Rp15 Miliar Hibah Bansos Tahun Anggaran 2018 Tak Terbayar

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sekitar Rp15 miliar total  belanja hibah bantuan sosial (Bansos) pada tahun anggaran 2018, tidak dapat direalisasikan oleh Pemprov NTB. Hal itu terjadi lantaran kondisi keuangan daerah ketika itu dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa dibayarkan. Padahal kelompok penerima hibah Bansos sudah sampai menandatangani kwitansi pencairannya.

Taufik Hidayat salah satu ketua kelompok penerima hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang tidak cair, kepada Suara NTB mengaku hingga saat ini ia tidak mendapatkan kepastian terkait hibah Bansos itu. Padahal dia mengaku sudah menyelesaikan semua dokumen pencairannya, termasuk sampai penandatangan kwitansi penerimaan.

‘’Saya sudah menandatangani semua dokumen keperluan untuk pencairan. Tapi tidak dibayar sampai sekarang oleh Pemprov NTB,’’ katanya, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin.

Dalam SK penerimaan hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Pemprov NTB,  ada 27 kelompok penerima yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari 27 kelompok tersebut, 15 kelompok sudah dicairkan dan 12 kelompok belum cair, termasuk hibah Bansos milik Taufik Hidayat.

Tidak cairnya Bansor pernah dia pertanyakan kepada instansi yang bersangakutan. Namun ia tak mendapatan jawaban yang pasti. Pihaknya pun kemudian mengadukan hal tersebut ke DPRD NTB. Lagi-lagi, ia tak mendapatan kejelasan akan hibah itu. Ia mendapatkan jawaban bahwa hibah Bansos akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019 ini.

Baca juga:  Ikuti Anjuran Presiden, Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas

‘’Karena itu Insya Allah saya akan laporkan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kami juga menduga penerima hibah Bansos yang sudah dicairkan itu, diduga banyak lembaga yang tidak memiliki akte notaris atau lembaga yang tidak berbadan hukum,’’ duganya.

Diketahui belanja hibah Bansos yang tidak dibayarkan sebagian besar berasal dari pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keungan, H. Humaidi menyebutkan total hibah Bansos dari pokir DPRD yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2018 lalu sebesar Rp8,5  miliar.

‘’Ya hangus sudah jadinya, ndak ada apa-apa. Total bansos dari Pokir Dewan itu Rp 8,5 miliar. Pokir dari saya sendiri sebesar Rp300 juta yang tidak cair. Saya diprotes sama masyarakat, tapi mau bilang apa? Ya kita jelaskan kondisinya,’’ tutur Humaidi, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin diruang kerjanya.

Sebagai Pimpinan Komisi III yang membidangi urusan keuangan, ia dapat memahami mengapa Pemprov NTB tidak bisa membayarkan belanja hibah Bansos tersebut. Kondisi defisit keuangan daerah memaksa Pemprov tak bisa membayar belanja hibah Bansos tersebut kepada masyarakat.

‘’Tapi kita tidak bisa sepenuhnya salahkan pemerintah. Karena kalau kondisi APBD kita jeblok (defisit) maka yang paling berani dan gampang kita hapus (dirasionalisasi) adalah belanja hibah Bansos. Karena kalau belanja program proyek yang dikotrak, ndak akan berani pemerintah,’’ katanya. Bisa dituntut, karena sedang berjalan dikerjakan. Makanya jalannya Bansos itulah jadi lahan paling tepat untuk dipangkas.

Baca juga:  TPTGR Segera Adili Penunggak Kerugian Daerah

Sebelumnya, anggota DPRD NTB sempat geram tidak dicairkannya pokir Bansos tersebut. Dewan pun mendesak Pemprov NTB untuk menerbitkan surat hutang atas tidak terealisasinya hibah Bansos tahun anggaran 2018 lalu. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak dianggap melakukan pembohongan publik oleh masyarakat penerima hibah Bansos.

‘’Ini bisa dianggap penipuan. Artinya kwitansi sudah terima uang, tapi kenyataannya tidak ada. Nah harusnya pemerintah tegas, sampaikan kepada masyarakat secara tertulis, supaya ini transparan. Kalau tidak dampaknya ini kita yang ditagih,’’ katanya.

Misalnya hibah untuk masjid dan ponpes, para pengurus dicurigai telah menilep uang. ‘’Nah ini harus diantisipasi. Karena itu sangat penting untuk dijawab keresahan masyarakat ini oleh pemerintah,’’ kata anggota Komisi IV, Ruslan Turmuzi beberapa waktu lalu. Ruslan mengaku, dana hibah Bansos yang masuk lewat pokir dia sendiri sebanyak Rp400 juta lebih yang tidak dicairkan.

Anggota Komisi V, Ahmad Yadiansyah juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku memiliki tujuh hibah Bansos yang berasal dari pokirnya. Dari tujuh tersebut, tiga sudah ditandatangani penerima, namun belum dicairkan sampai saat ini. Nilainya beragam, ada senilai Rp 25 juta, kemudian Rp 20 juta  dan Rp 32 juta. Semuanya adalah hibah untuk pembangunan tempat ibadah. (ndi)