Koalisi Masyarakat Antar Ribuan Salinan Petisi Tolak Kunker Dewan ke Luar Negeri

Mataram (Suara NTB) – Koalisi Masyarakat Sipil yang menggagas petisi menolak kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD NTB ke luar negeri mendatangi Kantor Gubernur NTB, Senin, 12 Agustus 2019. Mereka mengantarkan langsung salinan petisi yang telah disetujui oleh hampir 25.000 orang tersebut.

Penggagas petisi dengan tajuk Tolak Kunjungan Kerja DPRD NTB Ke Luar Negeri, Hasan Ghifari, mengaku aksi pengantaran salinan tandatangan petisi yang dibuat melalui media change.org tersebut sebagai bentuk tuntutan sikap dari Pemprov NTB. Jumlah salinan petisi yang diantarkan sendiri mencapai 1.000 eksemplar.

‘’Semangat awal petisi ini sebenarnya sebagai kritik kami,’’ ujar Hasan, Senin, 12 Agustus 2019 di Mataram. Gubernur NTB sendiri melalui Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Eca Nurcahyaningsih, M.Si menerima petisi tersebut. Menurut Hasan, petisi itu pertama kali digagas pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengkritisi kunjungan kerja DPRD NTB ke negara-negara Eropa dengan menghabiskan dana mencapai Rp3,5 miliar.

Baca juga:  Tiga Anggota Fraksi PDI-P Tetap Ikut Kunker Luar Negeri

‘’Petisi ini akan terus bergulir. Artinya tidak menutup kemungkinan lebih dari 25.000 ini akan terus berjalan,’’ tegas Hasan. Disebutnya, anggota DPRD NTB yang terlibat dalam kunjungan kerja tersebut telah menunjukkan hilangnya perhatian terhadap krisis yang terjadi di tengah masyarakat. Terlebih soal pemulihan pascagempa yang sampai saat ini belum selesai.

Pengajuan petisi itu  telah mendapatkan dukungan juga dari beberapa lembaga seperti Somasi NTB dan Fitra NTB. ‘’Tolong kepada legislator kami sense of crisis-nya (kepekaan terhadap krisis masyarakat, Red) tolong dihidupkan. Atas nama nurani dan rasa kemanusiaan terhadap kami semua,’’ ujar Hasan.

Senada dengan itu Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda, menegaskan bahwa diantarkan salinan petisi langsung kepada Gubernur NTB sebagai bentuk protes terhadap kunker anggota DPRD NTB ke luar negeri. Disebut Ramli, para anggota dewan tersebut harusnya bersedia mengorbankan kepentingan pribadi mereka untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk masyarakat KLU yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan pascagempa.

Baca juga:  Kunker Dewan ke Luar Negeri akan Digugat ke APH

‘’Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik mereka, setelah pulang ini (anggota dewan harus) menyampaikan hasil kunker mereka ke masyarakat. Agar kekecewaan masyarakat bisa sedikit terobati,’’ ujar Ramli. Walaupun begitu, dirinya menyangsikan hal tersebut dapat dilaksanakan.

‘’Sebenarnya dengan keberangkatan mereka ini, ya tidak menghasilkan apa-apa. Tujuan mereka yang memang sekadar jalan-jalan menghabiskan masa jabatan yang tinggal beberapa hari lagi,’’ tegas Ramli.

Untuk itu, Ramli menerangkan bahwa pihaknya akan menempuh cara-cara lain seandainya anggota dewan di DPRD NTB dan Pemprov NTB tidak menunjukkan komitmen sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kunker tersebut. Ditegaskan Ramli, pengantaran salinan petisi semata-mata untuk melihat bagaimana respon dari pemerintah dan anggota dewan sendri.

‘’Kalau tidak ada komitmen untuk membatalkan perjalanan mereka, kami akan melakukan gugatan hukum, gugatan publik, mungkin semacam class action untuk menggugat Gubernur dan Mendagri,’’ pungkas Ramli. (bay)