Aparat Diminta Cegah Perburuan Rusa

Ridha Hakim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – World Wildlife Found (WWF) NTB menyoroti penyelundupan daging rusa ke NTB melalui Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Digagalkannya pengiriman rusa mati dari NTT ini merupakan ke dua kalinya dalam dua tahun  terakhir. Hal ini menandakan pemerintah dan aparat masih kecolongan dalam upaya mencegah perdagangan satwa yang dilindungi.

‘’Ini yang selalu jadi kecemasan dan kekhawatiran saya. Bahwa dengan terungkapnya sindikat perdagangan organ satwa tersebut menunjukkan, daerah ini merupakan kawasan strategis bagi pengepul dan pedagang haram satwa liar, baik dalam keadaan hidup maupun organnya saja,’’ ujar Direktur WWF NTB, Ridha Hakim menjawab Suara NTB, Kamis, 8 Agustus 2019.

Penangkapan berawal saat anggota Pos Angkatan Laut (Posal) Sape melihat kegiatan bongkar muat dari perahu ke mobil yang berlangsung di Pantai La Riti, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Memperihatinkan, karena rusa tersebut sebelumnya ditangkap dan dibantai dari Pulau Komodo, NTT dan dikirim ke NTB.  N alias Yani (44 tahun), warga RT 009 Kelurahan Panggi, Kecamatan Empuda Kota Bima ditetapkan sebagai tersangka, berikut barang bukti disita mobil kijang dan perahu sebagai alat angkut.

Menurut Ridha Hakim, penegakan hukum oleh aparat dengan menangkap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi menjadi hal darurat. Namun lebih penting lagi, aparat perlu mencegah perburuan satwa di habitat aslinya. Selama ini, para pemburu bergentayangan, sehingga banyak satwa liar mati dan sebagian dijual bebas di pasar.

“Penuntutan hukum kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah kejahatan ini. Pencegahan juga harus dilakukan, bila mengurusi perdagangan saja satwanya sulit diselamatkan,” sarannya.

Sebagai pegiat lingkungan internasional, Ridha Hakim menyoroti perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, khususnya di NTB. Selain itu, terjadi perubahan fungsi lahan dan hutan.

Demi pencegahan, menurutnya perlu diperkuat  peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara tindak pidana perdagangan satwa liar. Ini  sebagai upaya bersama penegakan hukum di bidang perlindungan tanaman dan satwa liar di Indonesia dan NTB khususnya.

‘’Mestinya dengan maraknya kejadian tersebut, atensinya atau pemetaannya sudah bisa diketahui dengan jelas. Begitu juga dengan pelakunya,’’ tandasnya.

Selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam menekan tingginya kasus perdagangan satwa liar. Masih adanya masyarakat yang membeli, menyimpan atau mengoleksi sebagai hiasan, menunjukkan permintaan masih tinggi. “Penyadaran harus dilakukan, selain pencegahan,” sarannya.

 Bagaimana dengan SDM dan perangkat penegak hukum? Sebenarnya, hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sanksi maksimal 5 tahun.  Ironisnya, ini menurut dia belum membuat efek jera. (ars)