimana perindustrian. Tetapi yang saya sampaikan adalah kepada Kepala Dinas (Perindustrian) yang ada di kabupaten/kota,’’ katanya.

Terkait kondisi perindustrian di NTB pada saat ini, Andi mengatakan banyak sekali produk-produk primer yang keluar secara langsung tanpa ada olahan. Artinya, industri di NTB  tidak berjalan. Ia mengatakan, inti dari industrialisasi adalah mengolah.

Beberapa tahun sebelumnya NTB sukses mengekspor jagung ke luar negeri. Namun, ekspor tersebut belum memberikan nilai tambah. Karena yang diekspor masih dalam bentuk barang mentah. Tidak ada nilai tambah yang diperoleh daerah. Karena memang masih belum ada industri pengolahan jagung.

Ia menyebutkan, produksi jagung di NTB mencapai dua juta ton setahun. Jagung NTB diolah menjadi pakan dan pangan di daerah atau negara lain. Kemudian kembali ke NTB dalam bentuk pakan, yang harganya lebih tinggi (mahal).

‘’Semestinya kita mulai berpikir bagaimana pengolahannya ada di NTB. Sehingga nilai tambah dinikmati masyarakat NTB. Tapi faktanya memang sekarang masih berlangsung. Tidak saja jagung. Banyak sekali produk kita yang keluar ke daerah dan negara lain,’’ ujarnya.

Ada juga persoalan yang dihadapi NTB  menyangkut industri kerajinan atau industri kreatif. Dengan adanya gempa dan  tiket pesawat yang mahal. Kunjungan wisatawan ke NTB  mulai sedikit. Hal ini berdampak terhadap industri kerajinan. ‘’Dulu Banyumulek memproduksi gerabah segitu banyaknya. Tapi sekarang, sepi dan memang tak ada transaksi. Ini harus kita sadari bersama,’’ katanya.

Lewat program industrialisasi yang sedang dikembangkan Pemprov NTB. Andi mengatakan Pemprov menginginkan agar produk primer bisa diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.  Misalnya jagung, harus bisa diolah menjadi tepung atau pakan ternak.

Industrialisasi katanya, berawal dari permesinan. Hal itulah yang akan dituju. Bagaimana NTB bisa menyediakan mesin-mesin olahan. ‘’Bagaimana bisa membuat mesin pakan ternak. Dengan adanya mesin pakan ternak, maka kegiatan pembuatan pakan ternak bisa kita tuju,’’ tuturnya.

Dengan dapat memproduksi pakan ternak, akan mendukung penyediaan daging sapi dan pengembangan peternakan unggas. Kemudian dengan adanya mesin penetas telur, maka akan mendukung swasembada telur di NTB.

NTB juga akan mengembangkan industri garam di Bima. Belum lama ini, garam yang dihasilkan di Bima ditolak oleh perusahaan yang ada di Jawa Timur. Karena tidak sesuai standar yang dipersyaratkan perusahaan. Dimana kandungan NaCl hanya mencapai 84 persen. Sementara standarnya, kandungan NaCl garam minimal 94 persen.

Untuk itu, kata Andi, garam yang diproduksi masyarakat di Bima harus diolah sehingga menjadi garam konsumsi. Sehingga akan dibuat mesin yang bisa mengolah garam menjadi garam konsumsi.

Selanjutnya, dalam mendukung program NTB Zero Waste. Akan dibuat mesin Tempat Olahan Sampah Setempat (TOSS). Sehingga sampah yang ada tidak perlu dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tetapi langsung dapat diolah menggunakan mesin TOSS.

‘’Kita juga akan menyediakan mesin-mesin rumah tangga untuk mendukung swasembada pangan pada tingkat rumah tangga,’’ terangnya.

Untuk mewujudkan industrialisasi tersebut, Andi mengatakan strateginya adalah mesin olahan  harus menjadi buatan NTB. Mesin-mesin olahan ini nantinya akan dibuat oleh IKM permesinan.

Menurutnya, IKM permesinan di NTB sudah relatif maju. Bahkan pada saat pameran Teknologi Tepat Guna (TTG), banyak temuan anak-anak muda NTB yang patut dihargai dan dikembangkan.

