Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Akuntabilitas Kunker Anggota Dewan ke Luar Negeri

Pimpinan dan rombongan anggota DPRD NTB yang berangkat kunker ke luar negeri sedang berpose bersama. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Koalisi Masyarakat Sipil telah menggalang Petisi menolak kegiatan kunjungan kerja berjemaah puluhan anggota DPRD Provinsi NTB ke luar negeri yang digalang oleh Koalisi Masyarakat Sipil melalui laman daring, telah ditandatangani oleh 20 ribu orang lebih. Mereka dengan tegas menolak kegitan kunker tersebut, karena dinilai hanya sebagai ajang pemborosan terhadap uang rakyat.

“Perjalanan kunker  ke luar negeri tersebut dipandang sebagai pemborosan uang rakyat. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat NTB secara luas, melukai rasa keadilan masyarakat yang pada saat bersamaan masyarakat sedang berusaha bangkit pasca gempa,” ujar juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil NTB, Ramli Ernanda.

Menurut Ramli, kegiatan kunker yang dilakukan di sisa akhir masa jabatan mereka, yang menelan anggaran cukup besar itu, mempertegas bahwa tidak ada urgensi dan manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan kunker tersebut untuk kepentingan masyarakat NTB.

“Penjelasan Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad dan beberapa anggota DPRD NTB saling bertolak belakang mengenai tujuan keberangkatan mereka. Ini semakin mempertegas bahwa agenda tersebut sebenarnya tidak berdasar dan tidak memiliki manfaat untuk masyarakat NTB,” tegasnya.

Baca juga:  Koalisi Masyarakat Antar Ribuan Salinan Petisi Tolak Kunker Dewan ke Luar Negeri

“Padahal di saat bersamaan, ratusan ribu penyintas gempa Lombok dan Sumbawa hingga genap setahun berlalu belum mendapat kepastian terkait Jamininan Hidup (Jadup) yang dijanjikan pemerintah. Ditambah lagi kondisi ekonomi daerah yang terdampak signifikan dan diprediksi angka kemiskinan akan bertambah, mestinya dijadikan pertimbangan,” sambungnya.

Dalam kondisi seperti itu, Ramli menyebut para wakil rakyat tidak memiliki nurani dan kepekaan sosial terhadap kondisi yang tengah dihadapi rakyatnya. Sementara mereka bersenang-senang jalan-jalan keluar negeri dengan mengahabur-hamburkan uang milik rakyat.

“Kami meyakini bahwa petisi ini akan terus mendapat dukungan yang lebih luas. Ini menegaskan bahwa masyarakat merasakan ketidakadilan atas tindakan puluhan anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa tujuan dan alasan mendasar,” ujarnya.

Dengan besarnya penolakan dari masyarakat NTB tersebut, koalisi masyarakat sipil kemudian menuntut para wakil rakyat yang akan berangkat tahap II pada tanggal 13-19 Agustus untuk membatalkan keberangkatannya ke Australia, Belanda, Belgia dan Perancis.

Baca juga:  Dewan Sisakan Tunggakan Kerugian Negara Rp2,4 Miliar

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiyono, yang ditugaskan pimpinan karena yang bersangakutan tidak ikut dalam rombongan kunker tersebut.

“Baik rekan-rekan, kunker ini adalah perjalanan dinas yang mempunyai tujuan yang jelas, jadi bukan Plesiran. Untuk rombongan yang ke Turkey kami sudah mendapat laporan tentang adanya temuan dugaan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang korbannya saat ini sedang di tampung di Perwakilan kita di Istambul,” katanya.

“Tugas kami yang tidak berangkat adalah menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang sedang melaksanakan tugas dinas di luar negeri. Beliau sudah mengirimkan laporan tersebut dan atas petunjuk pimpinan kami Komisi V menindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait di Indonesia. Insya Allah besok rombongan Komisi V yang ke Belanda akan kumpul untuk membahas ini,” sambungnya. (ndi)