Pemprov Hanya Bayar Utang Bansos Rp8,1 Miliar

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2019 untuk membayar utang bantuan sosial (Bansos) tahun 2018. Namun dari Rp15 miliar utang bansos yang tak terbayarkan pada 2018 lalu, Pemprov hanya akan membayar sebesar Rp8,1 miliar.

Plt. Kepala BPKAD NTB, H. Zainul Islam yang dikonfirmasi usai ekspose RAPBD 2020 di Mataram, Rabu, 21 Agustus 2019 sore menjelaskan, belanja Bansos bukan belanja wajib. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 123 Tahun 2018 bahwa pemberian hibah dan Bansos tidak wajib dan tidak mengikat.

Meskipun demikian, dari Rp15 miliar yang tak terbayarkan pada 2018. Pemprov akan membayar utang Bansos tersebut sekitar Rp8,1 miliar. ‘’Sudah dianggarkan sebagian, sudah masuk dalam APBD Perubahan. Sekitar Rp8,1 miliar terutama yang sudah menandatangani SPM dan sudah diserahkan ke BPKAD, yang dulu 2018,’’ kata Zainul.

Sementara sisanya, Zainul mengatakan tidak akan dibayarkan. Karena untuk pencairan Bansos tersebut, harus ada dokumennya di BPKAD. ‘’Yang nyata-nyata ada dokumennya di kami, BPKAD itu Rp8,1 miliar,’’ sebutnya.

Dikatakan, selain Bansos sebesar Rp8,1 miliar tersebut, pihaknya tak mengetahui dokumennya. Salah satu persyaratan untuk pencairan Bansos harus ada dokumennya. Ditegaskan, hanya Rp8,1 miliar Bansos yang ada SPM-nya diajukan ke BPKAD.

Zainul menjelaskan, penyebab tidak terbayarkannya hibah Bansos 2018. Karena pada waktu itu, kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Bahkan, Pemprov  tidak mampu membayar utang percepatan jalan yang merupakan belanja wajib sebesar Rp34 miliar.

Dari Rp200 miliar lebih belanja hibah dan Bansos yang direncanakan tahun

2018, ada sekitar Rp15 miliar yang tidak bisa dibayar. Ia menjelaskan, kemampuan keuangan Pemprov NTB pada 2018 sangat kurang lantaran adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sesuai  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.153 tanggal 10 Desember 2018 nilainya sekitar Rp109 miliar.

Dana bagi hasil untuk Pemprov NTB dipotong karena dinilai kelebihan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, dana bagi hasil dari tambang sudah tidak ada lagi.

‘’Itu alasan pemerintah pusat kepada kita pada saat melakukan konsultasi. Kita kelebihan sebenarnya. Makanya pada akhir tahun itu dipotong  Rp109 miliar,’’sebutnya.

Belanja wajib yang jelas-jelas tidak bisa dibayar Pemprov pada 2018 adalah proyek percepatan jalan sebesar Rp34 miliar. Sedangkan belanja tidak wajib adalah hibah Bansos sebesar Rp15 miliar.

Meskipun pada waktu itu, masyarakat penerima sudah menandatangani kuitansi pencairan hibah Bansos. Namun, kata Zainul, penandatanganan dokumen itu sebagai syarat untuk bisa mencairkan hibah Bansos.

Karena belanja hibah Bansos polanya adalah  belanja langsung. Apabila tidak ada dokumen, BPKAD tidak mungkin akan membayar. ‘’Penandatanganan kuitansi dan lain sebagainya itu adalah sebagai syarat kita bayarkan kepada pihak yang diberi bantuan,’’ jelasnya.

Namun karena anggaran tidak tersedia cukup pada waktu itu, Zainul mengatakan pihaknya melapor ke gubernur. Gubernur meminta diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.  Aturan yang berlaku, terang Zainul, hibah atau Bansos bisa dibayarkan apabila keuangan daerah memenuhi atau mencukupi.

‘’Bukan secara internal kita tak mau bayar. Tapi kemampuan daerah yang diakibatkan oleh faktor eksternal. Di APBD kita anggarkan dana bagi hasil sekian. Tetapi di akhir tahun tanggal 10 Desember, keluar PMK tidak dibayarkan sebesar Rp109 miliar,’’ pungkasnya.(nas)