Selama ini, IKM-IKM permesinan seringkali mengalami kebingungan. Sehingga kehadiran STIPark akan melakukan supervisi dan memberikan pendampingan kepada IKM permesinan.

‘’Industrialisasi kita ingin kejar lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Seperti garam, pakan, telur dan lainnya. Tujuan utamanya swasembada telur, daging, olahan sampah dan lainnya,’’ katanya.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTB, kata Andi sekitar 22 persen. Jika sektor pertanian tidak ada, maka PDRB NTB akan jauh menurun. Menurutnya, kontribusi sektor pertanian sebesar 22 persen bisa tingkatkan lagi  melalui industrialisasi. Ia yakin PDRB NTB akan meningkat tajam.

‘’Industrialisasi ini yang kita kejar adalah bagaimana menekan impor. Dengan cara apa? Kalau butuh mesin olahan  tidak usah beli ke Surabaya atau Pulau Jawa. Karena kita mampu membuatnya. Sehingga uang berputar di NTB,’’ ujarnya.

Untuk itu, Pemda akan konsen dalam penyediaan alat-alat permesinan yang diperlukan untuk mendukung industri  pengolahan. Industri pengolahan yang dituju adalah pengolahan hasil-hasil pertanian. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada kegiatan industri lain.

Misalnya pembangunan industri smelter. Hal itu merupakan bagian dari  industri pertambangan. Namun karena alatnya terlalu canggih, tidak mungkin dibuat di NTB.

Terkait industrialisasi yang sudah dilakukan 2019 ini. Andi mengatakan, anggaran untuk Dinas Perindustrian tahun 2019 dirancang pada 2018. Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menerima mandat pada pertengahan September 2018. Belum lagi pada Juni – Agustus 2018, NTB dilanda bencana gempa bumi beruntun.

‘’Jadi, anggaran di Dinas Perindustrian sangat kecil. Dan arahnya juga menjadi tidak menuju industrialisasi, apa yang menjadi visi Pak gubernur. Karena dirancang tahun 2018. Kemudian masuk Pak Gubernur dengan misi baru industrialisasinya. Ternyata terdapat ketidaksesuaian antara 2019 dengan apa yang diinginkan Pak Gubernur,’’ jelasnya.

Hal inilah yang menjadi persoalan. Jika dibedah, anggaran untuk Dinas Perindustrian pada 2019 lebih banyak untuk pelatihan dan bantuan peralatan. Anggaran yang agak besar dialokasikan untuk STIPark.

Pada 2019, STIPark memiliki dua kegiatan yang cukup besar. Pertama, penyediaan mesin-mesin induk. Dan kedua, inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis ini untuk mengajari anak-anak muda berbisnis. Tetapi jumlahnya hanya 20 orang. Lulusannya nanti 20 anak tersebut menjadi wirausaha baru atau  pengusaha.

Dengan dukungan anggaran untuk STIPark, kata Andi sudah disediakan alat-alat yang mempunyai akurasi tinggi. Seperti alat-alat potong dan  alat membuat lubang. Hal ini  mendukung jika ada IKM-IKM yang mau membuat mesin. Tetapi dia tidak punya peralatan dan  dipersilakan untuk menggunakan alat itu secara gratis.

Membangun IKM

 

Direktur STIPark NTB, Khairul Ihwan mengatakan konsep industrialisasi sudah lama dibicarakan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Pemikiran Gubernur Dr.Zul, terkait dengan industrialisasi sangat dinamis. Sehingga gerbong birokrasi Pemprov NTB harus bisa menerjemahkan keinginan gubernur.

Ia mengatakan, industrialisasi adalah peningkatan nilai tambah suatu produk yang dihasilkan masyarakat. Tidak mesti industrialisasi berupa pabrik-pabrik besar.

Tetapi industrialisasi adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Semakin banyak runtutan rantai perubahannya, semakin banyak nilai tambah yang akan dinikmati.

Misalnya jagung, diolah menjadi keripik, emping, pakan ternak dan lainnya. Semakin banyak produk turunannya, nilai tambahnya semakin banyak yang diperoleh daerah.

