BNPB Siapkan Rp 1 Triliun Pengganti Data Anomali Korban Gempa

Ilustrasi pembangunan rumah korban gempa. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) kembali akan mengucurkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.  nilainya ditaksir  mencapai Rp 1 triliun lebih, dugunakan untuk menutupi kekurangan bantuan sesuai data anomali korban gempa.

Data anomali dimaksud, berkaitan dengan masyarakat penerima bantuan gempa yang salah sasaran sehingga harus diverifikasi. Dana tambahan Rp 1 triliun itu untuk diberikan kepada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, tapi sebelumnya tidak terdata di tingkat kabupaten dan kota terdampak.

“Ditaksir sekitar Rp 1 triliun. Tapi saya belum tahu pasti. Karena ini akan tergantung data anomali yang kita serahkan ke BNPB,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik kemarin. Jumlah anggaran itu bisa lebih, akan tergantung hasil validasi di tingkat penerima bantuan.

Baca juga:  Data Anomali Gempa Jadi Temuan BPKP

Ditanya soal data anomali, Ahsanul Khalik mengaku tak tahu  persis, karena basisnya ada di kabupaten dan kota terdampak. Masing-masing  BPBD lah bersama fasilitator rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan validasi data. Hasilnya  lantas diserahkan ke BNPB.

‘’Jadi datanya langsung ke BNPB. Tidak melalui kami. Ini untuk memangkas birokrasi ke pusat. Nanti BNPB akan review data dari daerah itu,’’ jelasnya.

Validasi penerima bantuan yang anomali ini memang menjadi  atensi sejak awal, khususnya dari Inspektorat Utama BNPB meminta agar segera dilakukan pemutakhiran. Sebab sangat berkaitan dengan temuan bantuan yang salah sasaran. Setelah data anomali clear , menjadi dasar BNPB mencairkan anggaran tambahan untuk mengisi kekeliruan data penerima itu.

Baca juga:  PBB Ikut Bantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di NTB

“Jadi begitu disetujui BNPB, langsung dana tambahannya ditransfer,” ujarnya.

Diakui, ini menjadi salah satu faktor penghambat percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), termasuk rumah rusak sedang dan rusak ringan. Kendati demikian, itu tidak jadi kendala utama karena progress dilihatnya sudah cukup signifikan mencapai 151.000 rumah, dari total 222 ribu lebih rumah rusak berat, ringan dan sedang.

Dengan dana tambahan Rp 1 triliun itu nanti, ada sedikit perubahan pola penanganan demi percepatan. Diilustrasikan Ahsanlul Khalik, akan diberlakukan zonasi pembangunan RTG.

“Di satu dusun nanti akan diseragamkan. Misalnya untuk zonasi pembangunan RTG jenis Risha atau Riko atau Rika. Jadi begitu juga dengan dusun yang lain, disepakati, supaya lebih mudah mengejar upaya penyelesaian,” pungkasnya. (ars)