Penggunaan Dana Desa, Banyak Kades di NTB Terseret Kasus Hukum

Foto bersama Seketaris DPN Peradi Pusat, Rivai Kusumanegara, Ketua Peradi NTB, Dr. Asmuni, SH.,MH (Kedua paling kanan), pihak Kejagung RI dan Mahkamah Agung RI serta Ketua Forum Kades Lotim dalam acara Workshop di Senggigi, Sabtu. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak Kepala Desa (Kades) di NTB terseret kasus hukum, bahkan jumlahnya termasuk tinggi di Indonesia. Hal itu karena Kades melakukan  tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana Desa dan ADD.

Demikian mengemuka dalam seminar dan workshop bertemakan “Pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh Pemdes dalam penggunaan DD dan ADD” yang diadakan Asmuni School bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) NTB, Sabtu, 3 Agustus 2019 di Senggigi. Seminar melibatkan ratusan kades dan para staf desa di wilayah Lombok Timur (Lotim) ini bertujuan meningkatkan pemahaman Kades dan aparatur desa tentang penggunaan DD dan ADD.

“Pengadilan Tipikor Mataram pada bulan Januari sampai Juli saja ada 7 pekara yang sudah diputus terkait penyalahgunaan wewenang yang terdakwanya Kades,” tegas Ketua Peradi NTB sekaligus pendiri Asmuni School, Dr. Asmuni, SH.,MH.

Karena itu kata dia, penting para Kades ini diberikan pemahaman tentang hal ini. Di samping itu hal ini juga untuk melindungi para Kades dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga ketika ada persoalan yang masuk ranah hukum, mereka mendapatkan pelakuan hukum yang adil.

Kalau memang mereka melakukan penyalahgunaan wewenang, jangan lagi kata dia dikaitkan dengan pidana.  Sebab pelanggaran yang bersifat administrasi justru dipidanakan, sehingga menurut dia terkesan ada kesewenang-wenangan dalam penanganan kasus melibatkan para Kades ini.

Padahal menurut Asmuni, ada juga pengawas internal dan TP4D yang seharusnya dimaksimalkan peranannya. Di sinilah peran dari TP4D untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para APH serta pemda setempat. Karena itulah, pihaknya dalam seminar ini menghadirkan pemateri dari Kejagung yang menangani tindak pidana korupsi.  Sehingga output yang diharapkan para Kades memiliki pemahaman yang luas tentang penyalahgunaan wewenang agar mereka tidak lagi sembarangan menggunakan DD dan ADD.

Salah satu contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kades, misalnya pada proyek pembangunan talud. Kades merangkap sebagai kontraktor hingga mengurus administrasi. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh Kades. Sebab Kades harus memanfaatkan dan melibatkan sumberdaya lokal.

Ia menambahkan hasil seminar ini nantinya akan direkomendasikan ke penegak hukum, pemda yang terkait dengan masalah ini. Sehingga hal ini bisa dijadikan acuan bagi pihak terkait untuk menangani kasus DD dan ADD.

Seketaris DPN Peradi Pusat, Rivai Kusumanegara mengatakan berdasarkan data ICW dari urutan kelembagaan penanganan kasus, korupsi terbesar pertama dari DD. Dari sisi jumlah kasus korupsi DD ini, berada pada posisi nomor dua di Indonesia sehingga perkara korupsi DD ini menjadi perhatian secara nasional, sebab tujuan penyaluran DD ini begitu baik untuk penguatan di desa sebagai ujung tombak pemerintahan.

Menurut dia, banyaknya kasus korupsi DD ini disebabkan beberapa persoalan, yakni terkait SDM dari aparatur desa yang belum mumpuni sehingga pembekalan semacam ini begitu baik bagi aparatur desa. “Mereka bisa mempertanyakan langsung batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” jelas dia.

Lalu bagaimana menangani kalau terjadi penyimpangan. Proses penanganan ini sendiri banyak tahapan, tidak langsung harus jadi pidana. “Bisa diselesaikan dulu secara administrasi melalui pengembalian kerugian, bisa masuk ranah PTUN  barulah terakhir pidana,” jelas dia.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lobar, Lalu Edy Sadikin melalui Kabid Pemdes Kesuma mengatakan memang beberapa Kades di Lobar tersangkut kasus hukum. Hal ini pun menjadi perhatian pihaknya untuk melakukan pencegahan. “Kasus-kasus yang mengemuka ini di luar DD dan ADD. Langkah kami melakukan pembinaan langsung ke desa-desa. Kita rencanakan kumpul bersama Kades, semacam kita Bintek (rakor),” jelas dia. (her)