Wagub Tegaskan Akuntabilitas Program ‘’Zero Waste’’

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., meyakini bahwa pelaksanaan program Zero Waste akan dilaksanakan secara akuntabel. Sebab, seperti halnya program-program lainnya, Zero Waste juga akan dikelola dengan mekanisme yang disertai pertanggungjawaban dan pengawasan.

“Tidak mungkin lah (ada penyelewengan). Semua dana harus dipertanggungjawabkan, berapapun yang keluar,” ujar Rohmi saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Agustus 2019 di Mataram. Untuk itu, Pemprov NTB akan mengadakan evaluasi berkala untuk setiap penyelenggaraan program dari pemerintah. “Jadi setiap dana yang dikeluarkan harus dievaluasi efektivitasnya seperti apa,” sambungnya.

Diterangkan Rohmi saat ini Pemprov NTB tengah mengalokasikan anggaran untuk program zero waste sampai dengan dua kali lipat. Anggara itu diharapkan dapat memenuhi target untuk penyuluhan, pengelolaan, pengurangan potensi sampah, penyediaan alat, dan lain-lain. “Semua itu clear, jelas dan terinci,” ujar Rohmi.

Selain itu, Rohmi sendiri menekankan pentingnya penyuluhan dalam program Zero Waste. Penekanan itu untuk menampik persepsi bahwa program Zero Waste terlalu lama berkutat pada masalah penyuluhan semata.

“Kalau tanpa penyuluhan tidak akan jalan. Karena itu tujuan utamanya untuk mengubah pola pikir seluruh masyarakat di NTB bahwa sampah itu bukan sumber bencana,” ujar Rohmi. Disebut Rohmi pengadaan alat secanggih dan sebanyak apapun tidak akan berarti banyak jika pola pikir masyarakat tentang sampah belum berubah.

Sebelumnya Pemprov NTB mencanangkan kenaikan anggaran program zero waste menjadi dua kali lipat pada RAPBD 2020 mendatang, yaitu sebesar Rp31,40 miliar. Mengingat program zero waste merupakan program prioritas yang ada dalam RPJMD 2019-2023.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP pekan lalu menerangkan secara garis besar alokasi anggaran zero waste sebesar Rp31,40 miliar tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman. Selain itu ada juga peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Tahun 2019 sendiri Pemprov NTB hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program zero waste. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

Sementara itu, Rabu kemarin, sejumlah pihak melaporkan proyek bantuan untuk bank sampah ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Laporan itu disampaikan karena pelapor menemukan indikasi kekurangan volume dan kelompok fiktif pada program tahun 2018 dan 2019.

Baca juga:  Wujudkan Zero Waste; Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia

Pelapor yang tergabung dalam Aliansi Pemuda NTB datang sekitar Pukul 11.00 Wita. Mereka meminta Kejati NTB mengusut program bantuan untuk bank sampah tahun 2018 senilai Rp1,5 miliar.

Namun aliansi ini datang tanpa membawa dokumen yang memperkuat laporan mereka. Mereka pun hanya beraudiensi dengan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan, SH, MH. Mereka berjanji, pekan depan akan membawa dokumen dan laporan resmi.

Sekitar pukul 12.00 Wita, laporan datang atas nama perorangan, Moh. Fihiruddin. Dia menyodorkan dokumen kepada petugas bagian penerima laporan di Bagian Tata Usaha (TU) Kejati NTB. Dalam dokumen yang dibawanya, dipaparkan sejumlah temuan pada kelompok penerima bantuan yang tersebar di Pulau Lombok. Di antaranya, Lombok Timur 15 kelompok,  Lombok Tengah 12 kelompok, Lombok Barat 14 kelompok, Kota Mataram 3 kelompok dan  Kabupaten Lombok Utara (KLU) 6 kelompok. Spesifikasi bantuan seperti gudang, gerobak dan timbangan.

Di antara kelompok penerima itu, menurut Fihiruddin, ada yang diduga fiktif  hingga kekurangan  volume. “Saya sudah cek ke lapangan, ada masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan, tapi terdata sebagai penerima. Ada yang hanya dibantu gudang saja, ada yang cuma dapat timbangan, juga ada yang hanya terima bantuan gerobak.

Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat,” kata Fihir – sapaannya – membeberkan materi laporannya.

