NTB Siap Perpanjang Masa Transisi Pemulihan Pascagempa

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ditargetkan berakhir 25 Agustus ini, masa transisi proses pemulihan pascagempa di NTB terus berlangsung. Berdasarkan data BPBD NTB sampai Senin, 5 Agustus 2019, masih ada 99.335 unit rumah yang masih dalam tahap pengerjaan, yaitu 42.944 unit rumah kategori rusak berat, 14.645 unit rumah rusak sedang, dan 41.746 unit rumah rusak ringan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyebut bahwa progres pembangunan rumah dalam masa transisi itu terbilang baik. Walaupun begitu, Pemprov selaku pemegang kebijakan mempertimbangkan perpanjangan masa transisi seandainya sampai batas waktu yang ditentukan masih banyak pengerjaan rumah yang belum selesai.

“Rehab-rekon bagus prosesnya. Kita lihat kalau sampai waktunya memang harus ada perpanjangan lagi, ya kita perpanjang,” ujar Rohmi kepada Suara NTB di Mataram. Disebutnya, perpanjangan masa transisi itu kemungkinan besar terjadi. ‘’Kita lihat. Tapi kalau memang belum selesai (maka) diperpanjang,’’ sambungnya.

Baca juga:  Data Anomali Gempa Jadi Temuan BPKP

Sampai saat ini rumah yang telah selesai dibangun adalah 60.747 unit, dengan rincian rumah rusak berat 15.283 unit, rumah rusak sedang 10.620 unit, dan rumah rusak ringan 34.844 unit. Progres itu didapat dengan mengerahkan 1.700 orang fasilitator sipil yang dibantu oleh 1.000 orang fasilitator TNI, 1.000 orang tenaga bantuan Satuan Zeni TNI, dan 700 orang fasilitator Polri.

Untuk mempercepat proses rehab-rekon Pemprov NTB telah mengerahkan Pemda masing-masing kabupaten/kota terdampak untuk menerapkan sistem zonasi RTG. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu penyerapan Dana Siap Pakai (DSP) yang sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah korban gempa.

Beberapa waktu lalu Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos juga menerangkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan stakeholder terkait memang memiliki kesepahaman tentang perpanjangan waktu “Ada kesepahaman kita dengan pemerintah pusat, kita akan bisa melakukan perpanjangan satu kali lagi sampai bulan Oktober,” ujar Ahsanul.

Baca juga:  Masa Transisi Pemulihan Diperpanjang Sampai 25 Desember

Diterangkan Ahsanul setelah masa transisi berakhir maka DSP yang sudah diberikan dalam bentuk stimulan kepada masyarakat akan ditarik kembali oleh pemerintah untuk kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana hibah. Setelah itu, proses rehab-rekon akan berlanjut dengan menerapkan sistem kontraktual.

‘’Artinya pembanguanan itu tetap berlanjut, masyarakat tetap menerima bantuannya. Hanya masyarakat harus bersabar dengan aturan yang berbeda dari yang sekarang,’’ ujarnya. Untuk itu masyarakat yang telah menerima dana stimulan disarankan agar segera memulai proses pembangunan sehingga tidak terkena aturan baru setelah masa transisi nantinya. (bay)