Ihwan mengatakan, Pemprov NTB menyadari bahwa mesin (engine) industrialisasi adalah Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di bidang pengolahan. Ketika menjadi engine industrialisasi, maka IKM Pengolahan butuh dukungan bahan baku yang berkesinambungan, SDM yang kompeten, dukungan pemerintah terutama OPD terkait mesin yang dibutuhkan untuk pengolahan.

IKM pengolahan butuh regulasi untuk mendukung industrialisasi. Kemudian fasilitasi OPD diperlukan IKM terkait pasar, standarisasi, sertifikat halal dan lainnya. Ihwan mengatakan, setelah masuk ke provinsi dan melakukan kajian, ternyata IKM yang ada di NTB masih banyak masalahnya.

‘’ Di STIPark, kita belum punya mapping IKM. Berapa orang yang bergerak di IKM pengolahan jagung. Fasilitas apa, produksinya apa, dimana tempatnya, berapa omzetnya? Ndak punya kita,’’ kata Ihwan.

Selain belum punya mapping soal IKM. NTB juga belum punya mapping bahan baku dan kawasannya. Ia mencontohkan seperti produk kopi. Belum diketahui jelas dimana saja

tempatnya. Kemudian jenis kopi dan kapasitas produksinya.

Kemudian, NTB juga belum punya mapping soal SDM IKM pengolahan. Misalnya, lokasi IKM pengolahan kopi, IKM permesinan dan lainnya. ‘’Nggak punya kita mappingnya. Kemudian maping SDM OPD. Para insinyur kita di OPD, dimana dia. Kemudian SDM teknik-teknik itu sudah tersebar di mana dia. Kesiapan operator, ASN dan sebagainya,’’ tutur Ihwan.

Menurutnya, hal inilah yang perlu disadari. Sehingga ketika berbicara industrialisasi, arah dan tujuannya jelas. Ihwan mengatakan, program industrialisasi yang dikembangkan Pemprov NTB start-nya di APBD Perubahan 2019.

Meskipun Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dilantik pertengahan September 2018. Tetapi program-program untuk pengembangan industrialisasi baru bisa start pada APBD Perubahan 2019.

Terkait dengan mapping industrialisasi di NTB, kata Ihwan sedang dibuat perencanaannya di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Mulai 2019, akan diterapkan sistem informasi IKM. Untuk pengembangan sistem informasi IKM ini, Dinas Perindustrian NTB sudah mendapatkan dukungan anggaran dari APBD.

Setelah membuat mapping IKM, kata Ihwan, selanjutnya digeser ke penyiapan SDM. Dalam penyiapan SDM ini akan diterapkan pola sinergi antara pola pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persiapan industri.

Selain itu dilakukan revitalisasi jenis pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, tidak boleh lagi pelatihan-pelatihan di BLK terlalu banyak ke sektor jasa, seperti pelatihan otomotif atau perbengkelan. Karena pasarnya sudah jenuh.

Terkait keberadaan STIPark kaitannya dengan industrialisasi, Ihwan menjelaskan pihaknya punya empat tugas. Pertama, melakukan inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis adalah melahirkan pengusaha atau IKM pengolahan dan permesinan.

Untuk melahirkan pengusaha pengolahan dan permesinan, tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan. Tetapi harus dengan pola inkubasi. Sehingga pada lahan STIPark seluas 26 hektare di Banyumulek Lombok Barat disiapkan lokasi bagi industri dan anak-anak NTB yang akan dicetak menjadi pengusaha.

‘’Kalau kita ingin beternak atau melahirkan IKM-IKM permesinan, IKM pengolahan jagung, IKM pengolahan permesinan. Maka kita bawa dulu induknya masuk. Ketika berkegiatan di situ, dia sebagai induk yang harus melahirkan anaknya nanti. Di satu sisi, kami sudah siapkan sekolah wirausaha,” paparnya.

Tahun 2019 disiapkan 20 orang yang akan dicetak menjadi pengusaha di bidang industri permesinan dan pengolahan di STIPark NTB. Polanya, tiga bulan pertama mereka diberikan teori dan praktik. Tiga bulan kedua diajari menjadi pengusaha. Tiga bulan ketiga, mereka magang di perusahaan mitra di STIPark. Dan tiga bulan berikutnya mereka membuka usaha di STIPark NTB.

