NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

IGB. Sugihartha (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mengusulkan perbaikan 3.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap tahun, mulai tahun anggaran 2020 sampai 2023 mendatang. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023, Pemprov menargetkan perbaikan 12.500 unit RTLH.

‘’Sebanyak 3.000 unit yang akan kita usulkan tahun 2020. Karena sudah masuk RPJMD, sebanyak 12.500 unit selama lima tahun, sampai 2023,’’ sebut Kepala Disperkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 2 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, perbaikan RTLH seharusnya dimulai tahun 2019. Namun karena terjadi gempa, sehingga fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat NTB yang rusak ringan, sedang dan berat.

Sehingga pada 2019, tidak dialokasikan anggaran untuk perbaikan RTLH. Sebenarnya sesuai RPJMD 2019-2013, Pemprov akan melakukan perbaikan RTLH sebanyak 2.500 unit tiap tahun. Namun, karena tidak dialokasikan tahun ini, maka mulai 2020 diusulkan perbaikan sebanyak 3.000 unit RTLH tiap tahun untuk mengejar target RPJMD.

Baca juga:  Belanja Proyek Pengurangan Kemiskinan Disorot, Pemprov Perkuat Fungsi Pembinaan

‘’Kalau tidak begitu maka ndak

tercapai target RPJMD. Ini baru diusulkan, target kita sudah ada. Bagaimana merealisasikan di 2020, sangat tergantung (ketersediaan) anggaran,’’ kata Sugiharta.

Diketahui,  memasuki tahun 2018 lalu, jumlah rumah tak layak huni di NTB sebanyak 239 ribu unit. Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2018, Pemprov  NTB mengalokasikan anggaran  sekitar Rp60 miliar untuk  pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat.

Baca juga:  Ekonomi NTB Tumbuh 6,26 Persen, Wagub Ingatkan Jangan Lengah

Dengan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana katanya, akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah RTLH di NTB. Karena rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni kemudian rusak akibat gempa, pembangunannya dibantu pemerintah pusat melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

‘’Saya belum bisa menyebutkan. Karena perlu pendataan. Satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, kita koordinasi dengan pusat, provinsi dan daerah. Nanti ada proporsinya, itu yang kita bagi ke kabupaten/kota untuk perbaikan RTLH dari anggaran provinsi,’’ tandasnya. (nas)