Gubernur : Jangan Terprovokasi Calo Tanah Proyek Bendungan Meninting

Zulkieflimansyah (Suara NTB/bay)

 Mataram (Suara NTB) – Warga Dusun Murpeji Desa Dasan Griya Lombok Barat (Lobar), Nasrah mengadukan persoalan perbedaan harga pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting ke gubernur, Jumat, 9 Agustus 2019. Sementara itu,  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan semestinya harga lahan bisa seragam.

Gubernur meminta masyarakat mendukung pembangunan bendungan tersebut. Ia berharap masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh calo-calo tanah.

“Disana akan dibangun Bendungan Meninting. Harga tanah di sana itu berbeda-beda. Karena masyarakat kami, ada yang harganya murah, ada yang mahal,” kata Nasrah di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat, 9 Agustus 2019.

Selain mengadukan soal perbedaan harga tanah, Nasrah juga mempertanyakan nasib warga terdampak proyek pembangunan bendungan Meninting. Apakah mereka disiapkan tempat untuk relokasi atau tempat yang baru.

Baca juga:  Tiga Proyek Strategis di NTB akan Dijamin BUMN

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan dana untuk pembangunan Bendungan Meninting sudah ada dari pemerintah pusat. Namun pembebasan lahannya masih belum selesai, sampai saat ini.

Ia mengatakan, apabila bendungan ini telah selesai dibangun. Maka akan mampu mengatasi persoalan krisis air yang terjadi di Pulau Lombok. “Kalau Bendungan Meninting sudah selesai, maka persoalan air di Pulau Lombok tidak ada lagi. Air akan mengalir sampai Lombok Tengah dan Lombok Timur,” katanya.

Namun persoalannya, kata Dr. Zul, masih terkendala pembebasan lahan. Pemerintah membangun infrastruktur yang impact-nya besar bagi masyarakat. Tetapi kadang-kadang harga tanah melonjak tajam.

“Saya sudah meminta Bupati Lombok Barat membereskan ini. Karena masalahnya di kita. Jangan sampai pembebasan tanah tidak selesai. Uang dari pusat dikembalikan lagi. Ini beberapa kali NTB begitu,” kata Dr. Zul.

Disebutkan, masyarakat yang tidak setuju dengan harga pembebasan tanah yang terkena dampak pembangunan Bendungan Meninting tinggal beberapa kepala keluarga (KK). Pembebasan lahan untuk proyek tersebut mengacu hasil appraisal. Apabila ada masyarakat yang tidak mau melepas tanahnya karena menginginkan harga yang mahal, jauh di atas nilai appraisal  maka hal itu tidak bisa dilakukan.

Baca juga:  Inspektorat Ingatkan Kontraktor Waduruka

Namun, pembebasan lahan bisa sedikit di atas harga appraisal sesuai UU No.2 Tahun 2002 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. “Untuk itu, untuk kepentingan masyarakat banyak memang tetap kita bayar, minimal sedikit di harga pasar. Tapi jangan semau-maunya, kasihan masyarakat yang lebih banyak,” ujarnya mengingatkan.

Terkait adanya perbedaan harga tanah seperti yang disampaikan warga Dusun Murpeji, Nasrah. Dr. Zul mengatakan semestinya harganya seragam. Untuk itu, ia menugaskan Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dan Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Eva Nurcahyaningsih menjadikan persoalan ini jadi prioritas untuk segera diselesaikan.

“Jangan sampai uang diberikan pusat dikembalikan lagi. Masyarakat jangan mau diprovokasi calo-calon tanah,” harapnya. (nas)