NTB Satu Data untuk Program Tepat Sasaran

I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Basis data yang komprehensif bisa menjadi penunjang program pemerintah agar tepat sasaran. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB mulai menyusun data statistik sektoral ke dalam satu basis data.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menerangkan bahwa sektoral yang selama ini tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seringkali berbeda sehingga menyulitkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan. Karena itu, pengumpulan dan pengolahan data di satu tempat dianggap penting.

‘’Kalau kita tidak berbasis data pasti program kita itu tidak nyambung nanti dengan kebutuhan rakyat,’’ ujar Gede, Jumat, 2 Agustus 2019 di Mataram.

Dicontohkan Gede, soal data kemiskinan yang sekarang ini masih berbeda-beda karena tidak menyajikan data yang dinilai valid. Seperti jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima santunan. Sehingga barometer pemerintah untuk mengukur program pengentasan kemiskinan juga menjadi rancu.

Baca juga:  NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

Diskominfotik telah mengumpulkan setidaknya 1.200  lembar data yang terdiri dari data infrastruktur pembangunan di NTB, data sosial, dan data bidang ekonomi. Saat ini, keseluruhan data tersebut bisa diakes oleh masyarakat umum melalui portal dalam jaringan (daring) bernama NTB Satu Data. ‘’Seluruh data di perangkat daerah ada di situ, tapi (itu) data-data yang sudah final,’’ ujar Gede.

Salah satu yang menjadi kendala dalam pengumpulan data sendiri disebut Gede adalah kualitas data yang diberikan oleh masing-masing dinas berbeda-beda. ‘’Perlu ada penataan, yang masih datanya amburadul perlu diklasifikasikan (lagi) data itu,’’ ujarnya. Selain itu, beberapa OPD juga ada yang baru bisa mengumpulkan data hanya sampai tahun 2017.

‘’Ini yang sedang kita lakukan penataan,’’ ujar Gede. Salah satu yang akan dilakukan adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing OPD sehingga mampu mengolah data statistik dengan lebih baik. Selain itu, pembentukan Forum Data juga dirasa perlu dilakukan.  ‘’Ada forum data yang sudah kita bentuk. Di forum data ini kita adakan pertemuan setiap bulan, di situlah kita berikan pemahaman, skill, dalam rangka upgrading (peningkatan, Red) kemampuan,’’ tegasnya.

Baca juga:  NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

Selain itu, Gede menyebut pihaknya juga akan mendorong Pemda di masing-masing kabupaten/kota di NTB agar turut melakukan hal serupa, agar koordinasi antara Pemprov dan Pemda bisa terjalin dengan lebih baik. Dicontohkan Gede seperti yang dilakukan Pemda Kota Bima yang telah membentuk Forum Data sekaligus memiliki OPD yang mengurus bidang statistik. “Perlu kita konsolidasikan ini antara provinsi dan kabupaten/kota,’’ katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd juga menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat Pemprov NTB harus berbasis dengan data yang valid dan komprehensif. Karena itu kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk, seperti dalam kasus kemiskinan, yang belum valid. Untuk itu Rohmi menyebut bahwa validasi dan pembaruan data sasaran penduduk perlu terus dilakukan. (bay)