Korban Gempa Jatuh Miskin Harus Dibantu Bersama

Korban gempa yang masih berada di rumah darurat di Lotim. Disos NTB menyebut banyak korban gempa yang menjadi miskin. (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta pemda kabupaten/kota untuk mengeroyok penanganan  21 ribu korban gempa yang jatuh miskin di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi 2018 lalu. Pemda kabupaten/kota diminta juga ikut mengalokasikan anggaran untuk 13 program penanggulangan kemiskinan pada 2020 mendatang.

Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi mengatakan perlu dilakukan intervensi program kepada korban gempa yang jatuh miskin dalam rangka memulihkan kondisi ekonominya. Pada 2020, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp361 miliar khusus untuk penanggulangan kemiskinan lewat 13 program prioritas.

“Ini perlu dioptimalkan tim koordinasinya di kabupaten/kota dengan melakukan sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata Hasbul Wadi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 27 Agustus 2019.

Ia menyebutkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) akan dapat mendongkrak peningkatan pendapatan masyarakat.

13 program prioritas penanggulangan kemiskinan ini, kata Hasbul Wadi merupakan program yang tertuang di dalam RPJMD NTB 2019-2023. Program-program prioritas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut harus sinergi dengan kabupaten/kota.

“Ada porsi provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan. Ada juga program provinsi, misalnya penanganan 100 desa miskin. Itu ditangani provinsi. Tapi kabupaten/kota juga punya desa miskin yang dibiayai APBD kabupaten/kota,” terangnya.

Untuk memastikan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota berjalan dalam penanggulangan kemiskinan. Hasbul Wadi mengatakan Pemprov akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian RPJMD dan APBD kabupaten/kota.

Dari evaluasi RPJMD dan APBD kabupaten/kota, maka akan terlihat progres capaian dan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Ia berharap ada sinergitas program antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dokumen perencanaan yang ada.

“Dari 13 program prioritas penanggulangan kemiskinan yang ada di RPJMD provini ini harus sinergi, selaras   dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ditanya efektivitas 13 program penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan beberapa tahun ini. Hasbul Wadi mengatakan 13 program prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan hasil metaanalisis.

Diketahui, tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi beruntun yang meluluhlantakkan NTB 2018 lalu. Yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Kurang Direspons Kabupaten

Terkait pernyataan Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB yang menyebut 21 ribu warga korban gempa jatuh miskin, kurang antusias direspons oleh kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebaliknya, Disos KLU justru mengklaim tak pernah memberikan data acuan sebagai update data ke provinsi.

Kepala Disos PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Saprudin, Selasa (27/8) mengungkapkan, klaim warga korban gempa yang jatuh miskin ada kemungkinan benar. Namun pihaknya di kabupaten belum pernah melakukan pendataan.

“Data yang dikeluarkan oleh provinsi, saya tidak tahu. Kita juga tidak pernah berikan data,” kata Saprudin di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, angka kemiskinan penduduk yang dikeluarkan atau dipegang oleh Disos mengacu pada data BDT (basis data terpadu) yang dikeluarkan oleh pusat. Terakhir kali, data BDT adalah data tahun 2015 berdasarkan PPLS tahun 2011.

Sebagaimana data BDT, sebut Saprudin, jumlah rumahnya mencapai 40.381 jiwa. Sedangkan kemiskinan berdasarkan penerima rastra sejumlah 33.752 rumah tangga. Setelah perluasan rastra menjadi BPNT, jumlah kemiskinan berubah menjadi 33.625 rumah tangga.

“Mengapa jumlahnya tidak sama, karena BPNT murni elektronikal. Misalnya satu nomor di NIK saja salah, data tidak bisa masuk, kesalahan nama maka gagal membuka rekening kolektif,” jelasnya.

Untuk menselaraskan data kemiskinan BDT berdasarkan penerima rastra dan BPNT, maka pihaknya akan melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ini melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa, serta TKSK di tiap kecamatan. Verifikasi ini akan memfokuskan pada data valid sesuai fakta lapangan sehingga penerima benar-benar tepat sasaran.

“Secara kedinasan, indikator miskin mengacu kepada hasil yang dirilis oleh BPS,” tutupnya sembari menegaskan belum ada perubahan data kemiskinan pascagempa.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara, H. L. Muhadi, mengaku data yang dikeluarkan oleh Dinsos NTB adalah data Mikro. BPS sendiri, tidak pernah mengeluarkan data mikro (by name by addres).

“BPS mengeluarkan data makro. Data terakhir tahun 2018 KLU, persentase penduduk miskin turun dari 32,06 persen tahun 2017 menjadi 28,83 persen tahun 2018 atau turun 3,23 persen,” ujarnya.

Sementara mengacu pada penurunan populasi penduduk miskin KLU, Muhadi menyebut angkanya sejumlah 69.240 jiwa tahun 2017 menjadi 62.860 jiwa tahun 2018. Untuk data tahun 2019 sendiri, BPS KLU baru akan mengeluarkan rilis pada Oktober 2019 atas hasil survei 2018 atau pascagempa.

“Data tersebut (2018) hasil survei sebelum gempa. Apakah ada dampak gempa terhadap kemiskinan, tentu ada, namun seberapa besar dampaknya tentu kita mengacu pada data. Data kemiskinan level kabupaten untuk tahun 2019 belum tersedia di BPS kab/kota,” sebutnya lagi. (nas/ari)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.