Ditargetkan Turun Jadi 12,75 Persen, 13 Program Penanggulangan Kemiskinan Dialokasikan Rp361 Miliar

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk melawan kemiskinan dari desa sebesar Rp361 miliar lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Sesuai RPJMD 2019-2023, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 12,75 persen pada 2020 mendatang.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjelaskan, mengacu RPJMD 2019-2023, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mengalokasikan anggaran di belanja langsung untuk kegiatan mewujudkan indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah.

Disebutkan, program unggulan melawan kemiskinan dari desa yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Untuk tahun 2020 dialokasikan anggaran kurang lebih Rp361 miliar.

‘’Fokus untuk melawan kemiskinan dari desa. Beberapa program yang sudah kita sepakati antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,’’ kata Ardhi.

Ia menyebutkan, alokasi anggaran sebesar Rp361 miliar tersebut digunakan untuk membiayai 13 program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, KUBe, air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, kawasan rumah pangan lestari, pengelolaan pengembangan bank sampah, sambungan listrik murah dan hemat. Kemudian desa berdaya mandiri pangan, budidaya udang/motorisasi nelayan, dan ketahanan keluarga.

‘’Seluruh program tersebut pelaksanaannya mengacu pada 100 desa miskin dan 99 desa wisata sesuai SK Gubernur No.050.13-366 Tahun 2019,’’ kata Ardhi.

Berdasarkan data Bappeda NTB, 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Di Kota Bima terdapat di dua kelurahan yakni Jatiwangi dan Tanjung.

Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat.

Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro. Lombok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru.

Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru.

Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung, Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua desa yakni Rite dan Ntonggu.

Sedangkan untuk 99 desa wisata sesuai SK Gubernur tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.

Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.

Kemudian di Lombok Utara ditetapkan delapan desa wisata. Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

Selain program melawan kemiskinan dari desa, Ardhi mengatakan empat program prioritas 2020 juga bertujuan untuk mempercepat penangulangan kemiskinan. Empat program unggulan tersebut adalah pertama, program unggulan infrastruktur, Pemprov mengalokasikan Rp442,67 miliar. Dalam bentuk program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan.

Selanjutnya, pengembangan permukiman, pengembangan ketenagalistrikan, pengembangan serta pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, pencegahan dini dan penangulangan korban bencana alam. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan penanggulangan bencana, pembangunan prasarana fasilitasi perhubungan dan pengembangan transportasi laut.

Kedua, program unggulan industrialisasi dengan alokasi anggaran Rp197,76 miliar. Digunakan untuk penyediaan bahan baku, pengembangan SDM, teknologi permesinan, kelembagaan, manajemen dan pemasaran.

Ketiga, lanjut Ardhi, program unggulan revitalisasi posyandu dan stunting dengan alokasi anggaran Rp77,14 miliar. Digunakan untuk program perbaikan gizi masyarakat, peningkatan peran perempuan di perdesaan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Kemudian pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, peningkatan ketahanan pangan, gemar makan ikan, pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta jaminan sosial.

Dan keempat, program unggulan zero waste dengan alokasi anggaran Rp31,40 miliar. Digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat.

‘’Semuanya lima program unggulan itu dihajatkan upaya-upaya  penurunan angka kemiskinan,’’ terangnya.

Dalam skenario penyusunan anggaran program ungggulan ini, kata Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini, pihaknya  melakukan mapping, yaitu menentukan OPD-OPD mana saja yang punya daya ungkit untuk bisa mendorong sektor-sektor lain. (nas)