Gubernur Tak Ingin Investasi Abal-abal di NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menerima jajaran PT. ESL terkait percepatan realisasi  investasi di Lotim dan KSB. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sangat welcome dengan investasi yang masuk ke daerah ini. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah  mengingatkan jajarannya untuk membantu dan memberi kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah ini. Kemudahan diberikan kepada investor yang benar-benar berinvestasi, bukan investor aba-abal.

‘’Kami akan membantu, supaya betul-betul para investor bisa melakukan investasi. Tapi kami tidak mau investasi yang abal-abal,’’ tegas Gubernur saat menerima jajaran PT. Eco Solutions Lombok (ESL) di ruang kerjanya, Senin, 12 Agustus 2019.

Tumbuhnya investasi di NTB menurut Dr.Zul, tentu akan berdampak positif bagi kemajuan daerah. Terutama dalam peningkatan dan pembukaan  lapangan kerja baru bagi masyarakat di NTB, yang akan berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada prinsipnya Pemprov menyambut baik masuknya investasi di NTB. Namun di satu sisi tentu pemerintah juga harus selektif. Karena pemerintah tidak ingin ada investor abal-abal yang hanya menjadi broker saja. Kemudian tidak melakukan pembangunan dan lahan investasi  menjadi tidak produktif.

Baca juga:  Pemprov Tahan Izin PT. ESL di KSB

Pada kesempatan tersebut hadir juga Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM dan pejabat Pemkab Lombok Timur (Lotim) serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB.

Diketahui, PT. ESL telah mendapatkan izin investasi di Kawasan Tanjung Ringgit, Lotim. Mereka telah mengantongi izin sejak 2013 lalu. PT. ESL diberikan izin untuk pengembangan pariwisata di kawasan hutan Sekaroh seluas 339 hektare.

Selain di kawasan Tanjung Ringgit Lotim, PT. ESL juga berinvestasi di kawasan Gili Balu, KSB. Rencananya, PT. ESL akan mengusulkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Selat Alas.

Mengenai keterlambatan penerbitan izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA), di kawasan hutan Provinsi NTB oleh PT. ESL. Gubernur menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan PT. ESL belum membayar kewajiban kepada negara sebagai syarat utama penerbitan IUPJWA.

Pembayaran iuran  tersebut sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2014, tentang optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk IUPJWA di KSB sebesar Rp 3.297.458.000. Sedangkan di Lotim Rp 3.491.700.000. Sehingga total iuran yang harus dibayar sebesar Rp 6.789.153.000,-.

Baca juga:  DPMPTSP Usulkan Cabut Izin Investasi Senilai Rp2,479 Triliun

Besaran pembayaran tersebut dihitung berdasarkan luas area. Sedangkan untuk pembayarannya langsung disetor ke kas negara, untuk selanjutnya dilakukan penerbitan IUPJWA oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, pihak PT. ESL dihadapan gubernur, Bupati KSB dan pejabat  Lotim beserta jajaran OPD lingkup Pemprov NTB menyatakan kesiapannya. Untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada negara secepatnya. Karena ini sebagai syarat untuk bisa mendapatkan IUPJWA. Untuk memulai proses pembangunan investasi di Lombok Timur dan KSB.

Gubernur menjelaskan, Pemda hanya memastikan tidak ada pelanggaran aturan. Jangan sampai ada lahan tidak termanfaatkan. ‘’Banyak potensi investasi di Lotim dan Sumbawa. Tapi jangan sampai di tangan yang keliru,’’ pungkas orang nomor satu di NTB ini. (nas)