Ihwan menyebutkan, tahun 2019 ini disiapkan anggaran Rp15 miliar untuk membangun workshop di STIPark NTB. Untuk membangun workshop gerai dengan ukuran 65 meter x 35 meter.

‘’Kami bukakan spot-spot kecil untuk berbisnis di situ. Izin kami beri, semuanya diberi. Supaya bisa hidup, disuapi dulu pekerjaan. Yang menyuapi adalah induknya dalam bentuk subkon,’’ terangnya.

Jika bisa langsung menerima order pembuatan meson olahan dari Pemda, maka mereka akan diberi. Disebutkan, tahun ini, Dinas Perindustrian dialokasikan anggaran untuk penyediaan alat-alat permesinan untuk industri olahan sebesar Rp6 miliar. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk pengadaan mesin atau alat-alat pengolahan skala kecil, seperti mesin pencacah keripik, mesin emping jagung, mesin kopi dan lainnya.

‘’Itu kami akan pakai pola untuk menyuapi IKM Pengolahan. Inkubasi itu kita suapi dengan pekerjaan itu, kami kontrol kualitasnya, bantu standarisasi, memproduksi mesin sendiri. Setelah mesin itu jadi, kami serahkan ke dinas untuk dibagi ke masyarakat,’’ imbuhnya.

Selain itu, kata Ihwan tugas STIPark NTB adalah membuat rintisan teknologi. Mesin-mesin dari luar akan dikloning atau ditiru untuk bisa dibuat dan dapat dimanfaatkan di NTB. Kemudian akan dibuat versi kecil sesuai kebutuhan pasar di NTB.

Ihwan menambahkan, di STIPark juga ada kegiatan sains. Ada kerja sama kemitraan STIPark dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Tahun ini, STIPark bekerjasama dengan Universitas Mataram untuk membuat mesin dryer atau pengering jagung versi jumbo dengan  kapasitas 3-4 ton per jam.

‘’Kemudian ada beberapa kegiatan riset lainnya. Itu di STIPark, trigger untuk mempercepat industrialisasi,’’ ucapnya.

Terakhir, STIPark juga menjadi edu wisata. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, seperti pabrikasi mesin, kegiatan industri dan transfer teknologi dapat menjadi tujuan wisata teknologi bagi siswa SMP dan SMA yang ada di NTB.

Tujuannya, agar anak-anak SMP dan SMA berminat di dunia teknologi. Karena sekarang, NTB kekurangan insinyur atau sarjana-sarjana teknik bisa dihitung di setiap desa.

‘’Itu kami siapkan di 2019, sehingga sosiaisasi sampai turun ke bawah belum kami lakukan. Karena kalau dari awal kita lakukan sosialisasi, adanya perdebatan. Misalnya ada roadmap, dan lainnya. Tetapi tetap kami lakukan tapi kecil-kecil dengan DRD. Tahap sosialisasi akan kami lakukan. Kami siapkan perangkatnya dulu,’’ tandasnya.

Perlu Sinergi

Sementara itu, Kepala OJK NTB, Farid Faletehan menekankan pentingnya dilakukan mapping atau pemetaan industrialisasi yang akan dilakukan Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. Menurutnya, industrialisasi sangat diperlukan di NTB.

‘’Dari dulu sudah diupayakan. Sekarang berusaha direalisasikan. Tapi yang jelas, untuk industri ini perlu sinergi,’’ kata Farid.

Berdasarkan apa yang disampaikan Dinas Perindag Kabupaten/Kota, kata Farid,  sepertinya belum ada koordinasi yang khusus antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan industrialisasi. Visi kabupaten/kota terkait industrialisasi juga harus jelas.

“Terpenting dari industrialisasi ini perlu dipilah, apakah (industri) kecil, menengah atau besar,” sarannya.

Berbicara produk unggulan, kata Farid semua daerah memiliki produk unggulan masing-masing. Harus jelas produk unggulan di masing-masing kabupaten/kota yang diindustrialisasi. ‘’Sebenarnya yang mau diindustrialisasi itu yang mana. Kalau nggak ada jelasnya. Nanti kadang-kadang kalau pun sudah dianggarkan dalam APBD, arahnya ke mana ndak jelas,’’ ujarnya mengingatkan.