Dirincinya, total bantuan Rp4 miliar. Jumlah itu dikucurkan dalam dua tahun. Pada tahun 2018 mencapai Rp1,5 miliar dan tahun 2019 senilai Rp2,5 miliar dengan modus yang sama. Fihiruddin menyebut Bank Sampah Bintang Sejahtera sebagai pihak ketiga pengelola zero waste. Hanya saja, tahun ini proses pelaksanaan masih berjalan.

Dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB), ujarnya, masing masing kelompok menerima bantuan Rp30 juta, terbagi untuk peralatan dan pembinaan. “Nilai peralatan Rp20 juta per kelompok, untuk pembinaannya Rp10 juta,” sebutnya.

Selain kekurangan spesifikasi, indikasi fiktif bantuan ditemukan pada sejumlah kelompok, karena tidak sepeser pun menerima. Seperti di Lombok Utara, ada enam kelompok dengan nama yang sama, Bank Sampah 7,0 SR.

Fihir mengaku untuk mempertanggungjawabkan laporannya, sudah meminta tanda tangan di atas materai dari kelompok yang membantah menerima bantuan.

Terkait anggaran tahun 2019, Fihir juga sudah mengecek ke lapangan. Modusnya hampir sama, meski sebagian sedang berjalan.

Atas laporannya itu, ia meminta Kajati NTB Arif, SH, MM, melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Ery Ariansyah Harahap, SH, MH, untuk memproses dokumen yang  sudah disodorkannya. Ia juga meminta Aspidsus untuk mengawasi penggunaan anggaran tahun 2019.

Baca juga:  Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

“Kami meminta Kejaksaan melakukan penyelidikan. Karena taksiran saya per kelompok itu hanya menerima Rp12 juta. Disalurkan melalui pihak ketiga, Namanya Bank Sampah Bintang Sejahtera,” ujarnya.

Jika ditotal keseluruhan,  taksiran indikasi kekurangan volume mencapai Rp800 juta. Ia  mendorong Kejati NTB mendalami indikasi ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, selain Direktur Bank Sampah, juga tim yang terlibat di dalamnya. Bahkan ia mencurigai, aliran dana yang seharusnya dikelola Bank Sampah itu diterima oknum pengurus parpol.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH, MH membenarkan masuknya pengaduan terkait program Bank Sampah Provinsi NTB. laporan itu sudah diterima dan sedang dalam proses administasi. “Kita apresiasi laporan yang masuk dari masyarakat itu. Ya tentu, sesuai prosedur, kita akan proses jika didukung dokumen  dokumen dalam laporan,” ujarnya.

Pelapor disarankan tidak sekedar membuat pengaduan mentah, tapi  mendukung laporannya dengan bukti dokumen yang sahih. Dengan begitu, pihaknya lebih mudah menemukan indikasi penyimpangan yang dilaporkan.

Sebelumnya, Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8) siang menjelaskan pihaknya menjadi mitra Pemda dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah yang telah dibentuk Dinas LHK.

Tahun lalu, sebanyak 50 bank sampah yang diberikan pendampingan. Sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 74 bank sampah yang  tersebar di kabupaten/kota. Syawal mengaku tidak paham apa yang disampaikan dan dituntut oleh beberapa masyarakat yang mempertanyakan soal anggaran zero waste Rp4 miliar. Mengenai dana sebesar Rp4 miliar yang dipertanyakan, Syawal mengatakan belum mengetahui. Ia juga mengaku heran, dana sebesar Rp4 miliar yang dipertanyakan itu untuk apa.

Selama ini, kata Syawal, pihaknya memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah bersama pemerintah daerah ataupun tanpa pemerintah daerah. Meskipun tanpa dana dari pemerintah daerah, kata Syawal, pihaknya tetap memberikan pelatihan dan pendampingan. Baik kepada bank sampah yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat maupun komunitas yang peduli terhadap sampah di lingkungan masing-masing.

“Saya mencoba melihat ini, katanya Rp4 miliar. Dana yang mana. Ini dana, saya kan bukan orang yang ada di anggaran. Saya ada di Bank Sampah Bintang Sejahtera,” katanya.

Syawal menambahkan, Bank Sampah Bintang Sejahtera bukan satu-satunya mitra Pemda. Tetapi banyak sekali mitra Pemda jika berbicara soal sampah. “Kami diajak untuk melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang mendirikan bank sampah,” jelasnya. (bay/ars/nas)