Validasi Korban Gempa Lamban

Ilustrasi korban gempa di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan peringatan kepada pemerintah daerah di NTB agar segera menuntaskan masalah data anomali korban gempa.  Seharusnya  data itu tuntas pada Juni 2019 lalu, namun hingga Agustus  tak kunjung beres.

Teguran pemerintah  pusat itu diteruskan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik S.Sos,MH kepada pemerintah kabupaten dan kota terdampak gempa. Dari hasil evaluasi pemerintah pusat, belum  ada satu pun yang sudah tuntas dengan validasi. Sementara realisasi anggaran menanti.

‘’Pemerintah pusat sudah wanti wanti. Jika tidak sampai selesai 2019 ini, banyak yang jadi persoalan. Karena memang banyak yang belum dapat bantuan. Ini masalah paling krusial,” ujarnya.

Ia mengingatkan kembali kepada masing masing daerah. Seperti Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Utara, termasuk Pemkab Lombok Tengah dan LomboK Timur, sampai saat ini belum juga tuntas melakukan validasi data anomali. Seperti warga yang belum dapat bantuan seharusnya segera dilakukan input.   Tidak hanya daerah yang terdampak paling banyak, Kabupaten Sumbawa  dan Kabupaten Sumbawa Besar (KSB) dengan jumlah korban paling sedikit, justeru belum tuntas validasi.

Baca juga:  Masa Transisi Pemulihan Diperpanjang Sampai 25 Desember

“Ini jadi salah satu kelemahan kita. Harusnya selesai Juni kemarin, ini sudah Agustus. Kemarin KLU dan Lotim sudah janjikan awal Agustus, tapi sampai hari ini belum,” ungkapnya.

Diketahuinya, pelaksana teknis untuk validasi data anomali adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Mereka mengecek dan mendata korban yang belum termasuk penerima manfaat, baik berdasarkan temuan maupun laporan fasilitator. Menaikkan grade yang tadinya rusak ringan atau sedang, menjadi rusak berat. Begitu juga sebaliknya.  Data anomali ini kecenderungan terkait dengan kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia).

Pada kesempatan itu, ia mengimbau pemerintah daerah khususnya Dinas Perkim untuk memacu percepatan penyelesaian data  dimaksud sesuai instruksi pemerintah pusat. Dengan begitu, anggaran yang sempat jadi temuan akibat data anomali tersebut, segera bisa terpakai. Dana di rekening masyarakat  yang belum terpakai, juga dapat segera direalisasikan.

Baca juga:  NTB Siap Perpanjang Masa Transisi Pemulihan Pascagempa

Memang ada kendala di lapangan.  Diketahuinya, Perkim kesulitan ketika berkaitan dengan data kependudukan yang tidak sinkron.  Untuk itu, ia menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten dan Kota untuk jemput bola ke desa hingga dusun dusun melakukan pendataan dengan cara mobile. ‘’Saran saya, kalau ada mobil pelayanan, turunkan ke desa-desa untuk melakukan pelayanan kependudukan korban gempa,’’ sarannya.

Ahsanul Khalik juga menjelaskan, sejumlah hambatan klasik seperti oknum kelompok masyarakat (Pokmas), oknum fasiliator dan aplikator yang diduga bermain dengan mengambil keuntungan pribadi. Ia kembali mengingatkan sanksi pidana jika tabiat itu masih terus berlangsung.

Mengenai data terbaru realisasi bantuan korban gempa, dana yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas untuk pembangunan rumah mencapai Rp 4,067 triliun. Sementara yang masih tersimpan di rekening masyarakat mencapai Rp795 triliun dan yang telah disalurkan ke masyarakat mencapai Rp4,862 triliun. (ars)