RAPBD NTB 2020 Dibahas Maraton

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Pimpinan DPRD NTB telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020. KUA PPAS 2020 ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun lebih.

Setelah disetujuinya KUA PPAS, selanjutnya akan masuk pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Pemprov NTB dan Dewan akan membahas RAPBD 2020 selama dua minggu. Karena akhir Agustus ini, RAPBD 2020 ditargetkan sudah diketok menjadi APBD.

‘’Sudah ada jadwalnya. Mereka (Dewan) sudah ada jadwal. Mereka akan kerja, membahas RAPBD 2020 secara maraton oleh Dewan. Pembahasannya dua minggu sampai tanggal 30 Agustus,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD NTB, H. Zainul Islam dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 14 Agustus 2019 siang.

Baca juga:  Penyerapan Dana APBN Lambat, Penerbitan Juklak dan Juknis Harus Dipercepat

Zainul mengaku optimis APBD 2020 dapat diketok tepat waktu. Karena pembahasan RAPBD sekarang cukup di Badan Anggaran (Banggar). Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya harus dibahas juga di komisi-komisi.

‘’Kalau pembahasan cukup hanya di Banggar sekarang. Tidak seperti dulu, harus di komisi. Cukup di banggar bersama eksekutif. Sehingga tak butuh waktu lama,’’ katanya.

Pembahasan RAPBD 2020 juga bisa lebih cepat.  Karena semua sudah disajikan lengkap dari KUA PPAS. ‘’Sebenarnya tak butuh waktu lama untuk membahas,’’ ujarnya.

Terkait dengan prioritas penganggaran 2020, Zainul mengatakan akan difokuskan untuk membiaya program-program unggulan Pemprov NTB yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023. Di antaranya, program industrialisasi, NTB Zero Waste, revitalisasi Posyandu dan lainnya.

Baca juga:  Pemprov dan Lotim Terbesar Peroleh Jatah Dana APBN

Namun, Zainul tak menyebutkan porsi anggaran untuk masing-masing program unggulan tersebut. Terpenting, katanya, anggarannya jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2019.

Terkait dengan program revitalisasi Posyandu, Zainul menjelaskan bukan saja dibiayai provinsi. Tetapi juga Pemda kabupaten/kota lewat sharing anggaran. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur dan Bupati/Walikota, mereka sudah menganggarkan.

‘’Kita evaluasi dari APBD masing-masing Pemda. Tapi rata-rata yang kita lihat, di anggaran perubahan maupun RAPBD 2020, mereka menganggarkan untuk program tersebut,” tandas Zainul. (nas)