Ia memberikan contoh seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Tidak semua daerah ditetapkan menjadi KEK. Tetapi pemerintah membentuk beberapa KEK yang dilkembangkan.

Sehingga dalam pengembangan industrialisasi juga perlu dibuat mapping atau pemetaan. Mana produk-produk yang fokus untuk dikembangkan industrialisasinya. Ia mengingatkan apabila semua produk dikembangkan menjadi industrialisasi, ia khawatir pengembangannya tidak fokus.

“Harus ada pilot project dulu. Mungkin lima atau 10 industri yang sudah terpilih dan yang bisa masuk ke industri,” sarannya.

Farid mengatakan poses industrialisasi biasanya diinisiasi Pemda. Ada dukuungan  anggaran dari APBD untuk memicu berkembangnya industrialisasi. Dalam praktiknya nanti masyarakat butuh dana. Dan dana itu tak terlepas dari perbankan. Baik itu industri kecil, menengah atau besar.

Semua usaha nanti akan melibatkan perbankan untuk pembiayaannya. Namun itu akan kembali le perbankan. Mereka akan melihat bahwa usaha itu harus sudah layak, punya market, punya prospek dan potensi yang bagus.

“Sehingga perlu pemilahan, di-mapping mana industri yang diprioritaskan. Kalau perbankan, itu ngomong kelayakan. Kalau suatu daerah punya industri  batik khusus. Tapi secara market belum layak. Itu bank tak akan masuk,” katanya.

Berbicara bisnis dan industrialisasi, lanjut Farid, agar bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Maka harus benar-benar sektor potensial, menghasilkan dan sudah teruji. Jika tidak, maka bank tidak akan masuk memberikan bantuan permodalan.

“Makanya, mestinya terkait industrialisasi ini ada tahapan, ada pemilahan, ada mappingnya. Untuk industri kecil sekian, menengah sekian dan besar sekian. Kemudian industrinya apakah khusus mengenai packaging-nya atau apa. Itu menurut kami harus jelas dulu.Nanti biar lembaga keuangan mendukungnya bisa dengan sepenuh hati,” katanya.

Jika melihat data kredit terbesar di NTB, sebutnya adalah konsumtif. Kemudian sektor  perdagangan, pertanian dan pertambangan. Tiga sektor tersebut menunjukkan perbankan memiliki kepercayaan memberikan pembiayaan. Kemudian jika melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha sesuai data BPS, sektor pertanian dan perdagangan memiliki kontribusi yang besar. Artinya, sektor ini seharusnya menjadi primadona.

Dari sisi lembaga keuangan sudah percaya. Karena sejauh ini sudah dikasih pinjaman dan sampai bulan Juni, tiga sektor tersebut jumlahnya sekitar Rp17 triliun. Untuk sektor perdagangan, sebutnya, NPL hanya 3,7 persen dan pertanian 3,4 persen.

Farid mengatakan sektor pertanian dan peternakan cukup potensial di NTB. Ia memberikan contoh para peternak di Bima yang diberikan pinjaman. Hampir semua, NPL-nya di bawah 1 persen bahkan nol.

Bisnis penggemukan sapi di Pulau Sumbawa juga sangat potensial. Seperti diketahui, sapi di bawah bobot 300 kg dilarang untuk dikirim ke luar Pulau Sumbawa. Dulu, biasanya pengiriman sapi dari Sumbawa ke Lombok 2 – 3 truk per hari. Tetapi dengan adanya larangan tersebut, dalam satu minggu hanya sekitar dua truk yang dikirim.

Para peternak juga menginginkan adanya mesin pencacah untuk membuat pakan ternak. Sehingga pakan tersedia sepanjang tahu. Limbah jerami dan jagung ketika musim panen dapat dimanfaatkan menjadi pakan apabila ada mesin pencacah tersebut.

“Ini salah satu potensi. Kalau berjalan seperti ini. Saya yakin lembaga keuangan akan mendukung kegiatan ini. Kami melihatnya industrialisasi ini perlu mapping yang jelas,” tambahnya. (nas)