Puluhan Miliar DAK Berpotensi Ditarik Pusat

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Puluhan miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berpotensi gagal disalurkan atau ditarik pemerintah pusat di NTB. Terhadap kondisi ini, Pemprov NTB meminta Pemda kabupaten/kota memberikan atensi khusus mengenai penyelesaian dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar DAK Fisik dapat dicairkan pemerintah pusat.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 18 Agustus 2019 menjelaskan, untuk Pemprov NTB tidak ada DAK Fisik yang dipotong atau ditarik oleh pemerintah pusat. Puluhan miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal disalurkan ke NTB kemungkinan di Pemda kabupaten/kota.

‘’Kalau kita sudah selesai semua dokumennya. Kalau (DAK Fisik) untuk  provinsi aman. Cuma pembayarannya kita masih tunggu. Karena ada kontrak yang sekaligus bidang kesehatan terutama di rumah sakit,’’ kata Zainul.

Pihaknya berharap tidak ada DAK Fisik untuk kabupaten/kota di NTB yang dipotong atau ditarik. Karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di kabupaten/kota.

‘’DAK itu bagian dari peran pemerintah pusat membantu daerah. Apalagi kita dengan kemampuan fiskal daerah yang masih cukup rendah, kita dibantu,’’ terangnya.

Untuk itu, Pemda kabupaten/kota diminta proaktif menyelesaikan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola DAK Fisik diharapkan aktif berkomunikasi dengan bagian pembangunan masing-masing.

Seperti yang dilakukan Pemprov NTB bersama Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB. Sehingga dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan penyaluran DAK Fisik ke daerah tidak terlambat diajukan ke pusat sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Baca juga:  BPKP Dilibatkan untuk Tuntaskan Kontribusi Aset LIA

‘’Paling tidak bagaimana kerjasamanya dengan OPD-OPD penerima DAK. Kita harapkan proaktif untuk menyelesaikan. Karena masa penandatangan  kontrak sudah habis. Kalau itu tidak selesai, maka tidak akan dibayar DAK Fisik. Dasar membayar itu kontraknya. Kalau tak selesai maka dana itu akan kembali ke pusat,’’ terangnya.

Karena anggaran untuk DAK Fisik sudah masuk ke APBD masing-masing kabupaten/kota. Seharusnya, sejak awal tahun anggaran sudah dipersiapkan dokumen-dokumen pencairannya. Pasalnya, kata Zainul, sejak awal tahun anggaran pemerintah pusat sudah mengingatkan Pemda. ‘’Sejak awal pusat sudah mengingatkan terus, segera, segera, segera,’’ tandasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat Rp57,72 miliar DAK Fisik Tahun

2019 untuk Pemda di NTB berpotensi gagal disalurkan. Puluhan miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal disalurkan di NTB, salah satu penyebabnya karena belum adanya penandatangan kontrak.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM, Kamis menjelaskan DAK Fisik yang berpotensi gagal salur di NTB disebabkan dua faktor. Pertama, sebesar Rp38,34 miliar merupakan selisih antara pagu dengan rencana kerja. Hal ini berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemda untuk kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan. Sebesar Rp38,34 miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal salur itu bukan karena Pemda tidak dapat merealisasikan. Namun penghematan anggaran secara alamiah.

Kedua, belasan miliar DAK Fisik berpotensi gagal salur di NTB lantaran belum memiliki kontrak. Dengan rincian, DAK Fisik Afirmasi Transportasi rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp900 juta. Kemudian, DAK Penugasan Bidang Pariwisata Kota Mataram sebesar Rp3,82 miliar.

Baca juga:  Dana Desa Mengendap Capai Rp387,75 Miliar

Selanjutnya, DAK Penugasan Bidang irigasi Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp13,21 miliar. Dan DAK Fisik Transsportasi rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1,45 miliar.

Secara keseluruhan, sampai 31 Juli 2019, DAK Fisik yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB sebesar Rp547,1 miliar lebih atau baru 21,33 persen dari total pagu DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Untuk Pemprov NTB baru terealisasi Rp64,6 miliar atau 14,16 persen dari pagu Rp457 miliar.

Kemudian Lombok Barat, baru terealisasi Rp75,3 miliar atau 23,46 persen dari pagu Rp321 miliar. Lombok Tengah baru terealisasi Rp47,6 miliar atau 21,25 persen dari pagu Rp224 miliar.

Lombok Timur baru terealisasi Rp68,2 miliar atau 23,2 persen dari pagu Rp294 miliar. Bima baru Rp55,5 miliar atau 24,59 persen dari pagu Rp225 miliar lebih. Sumbawa baru Rp68,1 miliar atau 24,78 persen dari pagu Rp274,8 miliar.

Selanjutnya, Dompu baru terealisasi Rp50 miliar atau 25,71 persen dari pagu Rp194,8 miliar lebih. Sumbawa Barat baru Rp31 miliar atau 21,6 persen dari pagu Rp143,5 miliar. Lombok Utara baru Rp49,9 miliar atau 19,2 persen dari pagu Rp260 miliar.

Selain itu, Kota Mataram baru terealisasi Rp18,6 miliar atau 19,12 persen dari pagu Rp97,6 miliar dan Kota Bima baru terealisasi Rp17,8 miliar atau 24,89 persen dari pagu Rp71,5 miliar. (nas)