Pemprov NTB Jamin Anggaran ‘’Zero Waste’’ akan Dikontrol

Madani Mukarom dan Syawaludin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, MSi, menegaskan, Pemprov NTB berkomitmen menangani masalah sampah melalui program NTB Zero Waste. Untuk itu, Pemprov NTB menyiapkan anggaran khusus di APBD. Penggunaan anggaran ini juga akan dikontrol.

Kepada Suara NTB, Senin, 26 Agustus 2019, Madani Mukarom memaparkan besaran dana bantuan untuk bank sampah. Pada 2018 lalu, Pemprov NTB menyalurkan bantuan kepada 50 bank sampah. Masing-masing mendapatkan Rp10 juta, sehingga totalnya sebesar Rp500 juta.

Sementara tahun ini, Pemprov akan memberikan bantuan kepada 74 bank sampah. ‘’Karena jumlahnya 74 bank sampah, maka total bantuannya sebesar Rp740 juta,’’ ujarnya.

Namun, Madani menegaskan bantuan ini belum dicairkan, sehingga ia mempertanyakan jika ada yang menuding terjadi penyimpangan anggaran zero waste. Ia juga menjelaskan dalam pelaksanaan program zero waste, Dinas LHK menggandeng Bank Sampah Bintang Sejahtera. Bank Sampah Bintang Sejahtera digandeng untuk memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah yang dibentuk Pemprov NTB sebagai percontohan.

Kaitan dengan penggunaan anggaran zero waste terutama bantuan kepada bank sampah, Madani mengatakan dilakukan secara hati-hati. Tahun ini, penerima akan dibuatkan rekening tabungan di Bank NTB Syariah. Penggunaan dana bantuan nanti akan dipantau.

“Kita mau bangun sistem supaya terkontrol. Tidak dikasi semuanya. Buku tabungan tetap tertulis Rp10 juta. Nanti kalau sampahnya ada Rp2 juta, nanti dicairkan Rp2 juta ke bank sampah. Ada pengendalinya nanti,” terang Madani.

Terkait dengan bertambahnya dana zero waste pada RAPBD 2020 menjadi Rp31 miliar lebih, Madani mengatakan sebagian besar akan dipergunakan untuk penanganan sampah di TPA Regional Kebun Kongok. Ia menjelaskan, dari anggaran sebesar itu, sekitar Rp11 miliar akan dipergunakan untuk penyewaan alat-alat berat dan bahan bakarnya. Sementara sisanya akan dipergunakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan  pemberian bantuan kepada bank sampah.

Sementara Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 26 Agustus 2019 siang menjelaskan pihaknya menjadi mitra Pemda dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah yang telah dibentuk Dinas LHK. Tahun lalu, sebanyak 50 bank sampah yang diberikan pendampingan. Sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 100 bank sampah yang  tersebar di kabupaten/kota.

Baca juga:  Sumbawa, “Zero Waste” dan Tantangan Kesadaran

“Kami diminta sebagai salah satu mitra oleh Pemprov untuk melakukan sosialisasi, pendidikan dan pendampingan di masyarakat. Kami salah satu mitra di antara mitra (Pemda) yang lain,” kata Syawal.

Syawal mengaku tidak paham apa yang disampaikan dan dituntut oleh beberapa masyarakat yang mempertanyakan soal anggaran zero waste Rp4 miliar. Saat dikonfirmasi, Syawal mengaku baru pulang dari Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah.

“Jadi, saya belum tahu apa yang mereka bicarakan itu. Tapi kalau seandainya mereka bicarakan program NTB Zero Waste, sekarang masih sedang berjalan,” terangnya.

Mengenai dana sebesar Rp4 miliar yang dipertanyakan, Syawal mengatakan belum

mengetahui. Ia juga mengaku heran, dana sebesar Rp4 miliar yang dipertanyakan itu untuk apa.

Selama ini, kata Syawal, pihaknya memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah bersama pemerintah daerah ataupun tanpa pemerintah daerah. Meskipun tanpa dana dari pemerintah daerah, kata Syawal, pihaknya tetap memberikan pelatihan dan pendampingan. Baik kepada bank sampah yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat maupun komunitas yang peduli terhadap sampah di lingkungan masing-masing.

“Saya mencoba melihat ini, katanya Rp4 miliar. Dana yang mana. Ini dana, saya kan bukan orang yang ada di anggaran. Saya ada di Bank Sampah Bintang Sejahtera,” katanya.

Syawal menambahkan, Bank Sampah Bintang Sejahtera bukan satu-satunya mitra Pemda. Tetapi banyak sekali mitra Pemda jika berbicara soal sampah. “Kami diajak untuk melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang mendirikan bank sampah,” jelasnya.

Tahun lalu, ada 50 bank sampah yang diberikan pelatihan dan pendampingan. Tahun ini, sebanyak 74 bank sampah. Belum lagi, kata Syawal, bank sampah yang dibentuk oleh pemerintah desa dan kelurahan. Disebutkan, di Lombok Timur ada 239 desa dan kelurahan yang bergerak bersama mendirikan bank sampah.

Baca juga:  Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

Ada lagi beberapa perusahaan yang ikut terlibat memberikan pendampingan kepada bank sampah yang ada di NTB. Disebutkan, sekitar 130 desa yang didampingi oleh perusahaan terkait dengan pengelolaan bank sampah.

“Itu yang kita kelilingi setiap hari. Kalau seandainya, salam pada teman-teman yang mempermasalahkan itu. Saya undang dan ikut bersama kami keliling setiap hari,” ajaknya.

Syawal menegaskan pengelolaan anggaran  program zero waste langsung dilakukan Dinas LHK. Sementara pihaknya hanya melakukan pelatihan dan bimbingan kepada bank sampah.

“Saya diundang sebagai partner, undangan pembicara. Dan teman-teman saya membantu itu saya siapkan tim. Saya lakukan TOT untuk mendampingi program itu,” jelasnya.

Syawal mengatakan semangat baik tentang NTB zero waste terkadang dilihat oleh orang-orang yang mempertanyakan program itu dari sisi anggarannya yang begitu besar. Semangat ini seharusnya disambut baik dengan peran masing-masing.

Menurutnya, Pemda perlu diapresiasi. Karena  pemerintah saat ini adalah punya semangat untuk memperhatikan masalah lingkungan khususnya tentang sampah. “Harapan kami zero waste ini. Ini langkah kita membersihkan NTB menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi dunia,” tandasnya.

Sebelumnya, pada Senin, 26 Agustus 2019 beredar informasi akan ada aksi di Kejaksaan Tinggi NTB dan BPK Perwakilan NTB yang akan dilakukan Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KERAK) NTB di bawah koordinator Moh. Fihiruddin. Mereka rencananya akan menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek bantuan hibah pada kelompok bank sampah tahun anggaran 2018 yang digelontorkan melalui DLHK NTB sebesar Rp4 miliar. Namun, hingga ini dimuat, aksi KERAK NTB ternyata batal digelar.

Koordinator KERAK NTB, Moh. Fihiruddin yang dikonfirmasi via ponselnya malah tidak bersedia berkomentar. Selain itu, dia juga belum pasti mau lapor, karena akan dimediasi oleh Kepala DLHK dengan Syawaludin. (nas/ars)