Pemprov akan Bayar ‘’Utang’’ Bansos 2018

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengatakan akan merealisasikan dana bantuan sosial (Bansos) yang tidak dapat dibayar tahun 2018 akibat kekurangan anggaran. Akibat kekurangan anggaran, bukan saja Bansos yang tidak dapat dicairkan tapi juga pembayaran proyek percepatan jalan yang mencapai puluhan miliar.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 19 Agustus 2019 siang mengatakan, Pemprov berencana akan merealisasikan dana Bansos 2018 yang tertunda pencairannya karena kekurangan anggaran. ‘’Rencana akan dibayarkan,’’ kata Ardhi.

Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB ini meminta dikonfirmasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). ‘’Cek ke BPKAD,’’ katanya.

Terkait dengan utang pembayaran proyek percepatan jalan, Ardhi yang dikonfirmasi sebelumnya memastikan sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan  2019. Karena itu merupakan kewajiban Pemda kepada pihak ketiga yang sudah selesai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak.

Plt Kepala BPKAD NTB, H. Zainul Islam yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 19 Agustus 2019 belum merespons. Pertanyaan yang dilayangkan Suara NTB, belum dijawab.

Diketahui, pada tahun anggaran 2018, Pemprov punya utang sekitar Rp40 miliar. Utang tersebut merupakan

dana yang belum bisa dibayar untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp34 miliar dan dana hibah/Bansos sebesar Rp8 miliar lebih.

Pada 2018, Pemprov NTB tidak bisa membayar proyek percepatan jalan tahun jamak sekitar Rp34 miliar. Untuk membayarnya, Pemprov kemudian mengalokasikannya  dalam APBD Perubahan 2019.

Semula, sebesar Rp77 miliar proyek percepatan jalan belum bisa dibayar pada 2018. Namun, sampai akhir tahun anggaran 2018, Pemprov telah membayar sekitar Rp40 miliar. Sehingga sisanya sebesar Rp30 miliar yang belum dibayar dan dialokasikan di APBD Perubahan 2019. Proyek percepatan jalan yang belum dibayar merupakan retensi atau masa pemeliharaan selama enam bulan.

Dalam APBD 2018 Pemprov harus menganggarkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk proyek percepatan jalan tahun jamak. Total anggaran  dialokasikan Pemprov selama dua tahun (2017-2018)  sebesar  Rp 650 miliar untuk proyek percepatan jalan. Pada tahun anggaran 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar. Sehingga sisanya sekitar Rp 400 miliar dianggarkan pada 2018.

Sesuai target RPJMD, tingkat kemantapan jalan ditargetkan mencapai 84 persen. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada 2013 lalu sebesar 67,56 persen. Hingga 2017, tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB telah mencapai 77,16 persen dari target sebesar 75,39 persen. Pada akhir RPJMD 2013-2018, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB mencapai 83,65 persen. (nas)